Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
4
Jan '07

Buruh Dukung Pesangon Lewat Jamsostek


Kaum buruh mendukung mekanisme pemberian pesangon melalui Jamsostek. Usulan itu diajukan pemerintah berdasarkan hasil kunjungan Disnakertrans ke Cina.

“Karena hampir 120 ribu buruh tidak mendapat pesangon akibat perusahaan kabur dan tidak mampu membayar,” ujar Ketua Umum DPP Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/1/2007).

Menurut Rekson, sejak UU No 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja berlaku, mekanisme pemberian pesangon yang terlalu tinggi memberatkan pengusaha. Sehingga pengusaha tidak bisa membayar pesangon untuk para buruh.

Dijelaskan Rekson, selama ini yang paling beruntung mendapat pesangon adalah pekerja level manajer ke atas. Sedangkan buruh tidak mendapat pesangon sama sekali.

Rekson meminta para pengusaha legowo dengan keputusan pemerintah tersebut. Para pengusaha diminta membayar ke Jamsostek sebesar lebih dari 19,5 persen dari gaji pokok buruh per bulannya.

Atas usulan tersebut, Rekson mengaku wapres sudah memberikan persetujuannya. Menurut wapres, kata Rekson, ketentuan yang terlalu ketat memang bisa membuat investor tidak datang. Namun harus tetap diupayakan agar buruh juga tidak perlu dirugikan.

Dalam kesempatan tersebut, KSBSI juga mengundang wapres untuk membuka kongres ke-5 pada 21 April di Asrama Haji Pondok Gede. Pembukaan kongres akan dihadiri 10 ribu orang. Menurut Rekson, Wapres menyatakan kesediaannya untuk menghadiri kongres itu.

Sumber : (qom/ir/Niken Widya Yunita) detikcom, Jakarta


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Buruh Dukung Pesangon Lewat Jamsostek”

  1. Tanggapan Tiur:

    Aku punya informasi seminar yang ada hubungannya dengan ini. Barangkali berguna. Horas.
    One-Day Seminar & Talk-Show

    Jaminan Pesangon Tenaga Kerja:
    Analisa Manfaat Dan Tantangan Pelaksanaannya
    Rabu, 27 Juni 2007 di Hotel Bumikarsa Bidakara ,Pancoran, Jakarta

    (Pukul 09.00 – 15.00 WIB)

    Deskripsi Singkat

    Salah satu perselisihan yang dikenal dalam hubungan industrial adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dasar perselisihannya umumnya adalah mengenai besarnya nilai Pesangon yang harus dibayarkan oleh pengusaha/perusahaan. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini lebih sering menjadi pemicu munculnya demonstrasi buruh/tenaga kerja dibanding tiga jenis perselisihan yang lain, yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja.

    Amandemen UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang substansinya mengatur tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh Tenaga Kerja di Indonesia serta mengatur reformasi PT. Jamsotek sebagai badan penyelenggara diharapkan mampu memberi warna baru dalam memastikan kesejahteraan buruh/tenaga kerja ketika bekerja dan setelah berakhir masa kerjanya. Hal ini tentu saja sedikit banyak akan menekan keinginan buruh/tenaga kerja untuk mengungkapkan ketidakpuasannya secara berlebihan termasuk akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

    Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang kewajiban pengusaha/perusahaan untuk mengikutsertakan buruh/tenaga kerjanya pada program Jaminan Pesangon juga merupakan langkah strategis yang melengkapi Amandemen UU No. 3 tahun 1992 guna meredam potensi konflik jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Industrial Peace akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan bersama.

    Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Peraturan Pemerintah tersebut diimplementasikan? Apakah premi yang ditanggung pengusaha/perusahaan cukup proporsional? Apakah nilai jaminan yang diberikan sebanding dengan yang diamanatkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Apakah tantangan atau kendala yang akan dihadapi terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut?

    Atas dasar itulah Corporate Human Resource (CHR) dengan dukungan berbagai pihak bermaksud mengadakan One Day Seminar & Talk-Show “Jaminan Pesangon Tenaga Kerja: Analisa Manfaat dan Tantangan Pelaksanaannya” dengan mengundang para pakarnya dan pihak-pihak terkait.

    Maksud dan Tujuan

    · Mendapatkan input yang konstruktif dari para ahli dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis (Industrial Peace).

    · Menambah wawasan para peserta dan memperoleh informasi lebih akurat tentang latar belakang berlakunya suatu regulasi di bidang ketenagakerjaan.

    · Sebagai sarana berbagi ilmu, pengetahuan dan wawasan mengenai dunia ketenagakerjaan serta perkembangan aspek regulasi hubungan industrial.

    Nara Sumber/Pembicara

    Keynote Speaker:

    1. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)

    Seminar:

    1. Ir. FX. Djoko Soedibjo, MBA ( Praktisi dan Konsultan SDM )

    2. Prof.Dr.A.Uwiyono, SH, MH ( Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

    Talkshow:

    1. Sofyan Wanandi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia )

    2. Drs. Syukur Sarto, MS (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

    3. Hotbonar Sinaga, SE, CIIB ( Direktur Utama Jamsostek )

    4. Sihar Lumban Gaol, SE, MS (Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Depnakertrans RI)

    Moderator : Kania Sutisnawinata (Metro TV)

    Sasaran Peserta
    (Pengusaha, Serikat Pekerja, Praktisi HRD, Consultant HRD, Pemerhati Hubungan Industrial, dll)

    Investasi:
    Rp. 500.000,- / orang, Rp. 800.000,- / 2 orang

    transfer ke BCA Cabang Rawamangun Pemuda A/C.No.094.30.34.700 a.n. PT. Indo Human Resource, bukti transfer di fax ke 021-47882421 / 021-47882280).

    **Sudah termasuk Makan siang, Cofee Break, Seminar kit, Majalah Sponsor & Sertifikat**

    Registrasi & Informasi:
    Telp: (021) 47882260, (021) 92716671, SMS: 0855 1162 831, Email: info@corpHR..com

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Kejar Pengusaha Nakal, Pemerintah Harus Bentuk NCP
Artikel selanjutnya :
   » » Konfederasi SBSI usulkan bentuk NCP