Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Minggu
22
Apr '07

Wapres: Hindari Tindak Kekerasan


Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dalam alam demokrasi, pemerintah menghargai hak buruh, baik yang universal maupun yang diatur dalam undang-undang seperti aksi demo dan mogok buruh. Pengusaha menghormati hak tersebut.

Akan tetapi, pemerintah dan pengusaha mengharapkan tidak ada kekerasan dalam melaksanakan hak tersebut. Oleh sebab itu, organisasi buruh harus melatih dan mengatur diri untuk menjauhkan kekerasan dan perusakan setiap kali melakukan aksi demo dan mogok.

Di hadapan ratusan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) saat pembukaan Kongres Ke-5 K-SBSI di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (21/4) sore, Wapres Kalla menegaskan tidak ada negara yang organisasi buruhnya membiasakan diri melakukan kekerasan dan perusakan setiap kali melakukan aksi demo dan mogok, kecuali di Indonesia.

“Coba tunjukkan kepada saya mana negara yang aksi demo dan mogoknya seperti kita? Melempari pabrik, merusak mesin-mesin produksinya, dan menyandera manajernya? Tidak ada!” ujar Wapres.

Hadir dalam acara itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Ketua Dewan Pengurus Pusat K-SBSI Rekson Silaban dan penasihat K-SBSI Muchtar Pakpahan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, serta perwakilan dari International Trade Union Confederation (ITUC).

Wapres minta syarat

Menurut Wapres Kalla, jika para pengusaha ketakutan akibat aksi demo dan mogok yang sarat kekerasan dan perusakan, tidak ada lapangan kerja di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita selalu terkejut dengan kemajuan China yang pertumbuhannya sampai 11 persen, juga Singapura dan Malaysia. Jangan melihat kemajuannya, tetapi caranya mengatur dirinya. Di China, tak ada yang merusak kantor, apalagi membakar pabrik. Jadi, kalau mau seperti mereka, kita pun harus berperilaku demokratis, tanpa kekerasan dan perusakan seperti yang lalu,” kata Wapres.

Wapres menambahkan, pemerintah dapat memahami apa yang menjadi harapan buruh memenuhi tujuannya.

“Akan tetapi, dengan syarat satu hal. Kita harus hindari kekerasan dalam organisasi buruh kita. Pemerintah tidak pernah memerintahkan Polri menangkap aktivis buruh yang berdemo, namun aktivis buruh yang merusak dan melakukan kekerasan,” ujar Wapres.

Wapres menambahkan, “Seharusnya tak ada yang merusak rumahnya sendiri. Tanpa perusahaan, tanpa mesin pabrik, tanpa manajer, kita akan jadi negara dengan penganggur terbesar di dunia ini.”

“Karena itu, sayangi tempat kerja Anda. Seperti kita menyayangi semuanya. Buat pengusaha, Pak Sofjan, sayangi buruh-buruh ini seperti kita menyayangi anak-anak kita. Karena tanpa buruh, Anda pun akan menjadi pengangguran,” katanya.

Hari libur nasional

Sebelumnya, dalam sambutannya, Rekson Silaban berharap agar pemerintah seperti negara lainnya, termasuk di negara-negara ASEAN yang menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional sebagai pertanda peringatan terhadap perjuangan buruh sedunia yang mencapai kesejahteraannya.

K-SBSI berharap antara lain ada pemenuhan hak jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja kontrak dan pekerja lainnya. Selain itu, K-SBSI juga meminta agar PT Jamsostek tidak dikenakan kewajiban dipungut devidennya bagi pemerintah, melainkan untuk kepentingan buruh dan pekerja.

Sumber : (har/ham) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.