Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
27
Jan '07

LKS [Lembaga Kerja Sama] Tripartit Nasional Dibentuk


Setelah melalui berbagai proses sejak November 2006, Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang berisi wakil dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah dibentuk. Namun, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menolak terlibat dalam LKS Tripartit Nasional tanpa verifikasi faktual jumlah serikat pekerja.

“Lembaga ini harus dapat mengembalikan kepercayaan buruh dan pengusaha terhadap peran tripartit nasional. Lembaga ini harus dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan publik yang berkait dengan ketenagakerjaan,” kata Ketua Umum Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Bambang Wirahyoso seusai pertemuan di Jakarta, Jumat (26/1). Pada kepengurusan sebelumnya, wakil buruh dan pengusaha hanya memperoleh jatah enam kursi, sedangkan pemerintah dapat 12 kursi.

Komposisi itu dinilai tidak berimbang karena pemerintah terlalu banyak. Saat ini, setiap wakil dari ketiga unsur ketenagakerjaan atau tripartit memperoleh jatah 15 kursi dalam lembaga hubungan industrial tersebut.

Menurut Bambang, keterwakilan buruh dalam kepengurusan kali ini sudah berimbang. Artinya, buruh akan memiliki kesempatan yang sama dengan pengusaha dan pemerintah untuk menyuarakan pertimbangannya mengenai suatu kebijakan ketenagakerjaan.

Keterwakilan buruh dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Kepmennakertrans Nomor 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

Saat ini ada 24 serikat buruh yang berafiliasi pada tiga konfederasi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPI, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI). Selain itu, masih ada sedikitnya 50 serikat buruh lain yang tidak berafiliasi pada ketiga konfederasi tersebut.

Menolak
Seusai pertemuan, Ketua Umum K-SBSI Rekson Silaban menyatakan, K-SBSI tidak terlibat dalam LKS Tripartit Nasional. Penolakan itu dilakukan karena adanya tumpang tindih pembagian kursi jatah untuk pekerja.

“Ada federasi yang menginduk pada konfederasi tertentu ternyata memperoleh jatah kursi juga. Ini tidak adil. Kami menuntut agar ada verifikasi faktual dulu sehingga penerima kursi di LKS Tripartit Nasional adalah konfederasi, federasi serikat pekerja, dan serikat buruh yang bukan anggota konfederasi,” kata Rekson Silaban.

K-SBSI mendesak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar segera melakukan verifikasi faktual dalam enam bulan sebelum menentukan serikat pekerja atau serikat buruh yang berhak duduk dalam LKS Tripartit Nasional.

Sumber : (ham) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Diadili, Perwira Brimob Aniaya Warga Singapura
Artikel selanjutnya :
   » » Tuntaskan Pembangunan Dermaga I!