Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
6
Jan '07

Pengawasan UMP di Sulsel Lemah


* 75 Persen Perusahaan Ingkari UMP

Buruh di Sulsel ternyata belum seluruhnya memperoleh hak pendapatan sesuai aturan pendapatan minimum yang diatur dalam SK Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Survei yang dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang rampung akhir 2006 lalu menyimpulkan bahwa masih ada 75 persen perusahaan di Sulsel (terbanyak di Makassar) yang tidak menggaji buruhnya sesuai dengan standar UMP. Survei ini murni dikerjakan oleh KSBSI sendiri. Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP KSBSI, Rekson Silaban kepada Fajar, Kamis lalu. Penyebab utama tingginya angka perusahaan ingkar terhadap UMP di Sulsel dikarenakan lemahnya pengawasan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja.

“Penyebab utamanya adalah kelemahan pengawasan. Disnaker harusnya lebih banyak turun langsung ke perusahaan-perusahaan melakukan recheck soal upah pegawai. Mungkin saja pengawasan dilakukan, namun tidak ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat sehingga tidak memberi pengaruh bagi pengusaha sama sekali. Yang perlu dilakukan Disnaker saat ini adalah mengangkat pengawas yang bukan asal-asalan saja,” tegasnya.

Hal lain yang mendorong masih banyaknya perusahaan tidak mematuhi UMP adalah tingkat penagngguran yang cukup tinggi di Sulsel. Kondisi ini mendorong persoalan gaji karyawan ibaratnya mengikuti mekanisme pasar.

“Karena lapangan pekerjaan sangat minim, orang berlomba-lomba mencari kerja. Itu, membuat perusahaan yang membuka lapangan kerja leluasa menetapkan upah sekehendaknya. Lalu, ternyata didukung dengan lemahnya pengawasan. Jadi, semakin membuat buruh atau pegawai berada pada posisi yang terjepit,” tandas Rekson.

Selain itu, Rekson juga menyinggung angka buruh yang tidak mendapat hak pesangon di Makassar terbilang rendah di banding daerah besar lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Dari 120 ribu buruh secara nasional tidak dapat pesangon, sekitar 1200 sampai 1300 buruh itu diantaranya berada di Sulsel. “Memang di Sulsel tidak terlalu tinggi, dikarenakan Industri Manufacture tertinggi itu ada di Jawa dan Jakarta,” tambahnya.

Rata-rata penyebab buruh tersebut tidak mendapat pesangaon dikarenakan pemilik perusahaan bersangkutan melarikan diri karena tidak sanggup membayar pesangon.

Menghindari terulangnya hal ini, KSBSI mendesak kepada pemerintah agar bisa membuat regulasi baru, dimana persoalan pesangon bisa ditangani oleh lembaga tertentu, seperti Asuransi atau Jamsostek.

Sumber : (ysd)  Fajar Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » 3.000 Hektar Lahan di Humbahas akan Ditanami Jagung
Artikel selanjutnya :
   » » Monumen Nasional Kenangan Perjuangan Bangsa