Daerah Tapanuli yang dulunya telah terbentuk pemerintahan sendiri berupa Keresidenan Tapanuli, dinilai sangat wajar bermandiri (manjae-bahasa Batak-Red),…..
sehingga pihak manapun pada dasarnya tak bisa menghalang-halangi atau menolak. Selain pemekaran tersebut merupakan aspirasi rakyat untuk memperoleh pemerataan dan percepatan pembangunan dengan pola penyingkatan rentang kendali pemerintahan, juga karena adanya faktor-faktor spesifik yang mendasari urgensi pembentukan daerah baru untuk mendirikan satu propinsi sendiri.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi, Mangasa Sinaga dari Fraksi Gabungan Kerakyatan, menyatakan adanya aspirasi dan urgensi pembentukan Propinsi Tapanuli hendaknya dipandang secara jernih, misalnya dengan dasar filosofi kedewasaan seseorang yang telah mencapai usia ‘akil baliq’, atas tinjauan sudah berapa tahun usia daerah (kawasan) Tapanuli, plus pada bandingan sudah berapa tahun usia negara Indonesia yang menaungi daerah-daerah termasuk Sumatera Utara yang meliputi sejumlah daerah lagi se-kawasan Tapanuli selama ini.

“Sesungguhnya Tapanuli itu wajar ‘manjae’ sebagai propinsi sendiri (Propinsi Tapanuli). Sedangkan anak yang sudah berusia ‘akil baliq’ atau sudah di atas 20 tahun sudah wajib manjae, apalagi daerah Tapanuli yang ikut dalam usia 61 tahun Indonesia Merdeka. Sejumlah daerah lain di Indonesia sudah jadi mekar, kenapa Propinsi Tapanuli tak bisa. Tak ada yang bisa menghalangi atau menolak berdirinya Propinsi Tapanuli,” cetus Mangasa Sinaga, Rabu (15/11) kemarin, di Sidikalang.

Dia mengutarakan hal itu di hadapan sejumlah delegasi warga Dairi dari Desa Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu, yang datang ke kantor DPRD Kabupaten Dairi untuk menyampaikan surat dukungan resmi pembentukan Propinsi Tapanuli. Delegasi masyarakat Hutaimbaru itu diterima Wakil Ketua DPRD Dairi Yahya Yosua Sianturi, didampingi Wakil Ketua Komisi A Parlindungan Silaban SSos. Hadir juga menerima delegasi di ruang Fraksi PDIP itu antara lain Bonar Sembiring SE, Arson Sihombing dari Komisi A, Mangasa Sinaga, Rasiden Damanik, plus seorang petugas intel yang juga marga Sihombing.

Ke-6 anggota DPRD Dairi itu tampak menerima dan menyambut kedatangan delegasi tersebut dengan sikap positif dan respon mendukung. Bonar Sembiring dari Komisi B atau Fraksi Gabungan Kerakyatan menilai, penyampaian aspirasi dengan mekanisme resmi yang dilakukan delegasi warga Desa Hutaimbaru itulah yang merupakan cara-cara yang ‘didambakan’. Hal senada juga dicetuskan Arson Sihombing, bahwa cara penyampaian aspirasi dengan surat dukungan itu sudah tepat. Parlindungan Silaban juga menyatakan hal sama namun sempat menyarankan agar penyampaian aspirasi jangan dengan nada yang terkesan emosi.
Menanggapi hal ini, Parpunguan Rajagukguk selaku kordinator delegasi menyatakan pihaknya bukan emosi, melainkan semata-mata didorong semangat karena sudah menemukan peluang untuk ikut mendukung perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli. Lagi pula, katanya selaku mantan kepala desa yang menjabat lebih dari tiga periode (1986-2005), pihaknya selalu ditanyai dan diingatkan warganya karena Desa Hutaimbaru itu ternyata menjadi desa yang paling tertinggal selama ini di Kabupaten Dairi.

Aspirasi Beruntun
Kamis (16/11) kemarin, penyaluran aspirasi dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli secara beruntun dari barisan ‘arus bawah’ masyarakat Dairi, kembali berlanjut. Sebanyak 64 warga desa Juma Teguh Kecamatan Siempat Nempu yang mewakili hampir 1000-an penduduk setempat, datang ke kantor DPRD Dairi untuk menyampaikan surat pernyataan dukungan yang dilampiri daftar tanda tangan para warga setempat. Belasan orang yang mewakili delegasi diterima sejumlah anggota DPRD Dairi yang dipimpin Ketua Komisi A Raja Ardin Ujung.

Para wakil delegasi masyarakat Desa Juma Teguh yang terdiri dari tokoh masyarakat dan sesepuh desa itu antara lain Monang Rajagukguk, Piter Simamora, Rusman M Panjaitan, Marulam Situmorang, Edward Purba, Jonson Siregar, Pantun Situmorang, S Simbolon, J Rajagukguk, dan M. Sihite. Mereka diterima para anggota dewan : Bonar Sembiring SE, Tommy Tambunan SH, Mangasa Sinaga (ketiganya Fraksi Gabungan Kerakyatan), Drs Naek Angkat, Flora Sumihar Br Tambunan (Fraksi Golkar), dan Benito Lumban Gaol (Fraksi PDS).

