Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
18
Apr '07

Perbaiki Kerja Kontrak


Pengusaha Enggan Mengangkat sebagai Pekerja Tetap

Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia atau Gasbiindo meminta pemerintah merevisi aturan soal tenaga kerja kontrak yang selama ini berlaku. Sistem kerja kontrak tanpa kepastian pengangkatan sebagai pekerja tetap dipandang tidak adil karena menimbulkan ketidakpastian masa depan pekerja.

Ketua Umum Gasbiindo Agus Sudono, seusai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (17/4), menyatakan, selama ini, banyak tenaga kerja yang kontraknya selalu diperpanjang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Akibatnya, status tenaga kerja tersebut selama bertahun-tahun hanya menjadi pekerja kontrak. Saat tenaga kerja tersebut memasuki usia tak produktif, pekerja tersebut dipecat. Perlakuan seperti ini dinilai sangat tidak manusiawi.

“Ini masalah serius. Tenaga kerja tidak boleh hanya dikontrak terus-menerus, akan tetapi dia harus diangkat sebagai karyawan tetap jika memang kualifikasinya sudah terpenuhi. Seharusnya, tidak boleh lagi ada karyawan kontrak pada perusahaan yang operasionalnya berjalan tetap,” ujar Agus.

Menurut dia, jika pekerja kontrak telah bertugas dengan baik selama tiga bulan, maka dia harus diangkat sebagai karyawan tetap.

“Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan ini dikalahkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyebutkan bahwa buruh boleh dikontrak selama pekerjaannya sementara,” lanjut Agus.

Dalam praktiknya, pengusaha memakai sistem kontrak pada jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan, enam bulan, setahun, atau dua tahun.

Saat masa kontrak selesai, pengusaha berhak memutus atau memperpanjangnya secara sepihak. Karena itu, Agus mendesak pemerintah agar segera merevisi undang-undang yang mengatur soal pekerja kontrak tersebut.

Ditentang pengusaha

Akan tetapi, usulan tersebut ditentang pengusaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Anthon Riyanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengizinkan sistem pekerja kontrak.

Lagi pula, pola ini sudah diterapkan di seluruh dunia, yang harus diadopsi Indonesia. Jika tidak, investor asing akan enggan masuk ke Indonesia karena rumitnya sistem ketenagakerjaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi juga mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan, pengusaha lebih memilih memakai pekerja kontrak daripada pekerja tetap sebagai konsekuensi dari kekakuan UU No 13/2003.

Selama belum ada perbaikan soal sistem pesangon, pengusaha akan memakai pekerja kontrak sebagai solusi satu-satunya.

“Sebenarnya kami rugi karena setelah mendidik pekerja itu, kami tetap harus memutus kontraknya setelah dia bekerja maksimal lima tahun. Tetapi, kami tak mau repot, yang penting bisnis harus tetap jalan,” ujar Sofjan.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan, pekerja tetap sebenarnya memiliki produktivitas lebih tinggi daripada pekerja kontrak. Kondisi ini tercermin di Jepang dan kawasan Eropa Barat.

“Jika pengusaha enggan mengangkat sebagai pekerja tetap, hendaknya gaji pekerja kontrak lebih tinggi dari pekerja tetap. Pekerja kontrak pun memiliki kepastian dengan sistem ini,” ujar Rekson.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Bambang Wirahyoso menyatakan tidak setuju jika dividen Jamsostek diusulkan sebagai dana talangan pesangon.

Dividen Jamsostek harus kembali ke buruh sepenuhnya sebagai keuntungan dan digunakan untuk kesejahteraan buruh.

Su,ber : (ham) Jakarta, Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.