Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
7
Feb '07

Tiga Pekerja Temui Bos Livatech - Manajemen Dipanggil Disnaker


Tiga perwakilan pekerja dan HRD PT Livatech Elektronik Indonesia, Gufran Wiguna, melakukan pertemuan dengan owner (pemilik/bos) PT Livatech Jackson Goh di Singapura, Selasa (6/2) kemarin. Pertemuan itu, selain untuk menanyakan alasan perginya owner perusahaan itu, juga untuk membicarakan nasib 1.300 karyawan PT Livatech.

Adanya pertemuan itu, diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) PUK Livatech Elektronik Indonesia Batam, Jhon Mauritz Silaban, kemarin. ”Tadi tiga perwakilan pekerja yakni Suwartun, Parmo, dan Dodi Irawan bersama Pak Gufran Wiguna bertemu owner perusahaan di Singapura. Apa hasilnya, saya belum tahu,” kata Jhon.

Pertemuan perwakilan pekerja dengan Goh di Singapura, kata Jhon, untuk meminta kejelasan nasib para pekerja. Karena selama ini, hubungan dan komunikasi pekerja dan manajemen PT Livatech selalu berjalan baik.

”Inilah yang mau kami tanyakan. Kenapa kok tiba-tiba top manajemen perusahaan menghilang begitu saja,” tukas Jhon.
Kemarin sore, tiga perwakilan pekerja tersebut sudah kembali lagi ke Batam. Namun, mereka enggan memaparkan hasilnya karena akan membicarakannya dulu di internal perusahaan.

Jhon mengatakan, para pekerja tetap masuk seperti biasa sesuai dengan shift kerja mereka masing-masing. Tidak adanya pekerjaan yang mereka lakukan, bukan berarti mereka mogok kerja. Namun karena sudah tak ada lagi order yang harus mereka kerjakan. ”Kami masuk untuk menjaga aset perusahaan. Teman-teman juga bingung akan nasib mereka. Mereka menunggu kejelasan diterimanya gaji mereka, yang biasanya diterima setiap tanggal 9 atau 10 tiap bulannya, ujarnya.

Karyawan lain yang ditemui di lokasi perusahaan yang terletak di Kara Industrial Park, Batam Centre juga mengaku sudah tidak ada lagi yang harus mereka kerjakan. Pasalnya, memang sudah tidak ada lagi barang yang harus dikerjakan. Sehingga mereka tetap datang ke perusahaan untuk mengetahui nasib mereka yang sebenarnya.
”Jadi karyawan yang berada di luar perusahaan bukan mogok kerja. Tetapi karena tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan,” ungkap Amin, karyawan yang ditemui Batam Pos.

Sejumlah karyawan masih terlihat di depan perusahaan. Mereka tidak melakukan aktivitas seperti biasanya, hanya duduk-duduk di depan perusahaan. Sebagian lagi, para karyawan berada di depan pagar sambil membicarakan bagaimana nasib meraka. Selain itu, mereka juga menunggu hasil dari pertemuan perwakilan dari karyawan yang bertemu dengan pemilik PT Livatech di Singapura. ”Saat ini, dari 1.300 karyawan, kita bagi menjadi tiga kelompok untuk tetap berada di perusahaan. Setiap kelompok ada sekitar 434 Karyawan yang bertugas untuk menjaga perusahaan selama delapan jam. Jadi ada tiga kelompok yang dibagi untuk menjaga perusahaan selama 24 jam. Hal ini dilakukan, untuk menjaga aset-aset perusahaan. Agar tidak terjadi kehilangan aset-aset, yang dilakukan oleh pihak ketiga,” ujar Amin.

Penjagaan yang dilakukan oleh karyawan PT Livatech ini, atas dasar rasa solidaritas mereka bersama, terhadap aset-aset perusahaan yang masih ada. Sehingga, mereka sepakat untuk menjaga, sambil menunggu hasil keputusah dari perusahaan tentang nasih mereka.

Selain itu, menurut beberapa karyawan yang ditemui mengatakan, saat ini, karyawan yang ada hampir keseluruhannya sudah karyawan permanen. Di perusahaan, karyawan permanen minimal sudah bekerja sekitar enam tahun. Bahkan, ada yang sudah mulai bekerja sejak perusahaan itu berdiri sejak 13 tahun lalu.

Tahun 2001, perusahaan ini pernah memiliki tenaga kerja lebih 6 ribu orang. Jadi para karyawan berharap kepada perusahaan untuk bisa memenuhi yang memang menjadi hak karyawan. ”Kalau hak kami tidak dipenuhi, bagaimana nasib 1.300 karyawan. Kami harus menghidupkan anak, istri dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Amin mengakui, saat ini untuk mencari kerja saja sangat sulit. Apalagi di Kota Batam, sudah banyak perusahaan yang telah tutup. Dalam waktu dekat, mungkin ada perusahaan yang hengkang dari Batam. ”Jadi dalam masalah ini, besar sekali harapan kami untuk menerima hak yang semestinya menjadi milik kami dan masalah ini bisa cepat diselesaikan,” kata Amin.

