Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
7
Feb '07

Berikan Hak pada Buruh - Hindari PHK terhadap Buruh yang Terkena Banjir


Pemerintah meminta para pengusaha agar tetap memberikan hak normatif buruhnya yang terpaksa tidak bekerja karena rumahnya terendam banjir. Permintaan serupa juga ditujukan kepada pengusaha yang terpaksa merumahkan buruhnya karena pabriknya tidak dapat beroperasi karena banjir.

“Kami sedang mendata jumlah pabrik yang tidak dapat beroperasi sementara ini karena banjir dan buruh pabrik yang tidak bisa bekerja akibat permukimannya dilanda banjir. Prinsipnya, saya mengimbau kepada para pemilik perusahaan agar tetap membayarkan upah pekerjanya yang tidak bisa bekerja akibat banjir,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno di Jakarta, Selasa (6/2).

Banjir yang melanda DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat sejak Jumat (2/2) telah melumpuhkan aktivitas sebagian besar warga dan kegiatan ekonomi.

Buruh yang rumahnya terendam banjir terpaksa tidak bekerja, demikian pula pabrik yang kebanjiran terpaksa tidak berproduksi.

Erman menekankan, banjir merupakan bencana yang memaksa kegiatan ekonomi terhenti. Oleh karena itu, pengusaha tidak boleh memberlakukan aturan normal bagi buruh yang terpaksa mangkir.

Menurut Erman, buruh terpaksa tidak datang ke tempat bekerjanya karena rumahnya kebanjiran. Selain itu, bisa juga karena pabriknya yang kebanjiran sehingga tidak ada kegiatan produksi.

Selanjutnya, pemerintah mendorong setiap perusahaan segera menyantuni buruhnya yang terpaksa mengungsi karena banjir.

Menurut Erman, perhatian perusahaan pada saat-saat bencana seperti ini dapat meningkatkan kualitas hubungan industrial.

Jumlah buruh
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban memperkirakan, di seluruh Jakarta ada sedikitnya 20.000 buruh yang terpaksa menganggur karena banjir.

Sementara jumlah pabrik yang terpaksa berhenti berproduksi belum diketahui. “Kami masih mendatanya,” ujar Rekson.

K-SBSI memiliki anggota sedikitnya 250.000 orang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Perhatian sangat dibutuhkan
Senada dengan Rekson, Ketua Umum Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bambang Wirahyoso mengungkapkan, pihaknya masih mendata anggotanya yang tidak bekerja karena banjir.

Rekson Silaban menambahkan, pengusaha harus menghindari tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh yang tidak masuk kerja akibat bencana banjir.

Selain itu, tambah Rekson, pengusaha juga sebaiknya bisa melakukan verifikasi dan kunjungan terhadap permukiman buruh yang dilanda banjir.

“Selain memberikan bantuan dan dukungan moral, tentu kunjungan itu bisa sekaligus mengecek kondisi buruhnya. Perhatian perusahaan terhadap buruh sangat dibutuhkan dalam kondisi banjir seperti sekarang,” tutur Rekson Silaban.

Sumber : (ham) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.