Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
20
Sep '06

Banding 17 terpidana korupsi DPRD Depok - Cibinong kirim pembela berkas


PN Cibinong dilaporkan telah mengirimkan salinan putusan banding PT Jawa Barat atas kasus korupsi APBD Depok tahun 2002 senilai Rp7,35 miliar, kepada kuasa hukum terpidana 17 mantan dan anggota DPRD Depok dan Kejari Depok.

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong, Saragi, membenarkan bahwa institusinya telah mengirim salinan putusan Pengadilan Tinggi Jabar soal korupsi APBD Depok, beberapa hari lalu. Tapi dia tidak menyebutkan nomor registrasi dan tanggal pengiriman.

“Kami sudah beritahukan kuasa hukum terdakwa dan Kejari Depok lewat delegasi PN Cibinong. Tapi saya lupa nomor registrasinya, itu ada di bagian umum [PN Cibinong],” tutur dia saat dihubungi Monde kemarin.
Lebih lanjut, Saragi menyatakan pihaknya tidak bisa memastikan apakah pihak terkait sudah menerimanya atau belum. “Saya sendiri belum tahu apakah delegasi PN Cibinong menggunaklan surat atau mendatangi langsung. Coba tanya bagian umum.”

PT Jabar telah memvonis 17 mantan dan anggota DPRD Depok masing-masing hukum kurung satu tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Atas vonis itu, PT Jabar menerima permohonan banding terdakwa sekaligus memperbaiki putusan PN Cibinong yang sebelumnya memvonis 17 terdakwa dengan hukum kurung selama dua tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Surat putusan banding kepada pimpinan dan anggota DPRD Depok periode 1999-2004, masing-masing bernomor 111/pid/2006/PT Jabar dan 112/pid/2006/PT Jabar tertanggal 13 Juli 2006 (Monde, 16 Agustus 2006).

Dalam putusan banding tersebut, para terpidana juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya antara Rp176,4 juta sampai Rp386,9 juta, sebagaimana putusan PN Cibinong.
Keterlambatan pengiriman berkas putusan banding dari PT Jabar ke PN Cibinong sempat menjadi perbincangan hangat publik Depok. Bahkan, LSM Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) yang pertama kali mencuatkan kasus ini, pernah mempersoalkan lambannya proses pengiriman itu.
Padahal banding itu diputuskan 13 Juli, tapi hingga akhir Agustus belum juga sampai ke PN Cibinong.
Bahkan, saat itu sempat memunculkan spekulasi, bahwa keterlambatan ini merupakan bagian permainan elit.

Masih tunggu
Dihubungi secara terpisah kemarin, Darmy Marasabesy, kuasa hukum 17 anggota DPRD Depok, mengaku belum menerima secara resmi salinan dimaksud dan hingga kemarin masih menunggu kiriman dari PN Cibinong. “Secara resmi saya belum terima. Saya masih menunggu…”

Jika sudah menerima berkas tersebut, kata dia, selanjutnya akan dibahas bersama kliennya, terkait dengan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung.
“Soal langkah hukum selanjutnya, yang pasti akan kami beritahukan dalam pekan mendatang apabila sudah terima berkas dan membahasnya lebih lanjut,” demikian Darmy.
Sementara itu Kepala Kejari Depok TM Syahrizal kemarin belum berhasil dimintai komentarnya terkait pengiriman salinan putusan banding PT Jabar ke Kejari Depok. Telepon genggam Syahrizal dalam keadaan non-aktif.

Dalam putusan banding PT Jabar, tiga mantan pimpinan DPRD diminta membayar uang pengganti. Terpidana Sutadi (mantan ketua DPRD) diminta membayar Rp386,9 juta, sementara Naming D Bothin (sekarang ketua DPRD) dan M Hasbullah Rahmad (sekarang Ketua Badan Kehormatan Dewan) masing-masing harus membayar Rp378,6 juta dan Rp378,9 juta.

Terpidana lainnya pun diminta mengembalikan uang negara yang mereka korupsi. Mereka adalah Bambang Sutopo (Rp292,9 juta), Bambang Prihanto (Rp177,9 juta), Mazhab HM (Rp331,9 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Machruf Aman (Rp210,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta ), Christian Silaban (Rp165,1 juta), Haryono (Rp178 juta).
Persoalan hukum, menurut sejumlah stakeholders di Depok, sering hilang begitu saja, lantaran tak ada elemen strategis, seperti LSM, organisasi mahasiswa (HMI, PMKRI, GMNI, KAMMI, PMII) atau Ormas semacam KNPI, MUI, KWI, DGI, NU, Muhammadiyah, Persis Kota Depok kurang peduli dengan persoalan korupsi dan pencegahannya.

Gerakan pemuda di bawah Parpol cenderung penguat saja, bukan menjadi suara altenatif yang mendewasakan. Bahkan, mantan aktivis LSM Ichsanuddin Noorsyi, menilai gerakan strategis mahasiswa Depok, khususnya UI, melempem—tak sebagus mahasiswa Yogyakarta, Solo, Semarang atau Makassar.
Mereka amat peduli dengan persoalan masyarakat, termasuk dalam gerakan antikorupsi, dan gerakan membangun kapasitas masyarakat.
Bahkan sejumlah kasus di lingkungan Pemkot, misalnya, selalu dipetiesken, sehingga dikhawatirkan menjadi juriprudensi tak baik bagi publik.

Sumber : (Tim Monde) Monitor Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.