Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
17
Jan '07

Pengusiran 43 Penderita HIV/AIDS, Pelanggaran HAM


Tindakan manajemen Hotel Fujita Papua yang menolak kehadiran 43 penderita atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Berkaitan dengan itu, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM meminta klarifikasi dan menindak manajemen hotel milik pengusaha Jakarta tersebut.

Hal itu dikemukakan Pelaksana Tugas Ketua Harian KPA Papua, Drs PS Ukung menjawab Pembaruan melalui telepon selulernya di Manokwari, Selasa (16/1) malam. Disebutkan, akibat penolakan manajemen Hotel Fujita Papua, panitia Pertemuan Konsolidasi Jaringan ODHA Papua dengan 43 ODHA terpaksa pindah ke Hotel Papua Forest.

Menurut Ukung, meski pertemuan tetap berlangsung di hotel lain hingga Jumat (19/1), KPA Papua yang wilayah kerjanya meliputi dua provinsi termasuk Irian Jaya Barat (Irjabar) itu berharap, masalah penolakan manajemen Hotel Fujita Papua diproses secara hukum. ‘’Jelas ini pelanggaran HAM berat dan tidak bisa dibiarkan,'’ tegasnya.

Sementara itu, Frits Bernard Kamuki Ramandey Ketua Devisi Ekonomi Sosial Budaya Perwakilan Komnas HAM Papua, Selasa malam menga- takan dengan tegas ini adalah pelanggaran HAM serius yang dilakukan pihak hotel kepada 43 ODHA. “Mereka ini harus dilindungi dan diberi fasilitas yang cukup bukannya diusir,” tegasnya.

Sesalkan
Ketua DPRD Irian Jaya Barat Demianus Djimy Idjie menyesalkan pengusiran dan diskriminasi terhadap 43 ODHA. “Pengidap HIV/AIDS itu harus dilindungi hak asasinya. Mereka tidak boleh dikucilkan karena penderitaan mereka. Ini bertentangan dengan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, ekonomi sosial-budaya,” katanya saat dihubungi Pembaruan, Rabu (17/1).

Penyesalan serupa juga diungkapkan Putri Papua 2006, Rini Moduw. “Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan pihak hotel? Kita tahu masalah AIDS tinggi di Papua dan kita sedang gencar-gencarnya menghapus masalah diskriminasi itu,” katanya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Tigor Silaban, saat dicegat di Kantor Gubernur Dok II, mengatakan, apa yang dilakukan pihak manajemen Hotel Fujita Papua itu, tidak benar. “Pengusiran ini menjadi coreng, di mana kita sedang berusaha menghilangkan diskriminasi dan stigma. Eh kenapa mereka melakukan seperti itu dan apa tujuannya. Ini adalah kemunduran yang dilakukan. Ini akan menjadi cerita jelek, ” ujarnya.

Sumber : [ROB/M-15] Suara Pembaruan, Jayapura


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Kaltim Post Silaturahmi ke PLN

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Doa Syukuran Tahun Baru dan Peduli Kasih Banjir Langkat HKBP Binjai Meriah