Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
19
Sep '06

HKI: Tidak Seluruh Industri Harus Masuk


Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menegaskan, tidak seluruh industri di Tanah Air mesti masuk ke kawasan industri. Gagasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri (RPP KI) mengutamakan konsern pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk meminimalisasi dampak lingkungan.

Penegasan itu diungkapkan Ketua Umum HKI Yohanes Archiadi di Jakarta, Senin (18/9) malam, setelah gagasan RPP KI tersebut kini semakin menimbulkan polemik pro dan kontra.

Archiadi mengakui, RPP KI merupakan gagasan dari HKI. Tujuannya adalah agar dampak lingkungan dapat terkendali, produktivitas industri dapat semakin meningkat, dan penyediaan infrastruktur dapat menunjang kegiatan industri.

Menurut Archiadi, sejak tiga tahun lalu HKI menaruh konsern pada pembangunan kawasan industri. Bagi HKI, kawasan industri menjamin terciptanya sistem untuk meminimalisasikan dampak lingkungan dan penciptaan tenaga kerja.

“Apabila lokasi yang berdampingan antar-industri dapat dikelola dengan tepat, niscaya dampak lingkungan, seperti pencemaran, dapat segera diatasi. Sebab, pengelola kawasan industri akan lebih memperhatikan dampak lingkungannya,” kata Archiadi.

Desakan dimunculkannya RPP KI, menurut Archiadi, disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah. Selama ini pengelola kawasan industri sudah berupaya membangun kawasan itu agar industri-industri dapat ditata di dalam satu kawasan, tetapi ternyata pemerintah tidak memberikan insentif apapun terhadap pengelola kawasan industri.

“Karena itulah, HKI melontrakan gagasan RPP KI terlebih dulu, supaya industri-industri bisa tertata dengan baik dan investor merasa aman,” ujar Archiadi.

Menurut dia, fasilitas yang dapat diberikan oleh pengelola kawasan industri adalah berupa desain rasa aman dalam berproduksi dan infrastruktur yang baik. Akses badan jalan, misalnya, sudah disediakan untuk kapasitas delapan ton.

Mengenai ekonomi biaya tinggi yang masih tetap akan terjadi di kawasan industri, Archiadi menuturkan, persoalan ini selalu menjadi bahan perbincangan dalam rapat kerja HKI dengan pemerintah.

Persoalan paling pelik adalah masalah pajak bumi dan bangunan (PBB). “Selama ini, PBB kawasan industri dinilai lebih tinggi dibandingkan industri-industri yang berada di kawasan permukiman penduduk. Ini menyangkut salah satu peraturan daerah yang mencemaskan investor,” kata Archiadi.

HKI saja, lanjut dia, sampai sekarang belum berhasil mencari solusinya. PBB kawasan industri masih diidentikkan dengan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kawasan industri dinilai layak untuk dikenai pajak setinggi-tingginya. Kondisi inilah yang masih memberatkan kalangan dunia usaha.

Jaminan buruh

Sementara itu, serikat buruh dan serikat pekerja menilai rencana penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri kontraproduktif dengan upaya pemerintah menambah lapangan kerja. Karena, dalam kebijakan relokasi pabrik ke kawasan industri, pemerintah tidak memberi jaminan apapun bagi buruh.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban di Jakarta, Senin (18/9), mengatakan, buruh akan kesulitan menyesuaikan pendapatannya jika pengusahanya memutuskan pindah ke kawasan industri yang jaraknya jauh dari lokasi lama. Pengusaha, kata Rekson, tentu akan memilih merekrut buruh baru ketimbang menaikkan upah.

“Memaksa pengusaha merelokasi bisnisnya ke kawasan industri akan menambah pengangguran dan warga miskin. Buruh pasti tidak akan mampu menanggung transportasi dari tempat tinggalnya sekarang ke kawasan industri, sedangkan pengusaha tentu enggan menaikkan upah sehingga memilih merekrut buruh baru,” kata Rekson.

Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang komprehensif soal industri agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak diharapkan. Upaya mendesak pengusaha merelokasi bisnisnya ke kawasan industri hanya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Senada dengan Rekson, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Yanuar Rizky mengatakan, pemerintah harus berhati-hati membuat kebijakan investasi. Jangan sampai peraturan yang ada malah mengebiri hak-hak pekerja.

“Saat pengusaha memutuskan untuk merelokasi pabriknya ke kawasan industri, otomatis buruh harus menanggung sendiri biaya transportasi dan tempat tinggal. Buruh tentu sulit menuntut kenaikan upah,” kata Yanuar.

Pada kawasan industri, buruh akan sulit menuntut hak-hak normatifnya. Jika selanjutnya pemerintah memberikan status kawasan ekonomi khusus (KEK) pada kawasan industri tersebut, maka buruh sepenuhnya tidak bisa lagi menuntut hak-haknya.

Data Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyebutkan, ada 83 kawasan industri di 24 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan areal seluas 27.345 hektar. Khusus untuk industri manufaktur tersedia sedikitnya 19.000 hektar, dengan areal yang efektif terisi hanya 40 persen.

Dalam seminar mengenai kawasan industri di Jakarta, 12/9 lalu, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Hendra Lesmana mengungkapkan penurunan okupansi lahan di kawasan industri pada semester I-2006 dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan okupansi lahan pada semester I-2005 mencapai 100 hektar, sedangkan semester I-2006 hanya 50 hektar.

Sumber : (OSA/ham) HarianĀ  Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Government prepares labor regulations
Artikel selanjutnya :
   » » Aktivis Buruh: PP Buruh Hanya Siasat Pemerintah