Kedatangan delegasi masyarakat itu tampak disambut baik, bahkan anggota dewan Bonar Sembiring sampai membaca ulang seluruh isi naskah surat dukungan yang telah diserahkan secara resmi oleh delegasi. Usai membaca naskah itu, Sembiring menyatakan kesadaran politik masyarakat di Dairi tampak meningkat sehingga mampu menyalurkan aspirasi dengan cara formal dan sesuai dengan mekanisme yang diharapkan. Sembiring bahkan menilai kesadaran politik rakyat dengan menyampaikan dukungan pemekaran itu juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi dan gerak pembangunan di daerahnya, khususnya kawasan yang akan menjadi “Propinsi Tapanuli”.

Hal senada juga dipaparkan Mangasa Sinaga dari Fraksi Gabungan Kerakyatan, bahwa aspirasi dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli memang murni didasari kondisi dan urgensi pembangunan yang selama ini tampak lamban di kawasan itu. Tokoh sesepuh marga yang memimpin 11.565 jiwa rumpun marga (punguan) Sinaga di Dairi, juga mencontohkan dirinya sendiri yang sudah 10 tahun enggan pulang ke kampung karena kondisi pembangunan di daerah itu tampak sangat lamban selama ini sehingga terkesan dianaktirikan pihak pemerintahan propinsi Sumatera Utara.

“Kalau Propinsi Tapanuli jadi, pembangunan tentu akan lebih fokus untuk kawasan Tapanuli. Saya sendiri sudah 10 tahun tak pulang kampung, karena kondisi jalan raya sepanjang Tele ke Pangururan sangat rusak total selama ini,” papar Sinaga sembari menambahkan perlu rembukan lanjut untuk menamakan propinsi baru itu sebagai Propinsi Tapania, bila memang mengalami ‘kondisi khusus’ yang menyangkut ‘aspirasi kompleks’ yang meliputi daerah ; Tapanuli, Pakpak, Nias (Tapania).

Hingga Kamis (16/11) kemarin, lebih dari 500-an warga dari empat desa telah mendatangi DPRD Dairi untuk menyampaikan aspirasi dukungan resmi pembentukan Propinsi Tapanuli. Dukungan resmi itu diawali 456 orang massa dari Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang, disusul delegasi masyarakat dari Desa Sosor Lontung pada Senin (12/11), warga Desa Hutaimbaru pada Rabu (14/11), dan warga Desa Juma Teguh pada Kamis (15/11). Aspirasi beruntun itu direncanakan akan berlanjut lagi mulai Senin (19/11) pekan depan dari sejumlah desa dari kecamatan yang berbeda.

Aspirasi beruntun untuk menyampaikan dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli itu ternyata mendapat respon yang tinggi dari para warga kota Sidikalang, baik dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kalangan dunia usaha, dll. Respon beruntun yang juga disertai pernyataan dukungan dan setuju bergabung ke Propinsi Tapanuli itu, secara terpisah masing-masing dilontarkan Tasianus Hutasoit (Ketua DPC Partai Kristen Demokrat-PKD) Kab. Dairi, TH Tambunan (tokoh pengusaha dan putra mantan pendiri dan Ketua Parkindo Dairi pada era 1960-1970-an). Makdin Simbolon (tokoh LSM), Dairi Lingga (Ketua DPC Generasi Muda Demokrat Kab. Dairi), Richard Berutu (mantan Ketua Umum Pemuda Parlilitan di Dairi dan salah satu unsur masyarakat Suak Kelasen dari Pakpak, Charles Sihite (Tokoh Pemuda dan Ketua Barisan Muda Kosgoro serta Penasehat GRANSI Kab. Dairi), Eko Sihombing (Tokoh Pemuda dan Ketua Gabungan Anak Terminal-Ganter Sidikalang), Pulo Raya Simbolon (Tokoh pemuda dan pengusaha muda dan Ketua SPSI Dairi), Hot Asi Silaban (tokoh pemuda dan ketua rumpun marga Silaban se-Dairi), Haji Anwar Sani Tarigan (pengusaha muda asal Tanah Karo), Henry Naibaho (tokoh pemuda dan pengusaha muda), Jonggi Tambunan (pengusaha muda), Suparto Gultom (pengusaha muda), Amanjel Siregar (Ketua DPC Partai Buruh Kab. Dairi) dll.

“Semua dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli di Dairi ini merupakan aspirasi murni, bukan atas pengaruh apalagi provokasi dari pihak manapun. Sudah lama aspirasi ini terkandung, tapi selama ini tampak kurang tertampung, tapi kini tak terbendung….,” ungkap Pardomuan Sihombing, tokoh masyarakat Dairi yang juga sesepuh dan pengikut Raja Sisingamangaraja XII.

Sumber : (A14/q/n) Harian SIB, Sidikkalang