Disnaker
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mengaku belum mendapat surat pemberitahuan manajemen PT Livatech, Batam Center terkait akan berhentinya operasional perusahaan tersebut. Namun demikian, pihak Disnaker mengklaim telah menyurati manajemen perusahaan agar hadir di Kantor Disnaker Batam, Rabu (7/2) hari ini. ”Sabtu (3/2) lalu kita (Disnaker, red) sudah menyurati perusahaan. Materinya, agar perusahaan besok (hari ini,red) membuat penjelasan dalam kaitannya soal hubungan industrial dengan karyawannya,” papar Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Batam, Emrizal, menjawab Batam Pos, kemarin.

Kini, manajemen dikabarkan kabur. Lantas, apakah mungkin pihak manajemen bisa hadir di Disnaker, Rabu (7/2) hari ini? Menurut Emrizal, Disnaker belum bisa memastikan, manejemen akan hadir atau tidak. “Yang pasti, sesuai prosedur atau aturan yang berlaku, Disnaker berkewajiban memanggil manajemen,” jelasnya.

Diakuinya, informasi rencana hengkangnya PT Livatech sudah diketahui Disnaker minggu lalu. Itu berawal dari laporan serikat pekerja yang ada di perusahaan ke Disnaker. Pihak Disnaker juga sudah pernah mendatangi perusahaan, tetap belum mendapatkan pemberitahuan yang jelas dari manajemen perusahaan.

Kalau Hengkang, Harusnya Laporan
PEMKO Batam mengaku juga belum mendapatkan laporan soal hengkangnya manajemen PT Livatech itu. Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Syamsul Bahrum, seharusnya setiap perusahaan yang hendak hengkang dari Batam harus melaporkannya ke Pemko dan Otorita Batam (OB).

”Karena ini berhubungan dengan masalah pajak, perbankan maupun pekerja. Tapi, coba cek ke Disnaker sudah melapor atau belum. Setahu saya, belum ada laporan,” ujar Syamsul.

Menurut Syamsul, ada tiga penyebab mengapa suatu perusahaan hengkang. Pertama, masalah manajemen internal perusahaan. Kedua, faktor eksternal seperti iklim investasi dan lainnya. Kemudian ketiga, persaingan dengan perusahaan sejenis seperti ada atau tidak adanya order. ”Ini yang harus diperjelas penyebabnya. Kalau karena unsur eksternal, itu warning agar pemerintah pusat mempercepat penerapan SEZ (special economic zone),” katanya.

Apakah itu berarti Batam sudah tak lagi kondusif sebagai tempat investasi? ‘’Bukan begitu. Tapi tanda bahwa perusahaan yang tidak mempunyai manajemen yang baik, tidak akan survive di Batam. Buktinya, masih banyak perusahaan lain yang bertahan,” tukas Syamsul.

Lalu apa langkah Pemko Batam terhadap nasib 1.300 pekerja Livatech yang terlantar? ”Kalau itu, tanya Pak Wali (Ahmad Dahlan, red) sebagai penentu kebijakan,” katanya

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Setiyasih Priherlina menilai, pemerintah pusat semestinya ikut bertanggung jawab atas nasib yang dialami pekerja PT Livatech. ”Mereka hengkang terkait regulasi pusat. Semestinya, jauh-jauh hari pemerintah pusat bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Setiyasih, sesaat setelah menerima surat dari PUK SEE SPMI PT Livatech, Selasa (6/2).

Selain itu, semestinya pemerintah pusat juga jauh-jauh hari melakukan upaya proteksi terhadap pekerja, sehingga saat investor hengkang, apa yang menjadi hak-hak dari pekerja masih tetap dapat diperoleh.
Menurutnya, apa yang dialami Livatech sama dengan apa yang dialami oleh Singamit dan Singacom. Perusahaan itu hengkang tanpa membayarkan terlebih dahulu hak karyawannya (gaji dan pesangon, red).

Kalaupun ada aset perusahaan yang bisa dilelang, umumnya membutuhkan proses panjang dan berbelit. Apalagi, aset setiap perusahaan sudah diagunkan ke bank. Akibatnya, pekerja kembali dihadapkan pada persoalan yang rumit. Mereka dibenturkan dengan pihak perbankan. Ironisnya, pekerja selalu berada pada posisi yang lemah. Sedangkan bank selalu berada pada posisi yang lebih kuat.

Tiga kasus terbaru itu, kata Lina, sejatinya juga menjadi pelajaran pihak perbankan untuk tidak lagi menjadikan aset sebagai agunan dalam menyalurkan kredit ke pengusaha. Pasalnya, saat hengkang, aset itu akan diperebutkan pekerja dan pihak bank.

Ditanya soal solusi untuk 1.300 pekerja PT Livatech yang hak-haknya belum dibayarkan, Lina mengatakan, dalam waktu dekat Komisi IV akan menfasilitasi pertemuan pihak Livatech dengan pekerja.

Sumber : (nur/med) Batam Pos Online, Batam


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.