Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
13
Mar '07

PDAM Protes Jasa Tirta


Rebutan pengolahan air bersih antara PDAM dengan instansi swasta terus berlanjut. Setelah wadul ke pemkot dan DPRD Surabaya, perusahaan milik pemkot itu juga komplain ke PT Jasa Tirta. PDAM minta PT Jasa Tirta tidak sembarangan menjual air konsumsi kepada masyarakat. Dikhawatirkan, hak itu bisa merugikan masyarakat.

“Kami sudah berkirim surat ke Jasa Tirta sebagai instansi yang berwenang dalam pemanfaatan air sungai Kali Brantas dan anak sungainya. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan,” kata Anis Busroni, bagian hukum PDAM Surabaya, kemarin.

Protes pihak PDAM tersebut adalah dampak munculnya perusahaan swasta pengelola dan pendistribusi air bersih. Di antaranya, PT Suraya Mega Cemerlang (SMC) yang menyuplai air bersih ke PT Pelindo III Tanjung Perak. “Pihak Jasa Tirta harus hati-hati dalam menjual air. Kalau tidak, nanti warga yang dirugikan,” tegasnya.

Menurut Anis, sesuai ketentuan, otoritas mengelola dan mendistribusikan air bersih adalah pemda setempat. Kewenangan itu termasuk menguji kualitas air bersih, apakah sesuai peraturan atau tidak. Dengan begitu, yang berwenang mengeluarkan hasil uji adalah Dinas Kesehatan pemkot. Secara administrasi, hasil uji yang dikeluarkan instansi lain tidak sah.

“Kalau mereka (PT SMC) mengungkapkan kualitas air bersih telah diuji oleh tim kesehatan dari RS Pelabuhan dan layak konsumsi, itu perlu dipertanyakan apa dasarnya. Sebab, pengelolaan dan pendistribusian air bersih ke publik itu otonomi pemda setempat,” tambah Anis.

Dia menambahkan, klaim pihak PT Pelindo III yang mengaku memiliki wilayah otoritas sehingga merasa tidak perlu mengambil air dari PDAM juga tidak lazim. Kata Anis, sepengetahuannya Pelindo adalah BUMN di bawah koordinasi Departemen Perhubungan dan bukan badan publik. “Kalau kemudian mereka ikut-ikut soal air bersih kan aneh,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Togar Arifin Silaban mengatakan bahwa selama output air hasil pengelolaan SMC itu benar-benar sesuai ketentuan, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Kecuali jika air hasil olahan itu menyalahi aturan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan. “Yang dilihat BPLH itu hasil akhirnya, bukan awalnya,” kata Togar.

Sumber : (hud) Jawa Pos


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Nommensen dan Peradaban Batak
Artikel selanjutnya :
   » » Amdalalin GCS Juga Bermasalah