Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
14
Sep '06

Revisi Undang-Undang Buruh Dibatalkan


Asosiasi pengusaha menilai pemerintah terlalu takut kepada buruh.

Pemerintah akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diminta para pengusaha. Revisi ini pernah ditentang buruh lewat demonstrasi besar-besaran pada awal Mei lalu.

“Revisi undang-undang itu diputuskan untuk didrop,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno di kantornya kemarin. “Kami akan menyempurnakan undang-undang itu dengan peraturan pemerintah.”

Erman mengatakan peraturan tersebut akan mengatur upah dan pesangon serta kebijakan mengenai tenaga outsourcing atau pekerja di luar karyawan. Menurut dia, perlu ada jaminan bagi perusahaan agar membayar pesangon dan gaji karyawannya. Selama ini, perusahaan yang bangkrut atau pindah lokasi selalu meninggalkan masalah pesangon dan gaji karyawan.

Ketentuan mengenai besarnya pesangon juga akan dicantumkan di dalam peraturan tersebut. “Pokoknya di-cover dan jangan merugikan,” kata Erman ketika ditanyai apakah besaran pesangon akan dikurangi. Menurut dia, level karyawan yang berhak mendapat pesangon akan dirundingkan. “Nanti dirundingkan, apakah level manajer, di bawahnya, atau semua dapat,” kata Erman.

Besok Erman akan melakukan pertemuan dengan para serikat pekerja, baik yang tergabung dalam konfederasi maupun yang tidak. Ada pula pertemuan dengan kalangan asosiasi pengusaha. Kemudian dilaksanakan pertemuan segi tiga. “Yang jelas, pemerintah memberikan jaminan sosial bagi pekerja,” kata Erman.

Buruh menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena banyak hal yang dinilai merugikan buruh dalam rancangan revisi itu. Di antaranya soal dibenarkannya perekrutan lewat outsourcing. Hal ini akan membuat pekerja tidak mendapat jaminan sosial karena tidak terikat dalam kontrak kerja jangka panjang. Mereka juga menyoroti pesangon dan pensiun yang akan dipangkas jika revisi dilakukan. Dalam revisi, hak buruh untuk berdemonstrasi juga dijegal.

Menanggapi langkah pemerintah itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban meminta pemerintah tidak membuat peraturan yang lebih buruk daripada undang-undang. “Kalau tidak, kami akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” katanya. Ia juga meminta peraturan itu mempertegas masalah outsourcing, yang dinilainya mengambang.

Sebaliknya, organisasi pengusaha merasa kecewa. “Pemerintah terlalu takut kepada buruh, padahal mereka (pemimpin buruh) tidak mewakili semua buruh di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto.

Ia juga mengatakan investasi akan terganggu jika undang-undang itu tidak direvisi. “Makanya banyak pabrik tidak jalan,” katanya. Djimanto menyarankan agar pemerintah cepat mengeluarkan aturan yang sehat supaya keadaan membaik.

Sumber : (NUR AINI) Koran Tempo, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Positif Flu Burung, 4.000 Lebih Unggas di Humbahas Dimusnahkan
Artikel selanjutnya :
   » » Revisions to Workers Law Canceled