Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Minggu
22
Apr '07

Buruh Anarkis Ganggu Investasi


Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan buruh agar tidak anarkis dalam memperjuangkan aspirasinya. “Unjuk rasa buruh yang disertai kekerasan dan perusakan fasilitas pabrik adalah salah satu sebab investor tidak mau berinvestasi di Indonesia. Apalagi kalau (anarkisme) berujung pada penyanderaan manajer,” ujar Kalla saat membuka Kongres Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ke-V di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin.

Mendengar petuah Jusuf Kalla, Ketua K-SBSI Rekson Silaban dan sekitar seriibu peserta kongres tampak manggut-manggut. Sebaliknya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dan Menakertrans Erman Soeparno tampak bertepuk tangan.

Unjuk rasa yang rusuh dan disertai perusakan aset pabrik, ujar Kalla, hampir dapat dipastikan akan menyebabkan investor meninggalkan Indonesia. Sebaliknya, investor baru juga enggan datang karena takut dengan kondisi ketenagakerjaan yang buruk.

“(Eksodus investor) berarti jumlah lapangan kerja menyempit dan pengangguran bertambah. Tanpa pabrik, tanpa mesin-mesin, tanpa wirausahawan, kita akan menjadi negara dengan (jumlah) pengangguran terbesar di bumi ini,” papar Kalla.

Namun, Wapres Jusuf Kalla juga menyentil pengusaha untuk lebih memperlakukan para buruh secara manusiawi dan adil. Pengusaha diingatkan bahwa buruh bukan saja sekadar aset produksi, tapi titik tumpu peningkatan produktivitas.

“Pengusaha harus memperhatikan buruh seperti menyayangi anak-anak Anda sendiri. Tanpa buruh, Anda (pengusaha) juga akan menjadi pengangguran,” tegas Kalla.

Menjadi pembicara berikutnya, Erman Soeparno meminta buruh ikut aktif mengikuti penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pesangon. Dengan demikian, produk hukum tersebut akan diterima semua kalangan pekerja karena sesuai dengan aspirasi serikat buruh.

“Buruh harus ikut memikirkan mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri bila nanti ada perusahaan yang pailit atau kabur,” tegasnya.

Peraturan pemerintah tentang pesangon merupakan penjelasan aturan pasal 156 UU No. 13 Tahun 2005 tentang Buruh. Aturan tentang pesangon ini digulirkan karena dalam praktik banyak hak buruh yang tidak dipenuhi perusahaan.

“Sekarang ada 60 ribu buruh yang pesangonnya tidak jelas. Presiden minta kepada saya untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai menjadi musibah pesangon,” paparnya.

Dalam pidato pengantarnya, Ketua Umum DPP KSBSI Rekson Silaban menyinggung ketidakjelasan pesangon bagi pekerja kontrak. Karena itu, KSBSI khawatir akan terjadi banyak penyelewengan aturan ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan terkait dengan pendeknya masa kerja bagi para pekerja kontrak.

“Kami mengusulkan perusahaan menyisihkan 8,5 persen dari upah atau penghasilan buruh permanen untuk tabungan pesangon. Untuk buruh kontrak, tabungan pesangon harus lebih besar dari pekerja permanen agar tidak terjadi penyelewengan,” kata Rekson Silaban.

Sumber : (noe) Jawa Pos, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Wapres: Tuntutan Buruh Bisa Dipenuhi Jika Tak Lakukan Kekerasan
Artikel selanjutnya :
   » » Jika Rumah Bolon Bisa Bicara