Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
18
Jan '07

SBSI Ajak Pemko Diskusi soal Upah Buruh


Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Rekson Silaban mengajak Pemko Batam untuk diskusi tentang sistem pengupahan buruh. Hal ini terungkap dalam rapat kerja wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kepri, Selasa (16/1).

Menurut Rekson, tiap kali pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) semua orang bisa mengamati kalau prosesnya, akan terjadi ketegangan antara pengusaha dan pekerja yang ujung-ujungnya, keputusan UMK tersebut kembali kepada gubernur. Dan itu sudah berlangsung berulang kali di Batam. Parahnya lagi, isu yang muncul dalam setiap proses pembahasan itu bukan soal kalori, tapi ancaman hengkang dari pengusaha dan iklim investasi.

Hal inilah yang membuat salah satu executive board pada International Trade Union Confederasi ini, bingung dengan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nasib para buruh.

“Pemerintah selama ini membuat sistem pengupahan, melemahkan yang lemah dan menguatkan yang kuat,” ujarnya, Selasa (16/1).

Rekson yang juga anggota Governing Body ILO di Jenewa, merasa prihatin dan mengajak pemko bersama SBSI untuk berdiskusi tentang sistem pengupahan buruh di Batam.

“Pemerintah perlu membuat upah jaring pengaman, agar penetapan UMK tidak merugikan pihak pengusaha dan buruh,” terangnya.
Pemerintah harus menentukan upah minimum maksimum dan upah minimum bagi buruh. Karena kondisi setiap perusahaan pasti berbeda, ada yang untung besar dan ada yang untung kecil.

“Kalau setiap perusahaan memberlakukan UMK yang sama, maka perusahaan yang kondisinya lemah akan jatuh bangkrut. Sebaliknya, perusahaan yang kondisinya kuat akan semakin berjaya” ungkapnya. Rekson mencontohkan, untuk perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan pertambangan, tidak akan berpengaruh dengan adanya kenaikkan UMK. Karena standart gaji karyawannya sudah tinggi. Lain lagi dengan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, tentu akan bergejolak. Karena perusahaan manufaktur, liber costnya sebesar 40 persen, apabila ada kenaikkan UMK tentu akan sangat berpengaruh sekali.

“SBSI menawarkan sistem pengupahan dengan pola perundingan antara pengusaha dan buruh, agar Batam menjadi kota aman,” pungkasnya.

Sumber : (sm/99) Sijori Mandiri Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.