Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
15
Sep '06

Wapres: Revisi UU Ketenagakerjaan 2003 Dilakukan Melalui PP


Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, berdasarkan suatu kesepakatan bersama dari pihak-pihak terkait, aturan pelaksanaan dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak perlu diubah di batang tubuhnya, tetapi dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Minggu ini, Menaker, pengusaha, dan serikat buruh akan mendiskusikan hal itu untuk mengakomodir aspirasi semua pihak,” katanya menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan di kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Masalah pokok UU tersebut, menurut Wapres, terkait dengan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berhubungan dengan pesangon, pekerja kontrak, serta upah minimum.

Berdasarkan kajian yang dilakukan lima universitas (USU, UI, Unpad, Unhas, dan UGM-red.), ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, namun tidak perlu dilakukan dengan mengubah batang tubuh UU Ketenagakerjaan itu melainkan cukup dengan PP, katanya.

“Tetap ada ‘reform’ (perubahan) tapi tidak lewat undang-undang karena undang-undang hanya bersifat umum. Yang detail-detailnya (rinciannya-red.) akan diatur melalui PP,” katanya.

Wapres Jusuf Kalla berharap dalam satu dan dua bulan ini, PP tersebut sudah selesai. PP tersebut mengatur secara rinci aturan-aturan yang masih dipertentangkan oleh pihak-pihak terkait tanpa perlu “menggoyang” UU Ketenagakerjaan yang sudah ada.

Perihal revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan itu sempat memicu pro-kontra di masyarakat, khususnya kaum pekerja. Beberapa aksi buruh yang menentang rencana revisi undang-undang itu bahkan berakhir dengan kekerasan dan vandalisme.

Seperti pernah diungkap Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rexon Silaban, buruh di Indonesia bahkan sudah terlanjur menyatu dalam menghadapi musuh bersama, yakni menolak revisi UU No.13/2003.

“Pemerintah sudah sangat sulit meredusir buruh yang terlanjur kompak ini. Buruh terlanjur menjadikan penolakan atas revisi UU Ketenagakerjaan ini sebagai ‘common enemy’ (musuh bersama),” katanya.

Menurut Silaban, daripada merevisi UU yang sudah ada, pemerintah lebih baik berkonsentrasi pada pembenahan masalah-masalah besar seperti perampungan UU Investasi, pemberantasan penyelundupan, pembenahan infrastruktur, dan fasilitas kepelabuhan yang justru memperburuk posisi investasi Indonesia di mata dunia
.

Usul Silaban tersebut sesuai dengan hasil survei Forum Ekonomi Dunia (WEF) belum lama ini tentang faktor-faktor yang selalu menghambat investasi di Tanah Air.

Di antara faktor penghambat investasi tersebut adalah belum efisiennya birokrasi pemerintah, belum memadainya infrastruktur, masih rendahnya mutu sumberdaya manusia, maraknya korupsi, instabilitas kebijakan dan peraturan perpajakan.

Sumber : (Ant) Antara News via PPK LIPI


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Wapres: Revisi UU Ketenagakerjaan 2003 Dilakukan Melalui PP”

  1. Tanggapan buddy:

    mohon perhatian pemerintah
    saat ini Harian Ibu, media cetak yang baru terbit sethun, per 8 maret 2007 sudah ditutup secara sepihak oleh pemilik modal, dalam hal ini PT PLatinum Investment melalui PT Kanyatama.
    Kini seluruh staf, karyawan dan wartawan sedang gamang, apakah pesangon mereka kan dibayar?
    berapa besar nilanya berdasarkan uu ketenagakerjaan dan uu pers?
    Semua kawan-kawan sedang gamang…
    pemerintah dalam hal ini WAPRES Jusuf Kalla, harus turun tangan

    terima kasih

    Salam,

    Buddy

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Warisan Ulos
Artikel selanjutnya :
   » » Cara Baru `mengusir` PKL Membuat Pedestrian Berdalih Kenyamanan Warga