Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
7
Mar '07

Legalitas SBSI92 Dipertanyakan


Menyibak keberadaan SK Langsung dari Dr Muktar Pahpahan

Kebijaksanaan perubahan bentuk organisasi SBSI dari hasil Kongres IV KSBSI, 27 April – 2 Mei 2003, menyisakan kemelut yang berkepanjangan di tubuh SBSI Kota Tanjungpinang. Perubahan dari semi federasi menjadi konfederasi murni mengakibatkan DPC Umum ditiadakan dan secara prinsip bergabung dengan FKUI SBSI. “Penggabungan itu tidak harus ke FKUI, tetapi bisa ke federasi lain yang persyaratannya diatur dalam SK DPP KSBSI No 030/DPP KSBSI/VI/2003, “kata Bambang Yulianto, SH, Korwil KSBSI Prop Kepri.

Edward Saragih yang selama ini menjadi pentolan SBSI di kota Tanjungpinang terkesan tidak sesuai dengan perubahan itu dan memecah menjadi SBSI 92. Diketahui dari keterangan Agus Guntur, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang bahwa Disnaker hanya mengakui keberadaan SBSI yang masih dipimpin Edward. Hal ini disebabkan karena Edward dipercaya telah diberi SK langsung oleh Dr. Muktar Pahpahan, ketua umum DPP Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Sementara dari keterangan Bambang Yulianto diketahui bahwa KSBSI yang ada saat ini dibawah pimpinan Rekson Silaban dan dia mempertanyakan perihal SK dari Muktar tersebut. ”Sebenarnya permasalahan ini karena perbedaan pandangan dari beberapa orang kawan-kawan yang tidak sesuai dengan perubahan itu. Kemudian mereka membentuk pengurus baru dengan lebel 92. Saya tekankan, kami dari KSBSI tidak mengenal adanya SBSI 92 dan perihal SK itu perlu diteliti lebih lanjut “tegas Bambang.

Jadi semakin membingungkan dimana sebetulnya SBSI 92 bernaung dan SK langsung dari Muktar perlu dipertanyakan. ”Berdasarkan Surat No 018/DPP KSBSI/VI/2004, DPC SBSI Umum sudah dibubarkan. Intinya mereka bersama PK dan seluruh anggota secara otomatis bergabung ke FKUI SBSI, “tambah Haffis. Disisi lain, buruh yang selama ini bernaung di bawah SBSI banyak yang tidak mengerti dengan perubahan yang cukup mendasar ini. Seperti Marzon, aktifis buruh Pick up yang terheran-heran ketika KORAN BURUH mempertanyakan perubahan besar itu. “Jadi gimana status anggota SBSI yang lama dan siapa yang akan membela kita jika terjadi permasalahan dalam perburuhan, ” kata Marzon.

Dari informasi diketahui bahwa fenomena ini akibat dari kevakuman organisasi SBSI selama satu tahun di Kota Tanjungpinang. Sebenarnya 06 September 2005 sudah diberikan mandat kepada Anas Rustam Aji untuk melanjutkan roda organisasi dan membenahi segala permasalahan yang terjadi.
Anas diminta untuk segera melaksanakan Konfercab/Resufle kepengurusan dan segera berafiliasi ke DPP FKUI di Jakarta dalam waktu satu bulan. Disamping itu Anas juga diminta untuk membuat laporan perkembangan organisasi ke korwil SBSI. Disebabkan suatu hal, Anas tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kesimpang siuran informasi tetap terjadi hingga saat ini.

Sampai akhirnya mandat kedua dijatuhkan kepada Haffis dan dia telah membentuk DPC FKUI untuk Kota Tanjungpinang. Untuk itu Haffis meminta kepada anggota yang selama ini yang sudah tergabung dalam SBSI untuk mendaftar kembali dan dalam waktu dekat masing masing PK akan diberi surat mengenai perubahan dan keberadaan SBSI yang sesungguhnya.

Sumber : (ali) Koran Buruh, Tanjungpinang


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Perlu Pemanfaatan Teknologi Tinggi
Artikel selanjutnya :
   » » Patung Asli Pakpak Diperjualbelikan