Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
1
Mar '07

KNLH Percepat Kompetensi Institusi / Badan di daerah Terhadap AMDAL


Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan mempercepat kompetensi suatu institusi/badan yang khusus menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah. Hal ini untuk membantu agar efektif dalam melakukan penilaian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Ir Hermien Roosita MM ketika ditemui usai Workshop bagi wartawan tentang “Proses dan Implementasi AMDAL” di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Rabu (28/2) sore mengatakan, saat ini pihak KNLH mengalami kesulitan dalam penilaian AMDAL di daerah, hal ini karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang khusus menangani permasalahan penilaian AMDAL.

Menurutnya, jika suatu daerah tidak mempunyai tim penilai AMDAL yang bagus, dikhawatirkan akan berdampak pada aspek ekonomi, lingkungan hidup serta sosial masyarakat daerah setempat. “Jelas, jika suatu daerah tidak mempunyai tim penilai AMDAL maka yang dirugikan yakni masyarakat sendiri,” ujarnya.
Ditanya langkah seperti apa dalam mempercepat kompetensi tersebut, Hermien menjelaskan, jika suatu Institusi/badan di daerah itu SDMnya bagus dan layak, maka dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pusat dalam penilaian AMDAL, namun jika belum layak, pihaknya akan mengadakan pelatihan terhadap institusi/badan agar sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan AMDAL.

Dasar hukum pelaksanaan AMDAL sendiri yakni, UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1999 tentang AMDAL dan Kepmen Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2001 serta Keputusan Kepala Bapedal.
“Kebutuhan SDM dalam penilaian AMDAL sudah sangat mendesak, dan hal itu akan diwujudkan dalam waktu dekat, saat ini masih dalam tahap pembuatan rancangan serta penyusunan konsep bersama Depdagri dan Bappenas,” ujarnya.

Kepala Badan Penanganan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Surabaya, Ir Togar Arifin Silaban M Eng mengatakan, saat ini memang dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi bagus dalam penilaian AMDAL, hal ini untuk menghindari pemalsuan AMDAL yang bisa berdampak pada lingkungan sekitarnya. “Kota Surabaya sendiri hanya mempunyai 4 orang yang mempunyai sertifikasi layak dalam hal penilaian AMDAL,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil kepala Dinas Bappedal Propinsi Jawa Timur, Ir Dewi J Putriani MSc menyambut baik langkah KLNH yang bekerjasama dengan Depdagri untuk meningkatkan kompetensi institusi/badan dalam hal penialaian AMDAL agar lingkungan tetap terjaga.
“Dalam konsep aturan mengenai AMDAL yang diperbaharui tiap lima tahun sekali, hal itu harus diatur sehingga konsultan AMDAL harus memenuhi sejumlah persyaratan yang lebih ketat, dan tidak seenaknya membuat AMDAL,” katanya.

Dikatakannya, dibutuhkan keterlibatan masyarakat mengenai pandapat dan tanggapan dalam kajian AMDAL suatu proyek, karena yang terkena dampak secara langsung adalah masyarakat sendiri.
“Dalam Komisi Penilai AMDAL, berbagai saran, pendapat dan tanggapan masyarakat, menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha atau kegiatan,” ujarnya.

Sumber (-mlk, 2007-03-01 ) Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim.go.id


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » BPKP: Banyak Pemborosan Dana Otsus
Artikel selanjutnya :
   » » Obral Amdal, Petaka Menanti