Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
23
Nov '06

UMP 2007 di Bawah Kelayakan, Pemprovsu Gagal Lindungi Buruh


Ketua Umum DPP Konfederasi SBSI Rekson Silaban menilai, Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut selama 2006 gagal melindungi hak-hak normatif buruh. Sementara upah minimum provinsi (UMP) tahun 2007 yang diajukan dewan pengupahan juga masih jauh di bawah standar kelayakan.

“Kami prihatin terhadap nasib buruh di Sumut. Setidaknya ada tiga hal penting yang memprihatinkan, pertama kepatuhan pengusaha terhadap implementasi hak-hak normatif buruh semakin memburuk. Sebab mayoritas pengusaha mengabaikan hal itu. Lebih ekstrim lagi, setelah dilakukan survey terhadap seluruh perusahaan di Sumut, tidak ada satu pun perusahaan yang melunasi kewajiban normatif itu secara 100 persen,” ungkap Rekson Silaban kepada wartawan di medan, Rabu (22/11).

Dikatakan, keprihatinan kedua menyangkut pengupahan yang diputuskan berdasarkan UMP. Namun di lapangan hanya 25 persen saja perusahaan di Sumut yang mematuhinya. Kemudian sistem kerja kontrak kerap secara sesuka hati dilakukan perusahaan. Sehingga buruh di bagian operasional tertentu yang semestinya tidak dikontrak, namun tetap diberlakukan sistem kontrak.

Mencermati kondisi demikian, DPP KSBSI menyimpulkan bahwa Pemprovsu dan pemkab/pemko di Sumut sudah gagal melindungi hak-hak buruh layaknya diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. Disayangkan, partai, fraksi di DPRD, maupun institusi perwakilan rakyat tidak pernah memperhatikan kesulitan buruh tersebut.

Kegagalan itu awalnya bersumber dari kelemahan pemerintah memposisikan pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi bidang ketenagakerjaan. Akibatnya, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan tersebut tidak memiliki perspektif dalam menangani tenaga kerja.

“Semuanya karena kesalahan rekrutmen dalam menempatkan pejabat yang bertugas melakukan pengawasan. Selain tidak dapat berkerja maksimal secara profesional, mereka juga tidak profesional dalam melindungi hak-hak buruh,” imbuh Silaban didampingi Ketua Koordinator KSBSI Sumut Edwar Pakpahan.

MINIM FASILITAS

Lebih parahnya, lanjut Silaban, ketidakmampuan melaksanakan pengawasan itu diperparah pula dengan tidak adanya kepedulian terhadap tenaga kerja. Termasuk minimnya fasilitas pendukung operasional dalam upaya pengawasan tersebut, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Padahal semestinya pengawasan terhadap ketenagakerjaan itu mengacu pada kompetensi tertentu.

Rekson Silaban menganalogikan layaknya kasus perselisihan buruh di PT O di KIM Mabar yang merumahkan 1.200 karyawannya. Saat perselisihan antara buruh dengan pengusaha belum tuntas dan masih ditangani MA, justru perusahaan itu merekrut 1.200 karyawan baru. Mencermati kasus itu, semestinya dinas tenaga kerja (disnaker) selaku pengawas menuntut pengusaha dan melakukan penyidikan seperti diatur dalam pasal 146 ayat 2 UU nomor 13/2003.

“Tindakan pengusaha yang mengabaikan hak 1.200 buruh itu bisa dituntut dengan penjara 1 tahun. Tapi apa yang dilakukan disnaker selaku pengawas, tidak ada sama sekali. Padahal semestinya pengusaha harus terlebih dahulu menunggu putusan MA,” ujarnya.

Menyangkut sistem kontrak kerja, Edwar Pakpahan menimpali, terjadi di PT AM Jalan Yos Sudarso Medan terhadap Posman Marihat Pasaribu yang bekerja pada posisi operator mesin. Dalam perjanjian kerja yang ditandatangani 11 Februari 2005, dinyatakan sebagai karyawan kontrak ia tidak berhak menuntut hak-hak bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Bolehlah dalam hal tertentu, layaknya PHK buruh tidak berhak menuntut pesangon, namun jangan pula upahnya di bawah UMP Rp 737. Posman hanya menerima upah Rp 660 per bulan,” katanya sembari menambahkan prihal upah dibawah standar UMP itu sudah disampaikan buruh ke Disnaker bahkan pada 13 November lalu karyawan sudah melakukan aksi ke DPRD Medan, namun Disnaker Medan tidak pernah menyidik permasalahan ini.

TIDAK LAYAK

Menyinggung idealnya UMP yang layak untuk standar hidup lajang di Sumut, Rekson Silaban mengatakan minimal Rp 1,2 juta. Makanya UMP 2007 yang diajukan dewan pengupahan senilai Rp 761 ribu yang hanya naik 3,3 persen dinilai masih tidak layak. “Itu pun masih usulan, bisa jadi yang disahkan nanti justru lebih rendah dari Rp 761 ribu,” katanya psimis.

Silaban membedakan antara upah minimum yang hanya mengacu pada 34 komponen kebutuhan lajang dengan upah layak yang bertolok-ukur pada 46 komponen. Makanya, idealnya UMP tahun 2007 naik hingga 11 persen.

Agar terwujudnya harapan menyangkut pemenuhan hak-hak normatif yang semestinya di dapatkan buruh, ke depan hanya ada tiga lembaga yang bisa membantu buruh di Sumut. Ketiga lembaga itu terdiri serikat pekerja, penguatan peradilan hukum industrial (PHI) dengan memberikan contoh mememnjarakan pengusaha yang mengabaikan hak buru sehingga menimbulkan efek jera, dan partai/DPRD harus mendesak pemerintah melakukan pengawasan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan.

Jika ketiga lembaga itu berjalan baik, Rekson Silaban optimis nasib dan hak-hak buruh akan terlindungi. Namun itu masih sebatas harapan, sebab menyangkut PHI layaknya P4D yang dulu dikenal untuk menengahi perselisihan buruh dengan pengusaha, sejak diangkat pada April 2006 hingga kini, para hakimnya belum pernah menerima gaji dari pemerintah.

“Bagaimana PHI dapat bekerja optimal, gajinya saja tidak dibayar. Padahal, dalam pengangkatan hakim PHI itu pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk membayar gaji hakimnya. Jadi PHI sama saja dengan P4D, baik hakimnya maupun pola kerjanya,” tandas Rekson Silaban.

Sumber : (rio) Harian Analisa, Medan  


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.