Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
2
Mar '07

Harga Bisa Dinego


BERAPA sebenarnya harga amdal? Tidak ada patokan khusus. Tidak ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan dokumen penting tersebut. “Harga hasil kajian itu bergantung negosiasi antara pemilik proyek dan pihak peneliti,” kata Ketua Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Togar Silaban.

Jika pandai menawar, pengelola proyek akan mendapat harga murah. Tak jarang terjadi harga dokumen itu lebih rendah daripada nilai proyek yang dikerjakan.

Proses negosiasi antara pakar lingkungan dan pengelola proyek itu juga menarik disimak. Biasanya, tawaran memang datang dari pengelola proyek kepada akademikus. Karena tidak mengetahui harga “jasa” proses penyusunan amdal, para pengelola proyek kerap kelabakan.

Untuk itu, pihak yang membutuhkan amdal akan meminta para akademisi menyerahkan pajak penghasilan. Dari data itu bisa dilihat jumlah uang yang didapat para ilmuwan dalam sebulan. Nah, dengan begitu bisa dirumuskan besarnya harga amdal. “Tapi, umumnya para akademisi lebih paham. Mereka tak akan membuka kartu soal pajak penghasilan,” katanya.

Harga dokumen amdal kerap menimbulkan persoalan di kemudian hari. Amdal dengan harga murah biasanya dibuat asal-asalan. Sering proyek yang dibangun menjadi penyebab banjir bandang. “Dulu banjir di kawasan Margorejo hanya semata kaki. Begitu ada pusat perbelanjaan, banjir jadi selutut,” kata Asisten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Hermien Roosita.

Itu bisa terjadi karena peneliti tidak total menyusun perkiraan dampak lingkungan proyek yang dikerjakan. “Penyusunan jadi amdal semacam proyek. Yang penting jadi duit. Soal perkiraan dampak yang timbul, belakangan,” kata sebuah sumber.

Soal harga amdal juga ditanggapi Wakil Ketua Bapedalda Jawa Timur Dewi J. Putriatni. Harga amdal pada sebuah megaproyek bisa selangit. “Harganya bisa mencapai Rp 500 juta-750 juta,” katanya.

Penyusunan amdal meliputi serangkaian kegiatan riset di lapangan. Penyusun mengukur resistensi di masyarakat dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sekitar lokasi proyek. Proses yang paling berat adalah menyusun amdal.

Pusat KLH (Kependudukan dan Lingkungan Hidup) ITS sebagai lembaga yang kerap menerima proyek amdal mengaku bahwa amdal yang murah sering tidak benar. “Kalau harganya murah, biasanya ya asal-asalan,” kata Sekretaris KLH Lilik Puji Astuti.

Lembaganya pernah membuat amdal untuk Terminal Transit Utama di Tuban serta Pipanisasi Migas Surabaya dan Tuban. “Kalau proyek besar, harganya harus besar. Sebab, kajian kami detail dan lengkap,” katanya. Sebuah sumber di ITS menyebut KLH ITS pernah menawarkan harga Rp 230 juta untuk proyek Grand City. Tawaran tersebut ditolak mentah-mentah karena dinilai terlampau tinggi. “Saya dengar dapat harga di bawah Rp 100 juta,” terang sumber tadi.

Hermien Roosita menegaskan, amdal yang buruk saat ini memang tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa. Artinya, penyusun amdal cukup melakukan revisi, sementara proyek jalan terus. “Nanti pada RUU Lingkungan yang baru, pembuat amdal bohong-bohongan bisa kena sanksi,” katanya.

Sumber : (git/hud) Jawa Pos


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Obral Amdal, Petaka Menanti
Artikel selanjutnya :
   » » Jalan Propinsi Siborongborong-Doloksanggul Humbahas Longsor