Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
22
Jan '07

Penyusunan PP Pesangon & Jamsostek dikebut


Asuransi pekerja segera ditender

Pemerintah membuka tender asuransi pekerja pada Februari setelah tripartit menyepakati persentase besaran pesangon paling lambat dalam dua pekan ke depan.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memutuskan menggelar tender asuransi penjamin tenaga kerja karena pemerintah, pekerja, dan pengusaha memandang hal itu merupakan solusi bagi kepastian pembayaran pesangon.

“Ini agar bila terjadi sesuatu dengan perusahaan, pengusaha tidak lari dan buruh tidak berkeras. Semua sudah terjamin. Pemerintah akan membuka keikutsertaan perusahaan asuransi dalam penjaminan tenaga kerja,” tutur Wapres seusai raker terbatas mengenai Penataan Masalah Perburuhan yang Kondusif Melalui Sistem Asuransi di Depnakertrans, Jumat pekan lalu. 

Dalam tender itu, menurut Kalla, PT Jamsostek bisa ikut sebagai peserta dan dilihat apa yang ditawarkan bagi kesejahteraan pekerja. “Jadi, tidak dimutlakkan ke PT Jamsostek, kecuali BUMN itu dapat nilai tertinggi.”

Wapres mengatakan tender akan dibuka bagi perusahaan asuransi yang kredibel dan memiliki sebaran luas untuk ikut serta dalam memberikan jaminan bagi pekerja.

“Mennakertrans diberi tugas oleh Presiden tiga bulan untuk menyelesaikan masalah pesangon. Kalau bisa, dua pekan besaran pesangon sudah didapat. Ini sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut agar investasi juga segera masuk.”

Selain perubahan karakter radikal dari pekerja di negeri ini, kata Kalla, besaran pesangon dan sistem tabungan pesangon juga menjadi harapan pemodal yang ingin berinvestasi di sektor padat karya.

Mengenai besaran pesangon, lanjutnya, tripartit sebaiknya memutuskan besaran yang kompetitif dan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dalam dua pekan mendatang. Kepastian pembayaran pesangon itu akan melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja.

Mennakertrans Erman Suparno mengatakan departemennya segera membuka tender bagi perusahaan asuransi yang akan mengelola iuran pesangon tersebut pada pertengahan Februari 2007.

“Kalau sudah masuk PP, akan ada sanksi. Ini ditujukan agar aman, hak pekerja tidak dikurangi dan ada kepastian pembayaran pesangon. Kalau angka perubahan besaran pesangon sudah didapat, baru masuk ke PP Pesangon. Dalam UU No. 13/2003 ada pasal 156 ayat 2 perubahan perhitungan pesangon memungkinkan ditinjau melalui PP Pesangon. Pemerintah akan menerima masukan, sementara angka bukan dari pemerintah, tapi hasil tripartit.”

Perhitungan perubahan besaran pesangon itu, menurut dia, akan melalui perundingan secara tripartit yang dimulai 23 Januari. Mengenai amendemen UU No. 3/1992 tentang Jamsostek, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan diselaraskan dengan PP Pesangon dan PP Jamsostek yang segera disusun.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, target itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan investasi.

Skenario pesangon 

Mengenai perubahan besaran pesangon, Apindo menghitung total komposisi iuran imbalan pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini mencapai 13%, yaitu pesangon 9%, penghargaan masa kerja 2,5%, dan uang penggantian hak 1,5%.

“Besaran imbalan PHK berdasarkan UU No. 13/2003 sebesar 13% upah terlalu besar bagi pemberi kerja dan praktik bisnis umumnya. Maka besaran enam bulan upah disesuaikan dengan masa kerja dan tingginya upah menurut ceiling atau degresif sesuai keputusan Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan alokasi 2%-3% upah,” kata Sofjan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto mengatakan organisasinya sudah menyiapkan skenario perubahan pesangon, yaitu besaran pesangon flat bagi pekerja kelas bawah dan atas, yaitu sebesar 8,33%.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan akan membedakan pesangon bagi pekerja white collar dan blue collar. (Anugerah Perkasa/Dwi Wahyuni) (sylviana.pravita -at- bisnis.co.id)

Sumber : (Sylviana Pravita R.K.N.) Bisnis Indonesia (cached)


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.