DPRD Dairi \”bingung\” tidak mengetahui secara jelas anggaran yang digunakan
para camat dan pejabat di jajaran Pemkab Dairi untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama seminggu pertengahan September 2006 lalu.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Forum Komunikasi Masyarakat Dairi (FKMD) dan eksekutif yang diwakili Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Dairi Drs Julius Girsang dan Kabag Hukum E Hutabarat SH dan pimpinan DPRD Dairi, Ir Benpa H Nababan didampingi Jahya Josua Sianturi SE serta sejumlah anggota dewan di antaranya Pardomuan Nauli Simanjuntak, Parlind Silaban SSos, Pasiona Sihombing, Masdiana Ujung, Delfi Ujung dan Parasian Habeahan di gedung dewan Sidikalang, Selasa (26/9).

FKMD berdelegasi ke DPRD Dairi mempertanyakan dan meminta klarifikasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan perjalanan para camat dan sejumlah pejabat teras Pemkab Dairi ke Penang dan Singapura.
Dalam pernyataan sikapnya FKMD antara lain menilai perjalanan yang dilakukan para camat dan pejabat di jajaran Pemkab Dairi tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, serta tidak jelas arah dan tujuannya, dan tidak transparans dalam anggaran yang digunakan.

Kabag Tapem Setda Dairi Drs Julius Girsang memperjelas bahwa perjalanan yang dilakukan para camat dan pejabat di jajaran Pemkab Dairi ke Penang dan Singapura bukan dalam rangka study banding namun \”wisata karya\” dengan menggunakan anggaran hadiah dari pemerintah pusat cq Depkeu Ditjen PBB atas prestasi realisasi penagihan PBB di atas 100 persen.

\”Anggaran yang digunakan merupakan hak Tim Intensifikasi  PBB masing-masing daerah yang terbagi atas Tim Intensifikasi PBB kabupaten dan kecamatan sehingga yang melaksanakan perjalanan merupakan Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Dairi dan anggarannya tercantum di Pos Anggaran Dispenda Kabupaten Dairi,\” jelas Girsang.

Intensif yang diberikan kepada Tim Intesifikasi PBB Kabupaten dan Kecamatan merupakan perangsang untuk memotivasi lebih meningkatkan perolehan PBB pada masa mendatang, sehingga penggunaannya tergantung kesepakatan yang menerimanya.
Namun menurutnya tidak seluruh uang hadiah atas keberhasilan pencapaian target PBB tersebut digunakan untuk kegiatan \”wisata karya\”. Sekitar Rp 500 juta digunakan untuk biaya pembangunan yang ditampung di Pos Penerimaan Dispenda Dairi pada P-APBD TA 2006.

Dari hasil kegiatan tersebut menurut Girsang, para camat diharapkan dapat mengambil hal-hal yang positif seperti pengolahan sampah di Singapura untuk diterapkan di wilayah tugasnya masing-masing.
Menanggapi penjelasan Kabag Tapem tersebut Wakil Ketua DPRD Dairi Ir Benpa H Nababan menyatakan, sebagai panitia anggaran dirinya tidak pernah mengetahui adanya anggaran untuk perjalanan ke luar negeri oleh para camat maupun pejabat di jajaran Pemkab Dairi.

Sedangkan anggota DPRD Dairi Pasiona Sihombing mempertanyakan perolehan insentif oleh kepala desa dan lurah atas prestasi pencapaian target PBB tersebut.
Menurut Girsang para kepala desa dan lurah selain memperoleh upah pungut juga memperoleh insentif sebesar 7 persen bagi yang mencapai perolehan PBB di atas 100 persen sebelum tutup buku dan 5 persen setelah tutup buku.

Sedangkan anggota DPRD Dairi Pardomuan Simanjuntak menilai, kegiatan yang dilakukan para camat dan pejabat di jajaran Pemkab Dairi kurang etis, sehingga wajar banyak  masyarakat Dairi yang kecewa dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sumber : (B1/y) Harian SIB, Sidikkalang