Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
27
Des '06

Pemerintah akhirnya setuju revisi UU Ketenagakerjaan


Pemerintah akhirnya melunak terhadap tuntutan pengusaha untuk mengamendemen UU Ketenagakerjaan. Amendemen itu akan dilakukan melalui penyelarasan tiga perundangan pada tahun depan, yakni UU Jamsostek, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Ketenagakerjaan.

Mennakertrans Erman Suparno menegaskan pemerintah berkomitmen kuat membenahi masalah ketenagakerjaan guna merangsang tumbuhnya investasi di industri padat karya sekaligus peningkatan kesejahteraan pekerja.

Pembenahan permasalahan ketenagakerjaan tersebut, tuturnya, akan ditempuh melalui penyelarasan perundangan menyangkut ketenagakerjaan mulai awal tahun depan. 

“Penyelarasan perundangan akan diawali pada Januari. Dimulai dengan amendemen UU No. 3/1992 tentang Jamsostek, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [SJSN], lalu UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi perlu diingat, penyelarasan ini bukan melulu domain pemerintah, tapi juga wilayah politik DPR,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Untuk amendemen UU Ketenagakerjaan, pemerintah akan mencari jalan keluar melalui forum tripartit, khususnya terkait dengan masalah pesangon dan pensiun. “Ketiga UU itu ditargetkan selesai diselaraskan tahun depan, sehingga investasi padat karya segera masuk.”

Keputusan itu menunjukkan perubahan pandangan yang serius dari pemerintah mengingat Mennakertrans sebelumnya masih menegaskan tidak akan menyelesaikan masalah pesangon melalui amendemen UU Ketenagakerjaan, melainkan lewat peraturan pemerintah dan amendemen UU Jamsostek.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan masalah ketenagakerjaan yang terberat bagi investor saat ini adalah pesangon.

Saling terkait 

Oleh karena itu, kata Sofjan, apabila masalah pesangon yang terkandung dalam UU Jamsostek diamendemen, maka UU Ketenagakerjaan juga harus diamendemen. “Karena ini saling terkait dan DPR diharapkan dapat mengerti.”

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Rekson Silaban mengatakan kalau mekanisme pesangon diamendemen melalui UU Jamsostek dan UU SJSN, maka UU Ketenagakerjaan juga perlu diamendemen agar tidak terjadi inkonsistensi dalam perundangan.

“Yang penting, besaran pesangon tidak diubah, tapi hanya mengubah mekanisme dan institusi yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Max Sopacua mengatakan DPR memandang amendemen UU Jamsostek, UU SJSN, dan UU Ketenagakerjaan bukan hanya produk hukum, tapi juga menyangkut hak hidup orang banyak.

“Kami menunggu pemerintah. Apakah PP Ketenagakerjaan akan dilanjutkan atau langsung masuk bahasan amendemen.” (sylviana.pravita -at- bisnis. co.id)

Sumber : (Sylviana Pravita R.K.N.) Bisnis Indonesia (cached)


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Robot Asimo: Horas, Pak Presiden…
Artikel selanjutnya :
   » » Harus Peka terhadap Kebijakan Pemerintah