Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
15
Sep '06

Diskriminasi Kewarganegaraan Harus Diakhiri - Pengurus LPBH KNPI Sumut Dilantik


Saatnya sekarang bangsa Indonesia mengakhiri diskriminasi kewarganegaraan. Pasalnya, sejak lahir, Indonesia sudah memiliki keanekaragaman suku agama dan berbagai latar-belakang. Dan semua etnik juga telah memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa ini.

Demikian dikatakan anggota DPR RI Slamet Efendi Yusuf pada pelantikan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum (LPBH) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut) dan seminar Sosialisasi Undang-Undang Kewarganegaraan, Kamis (14/9) di Gedung Bina Graha Medan.
Dalam seminar yang juga menghadirkan narasumber mantan anggota DPR RI Fraksi TNI/Polri Jend (Purn) Dedi Yusuf dan Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof Tan Kamelo SH MHum itu, Slamet mengatakan, selama masa orde baru, etnik Tionghoa mengalami diskriminasi.

Setiap keturunan Tionghoa diwajibkan mengurus SKBRI sebagai bukti kewarganegaraannya. Padahal, katanya, warga negara yang berasal dari etnik ini banyak yang telah memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa.

Slamet mencontohkan, dalam lintasan sejarah negeri ini, ada empat putra terbaik Bangsa Indonesia yang berasal dari etnik Tionghoa sangat aktif sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, Liem Koen Hian, dan Mr Tan Eng Hoa bersama 60 anggota PPKI lainnya.

Di era reformasi, juga lanjut Slamet, terdapat beberapa tokoh etnik Tionghoa yang ambil bagian dalam pembangunan bangsa seperti mantan Menteri Ekuin RI/Mantan Ketua BAPPENAS Kwik Kian Gie, anggota DPR RI Alvin Lee, Menteri Perdagangan RI Marie Pangestu dan lain-lain.
“Atas dasar itulah, pada 1 Agustus 2006 Presiden SBY mensyahkan UU ini yang kemudian diberi nama UU Kewarganegaraan RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari VIII Bab, 46 pasal dan penjelasannya, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaluddin,” terang Slamet.

Dilantik
Sementara di tempat yang sama, Ketua DPD KNPI Sumut Rolel Harahap melantik pengurus Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum (LPBH) KNPI Sumut. Pengurus LPBH KNPI Sumut yang dilantik adalah Novi Zulkarnain SH (Direktur), Salamuddin Siagian SH, Hj Rini Sofianti, M Budi Nasution SH, Herbert Napitupulu SH MHum (Wakil Direktur).

Kemudian Bahota Silaban SH (Kepala Divisi Litbang dan SDM), Alfan Hotman Rudi Sihombing SH (Kepala Divisi Penyuluhan Hukum), Haryanto SH (Kepala Divisi Perlindungan UKM), Agam Iskranen Sandan SH (Kepala Divisi Perlindungan Konsumen), Abu Bokar Tambak SAg MHum (Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan), Setia Pandia SH (Kepala Divisi Humas), Erwin GP Lingga (Kepala Divisi Advokasi dan HAM), dan Muazzul SH MHum (Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak).

Rolel Harahap dalam sambutannya mengatakan, LPBH dibentuk berdasarkan implementasi pemuda dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya di Sumut.
Dikatakannya, LPBH ini sudah lahir pada tahun 1992 yakni ketika KNPI Sumut dipimpin Syamsul Arifin (Bupati Langkat-red).

Namun, katanya, lembaga ini tidak lagi aktif sejak ditinggalkan Syamsul Arifin sampai sekarang. “Jadi sebenarnya LPBH ini bukan barang baru di tubuh KNPI Sumut,” tukas Rolel seraya menambahkan, KNPI Sumut satu-satunya di Indonesia yang memiliki LPBH.

Sumber : (cw-01) Medan Bisnis, Medan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Kasus korupsi 17 anggota DPRD Depok - Berkas vonis banding sampai Cibinong
Artikel selanjutnya :
   » » Warisan Ulos