Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
3
Okt '06

Batas Pembayaran THR 7 Hari Sebelum Lebaran


Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja paling lambat sepekan sebelum hari raya Idul Fitri atau pada 17 Oktober. Karyawan mendapat tunjangan sebesar upah satu bulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. “Diharapkan pekerja bisa menerima (tunjangan) dengan baik,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno di ruang kerjanya kemarin.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan para pengusaha wajib taat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pekerja dan Perusahaan Nomor 04/Men/94. Di dalam aturan itu pengusaha diwajibkan membayar tunjangan hari raya sebesar gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Permintaan ini, Erman menjelaskan, akan disampaikan kepada semua kepala daerah secara berjenjang hingga bupati. Ia melanjutkan bupati atau wali kota akan menyampaikan langsung kepada pengusaha. Bupati, kata Erman, mengawasi pengusaha ketika memberikan tunjangan bagi pekerjanya.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Muzni Tambusai, akan memberi sanksi pidana dan denda bagi pengusaha yang tak membayar THR sesuai dengan ketentuan. Muzni menjelaskan pemerintah akan menyelesaikan masalah pengusaha yang tak taat pada peraturan itu dengan cara persuasif.

Dia mencontohkan perusahaan kesulitan membayar THR dan meminta penundaan pembayaran. Perusahaan itu harus mengajukan permohonan keberatan dan meminta penundaan dengan melampirkan laporan kondisi keuangan yang telah disetujui bersama serikat pekerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia siap mendampingi perusahaan yang tidak mampu secara keuangan ketika menjelaskan kepada pekerjanya. Tapi Sekretaris Jenderal Asosiasi Djimanto menegaskan para pengusaha tak keberatan soal besarnya tunjangan yang harus dibayar.

Salah satu organisasi pekerja, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, mendesak pemerintah mewajibkan pembayaran tunjangan dilakukan tiga pekan sebelum hari raya. Menurut Ketua Konfederasi Rekson Silaban, pemerintah perlu membuat posko pengaduan masalah. “Agar persoalan yang muncul bisa diselesaikan secepatnya,” kata Rekson.

Sumber : (Nur Aini) Koran Tempo, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Star Gaol Enterprise - Radio HSS Gelar Tao Toba Idol 2006
Artikel selanjutnya :
   » » Bikin kopdar.. Allamak siapa yang datang ?