Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
14
Sep '06

Kasus korupsi 17 anggota DPRD Depok - Berkas vonis banding sampai Cibinong


Pengadilan Negeri Cibinong diketahui telah menerima berkas putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas 17 mantan dan anggota DPRD Depok, terdakwa kasus korupsi APBD Depok tahun 2002 senilai Rp7,35 miliar.

Panitera Muda Pidana PN Cibinong, Saragi, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima berkas putusan itu. Dalam waktu dekat, PN Cibinong segera mengirim salinan putusan banding PT Jabar ke para pihak terkait, yakni kuasa hukum terdakwa 17 anggota Dewan dan Kejaksaan Negeri Depok.

“Kami sudah menerima berkas putusan banding kasus korupsi APBD Depok sekitar dua hari yang lalu, tapi saya lupa nomor registrasinya. Yang jelas kami sudah menerimanya dan akan segera dikirim ke pihak-pihak terkait,” ujar Saragi saat dihubungi Monde, kemarin sore.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, PN Cibinong bakal mengirimkan salinan putusan banding PT Jabar dalam minggu ini. “Saat ini berkasnya sedang kami register ulang secara internal. Dan minggu ini mudah-mudahan bisa dikirim.”

Seperti diketahui, PT Jabar telah memvonis 17 mantan dan anggota DPRD Depok masing-masing hukum kurung satu tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Atas vonis itu, PT Jabar menerima permohonan banding terdakwa sekaligus memperbaiki putusan PN Cibinong yang sebelumnya memvonis 17 terdakwa dengan hukum kurung selama dua tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Surat putusan banding kepada pimpinan dan anggota DPRD Depok periode 1999-2004, masing-masing bernomor 111/pid/2006/PT Jabar dan 112/pid/2006/PT Jabar tertanggal 13 Juli 2006 (Monde, 16 Agustus 2006).

Dalam putusan banding tersebut, para terpidana juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya antara Rp176,4 juta sampai Rp386,9 juta, sebagaimana putusan PN Cibinong.

Keterlambatan pengiriman berkas putusan banding dari PT Jabar ke PN Cibinong sempat menjadi perbincangan hangat publik Depok. Bahkan, LSM Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak) yang pertama kali mencuatkan kasus ini, pernah mempersoalkan lambannya proses tersebut. Padahal banding itu diputuskan 13 Juli, tapi hingga akhir Agustus belum juga sampai ke PN Cibinong.

Konsultasi

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum 17 anggota DPRD Depok, Darmy Marasabesy, mengaku belum menerima salinan putusan secara resmi, meskipun dia pernah mendengar informasi itu. “Saya pernah dengar, tapi secara resmi kami belum menerima salinannya dari PN Cibinong.”

Saat ditanya upaya hukum selanjutnya, Darmy menjelaskan bahwa saat ini dirinya belum berbicara lebih lanjut dengan kliennya, apakah akan melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung atau tidak. “Yang jelas saya akan konsultasikan dengan klien saya upaya yang akan kami lakukan.”

Sementara itu Koordinator Komdak, Roy Prygina, mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses penegakan hukum di Depok, termasuk mengenai kasus korupsi APBD Depok 2002 yang melibatkan 17 anggota DPRD.

“Kami mengharapkan PN Cibinong segera mengeksekusi terpidana. Seandainya mereka mengajukan kasasi silakan, tapi kami meminta PN Cibinong tetap mengeksekusi. Proses hukum berjalan dan eksekusi pun tetap dilakukan.”

Dalam putusan banding PT Jabar, tiga mantan pimpinan DPRD diminta membayar uang pengganti. Terpidana Sutadi (mantan ketua DPRD) diminta membayar Rp386,9 juta, sementara Naming D Bothin (sekarang ketua DPRD) dan M Hasbullah Rahmad (sekarang Ketua Badan Kehormatan Dewan) masing-masing harus membayar Rp378,6 juta dan Rp378,9 juta.

Terpidana lainnya pun diminta mengembalikan uang negara yang mereka korupsi. Mereka adalah Bambang Sutopo (Rp292,9 juta), Bambang Prihanto (Rp177,9 juta), Mazhab HM (Rp331,9 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Machruf Aman (Rp210,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta ), Christian Silaban (Rp165,1 juta), Haryono (Rp178 juta).

Sumber : (Tim Monde) Monitor Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.