Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
12
Okt '06

SPSI Minta Program Diperluas untuk Meningkatkan Keterampilan Pekerja


Artikel Silaban ke-999 

Perlu, Revitalisasi PT Jamsostek

PT Jamsostek (Persero) mengakui bahwa pelayanan jaminan sosial tenaga kerja memang belum memuaskan pekerja. Secara bertahap sejumlah terobosan dalam pelayanan telah disiapkan agar program publik untuk perlindungan pekerja semakin mantap.

Namun sejumlah jurus itu tampaknya masih belum meyakinkan perusahaan “terutama perusahaan besar dan modal kuat” menaruh kepercayaan terhadap jaminan pekerja kepada PT Jamsostek. Bahkan, pengusaha dan serikat pekerja justru menuntut perlunya revitalisasi PT Jamsostek, termasuk revisi terhadap UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Tuntutan revitalisasi PT Jamsostek itu mencuat dalam Bincang Kompas bertajuk, “Jamsostek, Masihkah Melindungi Pekerja?” di Cafe Delima, Hotel Graha Santika, Semarang, Rabu (11/10).

Bincang Kompas ini dihadiri sekitar 80 peserta, terdiri atas aktivis mahasiswa, aktivis serikat pekerja, staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sejumlah pengusaha, serta kalangan pejabat di PT Jamsostek (Persero) Wilayah V Jateng-Yogyakarta.

Bincang Kompas menghadirkan pembicara Kepala Kanwil V PT Jamsostek (Persero) Jateng-Yogyakarta Suardi Dullah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Djoko Wahjudi, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Jateng Achmad Soediono.

Djoko Wahjudi agak keras menyatakan, revitalisasi sangat diperlukan mengingat PT Jamsostek dikendalikan oleh tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kesannya, badan usaha milik negara ini bisa seolah- olah menjadi pencetak uang untuk kepentingan bukan pekerja.

Langkah revitalisasi

Djoko mengutip usulan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban bahwa setidaknya diperlukan sejumlah langkah revitalisasi supaya PT Jamsostek optimal melindungi pekerja.

Langkah-langkah itu, pertama, perluasan pelayanan kepesertaan. Kedua, perluasan cakupan program Jamsostek ke semua buruh tanpa diskriminasi, baik nelayan, buruh mandiri, petani, pedagang kaki lima, maupun sektor informal lain. Ketiga, mempertinggi batasan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 60 tahun. Keempat, mengubah status peserta menjadi wali amanah. Kelima, mempercepat pemberlakuan kartu keanggotaan secara online. Keenam, kelembagaan Jamsostek bukan BUMN, melainkan langsung di bawah presiden. Kelembagaan di bawah presiden ini akan mengurangi ketidakpercayaan pekerja maupun perusahaan terhadap PT Jamsostek.

Djoko menyatakan, saat sosialisasi jaminan sosial tenaga kerja, banyak pertanyaan timbul apakah benar BUMN melindungi pekerja? “Penggunaan dana PT Jamsostek oleh pemerintah sebagai pemilik badan usaha ini gampang terjadi. Penggunaan yang mubazir cenderung menimbulkan korupsi. Buat pengusaha, kenapa harus membayar lembaga yang kurang tanggap melindungi pekerja?” katanya.

Suardi Dullah menyebutkan, tingkat kepesertaan aktif di wilayah PT Jamsostek Kanwil V Jateng-Yogyakarta perlu ditingkatkan. Catatan PT Jamsostek, hingga September, peserta aktif terdapat lebih 7.242 perusahaan dengan 631.074 tenaga kerja.

Suardi sangat mendukung adanya revitalisasi peran dan fungsi PT Jamsostek. Proses ini masih dalam tahapan di Badan Musyawarah DPR untuk merevisi sejumlah pasal dalam UU Nomor 3/2002.

“Seraya menunggu revisi itu selesai, upaya peningkatan pelayanan pada pekerja terus dilakukan, termasuk pembayaran klaim pekerja yang mencapai lebih Rp 166 miliar,” kata Suardi Dullah. Perluasan program

Akan tetapi, Achmad Soediono mengemukakan, orang-orang di PT Jamsostek ini seolah-olah tanpa kerja saja sudah menguntungkan. Lembaga ini bisa hidup karena didanai oleh iuran pekerja yang dibayar oleh perusahaan. Celakanya, untuk mendapatkan manfaat dari kepesertaan itu pekerja harus menunggu tua, sakit, atau meninggal dunia, baru memperoleh tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, atau kematian.

“Sejatinya pekerja tidak hanya membutuhkan soal jaminan sosial itu saja. Pekerja memerlukan peningkatan keterampilan agar mereka benar-benar jadi pekerja yang profesional,” kata Achmad.

Dia mengatakan, PT Jamsostek perlu memperluas program tidak hanya pelayanan terhadap jaminan kesehatan, kematian, hari tua, dan kecelakaan kerja. Perluasan program bisa dilakukan dengan membiayai pelatihan keterampilan pekerja di Balai Latihan Negara atau Balai Latihan Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pekerja juga membutuhkan peningkatan keterampilan supaya lebih dihargai perusahaan.

Sumber : (Winarto Herusansono) Harian Kompas


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “SPSI Minta Program Diperluas untuk Meningkatkan Keterampilan Pekerja”

  1. Tanggapan Roy Sondakh:

    Bapak yang saya hormati, melalui website ini saya ingin memohon kiranya Bapak dapat memperhatikan nasib kami sebagai karyawan/buruh di perusahan swasta.saat ini kami belum menerima pembayaran gaji kami sejak bulan Januari 2008, apalagi harga kebutuhan pangan saat ini melonjak drastis.Sekilas, saya saat ini bekerja di PT. Mitra Agrimart Lestari selaku distributor Pupuk bersubsidi PT.Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik beralamat di Jl.Raya Manado - Tomohon km7,4 Pineleng Sulawesi Utara, belum lagi kami mendapatkan potongan 3% gaji setelah di konfirmasi dengan atasan rupanya ada pemberlakuan undang - undang ketenagakerjaan yang memotong gaji kami 3% , padahal kami belum menerima sosialisasi perundang - undangan tersebut sebelumnya.Selain itu kami juga diharuskan masuk kerja pada hari - hari libur nasional ( kecuali Natal & dul Fitri). Terima kasih

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.