Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
1
Mar '07

BPKP: Banyak Pemborosan Dana Otsus


Meski selama ini implementasi Otsus sudah memasuki tahun ke-enam, namun ternyata hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Karena itu, Gubernur Barnabas Suebu SH membentuk kajian terhadap pengelolaan dana Otsus dan kini dilanjutkan dengan dilakukannya focus group discussion (FGD) terhadap hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan BPKP terhadap pengelolaan dana Otsus Papua.

FGD tersebut kemarin dilaksanakan tertutup di Hotel Numbay dan dihadiri Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP Syafri Baharuddin dengan diikuti Kepala BAPPEDA Provinsi Papua DR Abraham Werimon, M.Ed. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs James Modouw dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Tigor Silaban serta Kepala Bawasda Elly Loupatty.

Menjawab Cenderawasih Pos usai pertemuan, Syafri Baharuddin mengatakan bahwa FGD tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu masukan atau solusi tentang permalasahan yang sedang dihadapi pemerintah Provinsi Papua dengan mendapatkan masukan dari beberapa kalangan pada saat yang bersamaan. “Papua kan sejak tahun 2001 dapat dana Otsus, dalam perkembangannya dana Otsus harus dievaluasi, makanya gubernur meminta BPKP melakukan evaluasi. Kami melakukan ini sebagai rangkaian untuk mempelajari kajian dalam rangka memperkuat olahan data untuk mendapatkan satu kesimpulan atau rekomendasi,” paparnya.

Sebab selama ini, kendati tidak mengakui secara transparan, namun pengelolaan dana Otsus dinilai masih terjadi pemborosan di sana sini, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. “Jadi dari sini kita akan buat suatu aturan bagaiman dari situ ada pengawasan dan pengelolaan dana Otsus bisa dikendalikan, sehingga dana Otsus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, dan mengurangi terjadinya pemborosan,” katanya.

Namun ketika dikejar seperti apa saja pemborosan Dana Otsus yang terjadi itu, Syafri mengatakan bahwa pemborosan terjadi dimana, bukan hanya di Papua. “Pemborosan terjadi dimana saja, bukan saja di Papua tapi di semua daerah, karena itu kita berusaha untuk memperkecil pemborosan,” ujarnya diplomasi. Namun ia tidak menutupi kalau begitu banyak hal yang masih harus diperbaiki terkait pengelolaan Dana Otsus Papua.

“Banyak hal yang harus diperbaiki tentang Ostus kita ini. Misalnya bagaimana kepentingan kabupaten dan kota ternyata lebih besar dari pada provinsi, mungkin kita perlu bicara lagi bagaimana proporsinya yang tepat,” katanya.

Karena itu lanjut Syafri, melalui evaluasi itu diharapkan akan ada jawaban atau solusi untuk itu meminimalkan pemborosan dan peningkatan efisiensi pengelolaan Dana Otsus. Untuk memperkecil pemborosan itu, BPKP berusaha menerbitkian aturan main yang lebih jelas, sebab Otsus perlu penyempurnaan yang cepat. “Kita akan kembali ke Jakarta untuk menuyusun rekomendasi kemudian akan menjadikannya sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan di tingkat nasional karena Otsus harus disempurnakan secepat mungkin,” katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Papua Drs Bambang. S, MM menambahkan bahwa dari situ nanti hasilnya akan disimpulkan dan disampaikan kepada gubernur bahwa Otsus sebaiknya seperti apa dan aransemennya seperti apa.

“Yang penting ini adalah bagian dari kita untuk memperkaya apa yang sudah kita peroleh,” imbuhnya. Seraya menambahkan bahwa apa yang dihasilkan dari FGD itu adalah suatu simpulan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana Otsus sehingga dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana Otsus dan sebagainya.

Sumber: (ta) Info Papua, Kesbang Papua &


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.