Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
13
Sep '06

UU Ketenagakerjaan Batal Diganti PP Ketenagakerjaan


Pemerintah membatalkan revisi UU No13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mengganti UU tersebut akan dibuat peraturan pemerintah (PP) mengenai ketenagakerjaan. Pokok bahasannya tentang upah minimum, pesangon dan pemutusan hubungan kerja.

Hal itu ditegaskan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno, usai membuka Rapat Koordinasi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di kantor Depnakertrans, Jakarta, Rabu.

Menurut Menakertrans, masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam PP merupakan masalah yang tertunda tahun lalu, yakni mengenai pesangon, upah minimum dan pemutusan hubungan kerja. Namun Menakertrans belum mau mengungkapkan detail masalah-masalah apa saja yang akan menjadi sorotan dalam PP.

“Yang pasti, pada 15 September ini, kami akan memanggil kalangan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk membahas kajian tim akademis tentang pasal-pasal yang perlu disempurnakan,” kata Erman Suparno.

Erman menegaskan, pihaknya harus memulai proses asimilasi dari bawah dengan mendengar masukan-masukan berbagai kepentingan. Karena itu Depnakertrans tidak akan membuka usulannya dalam forum tripatrit.

“Jadi saya harus benar-benar memulai dari pengumpulan aspirasi dari pemangku kepentingan. Mulai dari kalangan pengusaha dan federasi atau konfederasi serikat pekerja. Saya tidak ingin deadlock seperti tahun lalu,” imbuh Erman.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan kalangan pengusaha menghendaki agar PP dapat selesai pada 2006 ini. Berlarut-larutnya aturan mengenai ketenagakerjaan sangat mengganggu usaha di Indonesia.

Namun keberadaan PP nantinya, dinilai Djimanto, akan memberi kesempatan pengusaha untuk memonopoli usahanya. Contohnya tentang keberadaan outsourcing, sebenarnya tidak perlu ada pembatasan melalui PP. Karena akan memberi kesempatan pada orang untuk membuka usaha penyaluran tenaga kerja jenis tertentu.

“Jika outsourcing dihapuskan, perusahaan terlalu lama memakai tenaga kerja tetap, maka pelan tapi pasti perusahaan akan mati karena harus membayar pesangon dengan nilai yang tinggi pada setiap karyawannya yang di-PHK. Ini yang harusnya dihindari, agar perusahaan terus bertahan,” ujar Djimanto.

Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rekson Silaban, mengatakan UU Ketenagakerjaan memang direkomendasikan dibuat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) untuk menghindari perbedaan interprestasi yang berbeda di daerah.

“Dengan adanya sejumlah PP yang terkait dengan pasal-pasal yang mengatur masalah PHK, pesangon dan outsourcing, maka pelaksanaannya di lapangan bisa lebih konkret,” ujar Rekson.

Menakertrans Erman Suparno ketika ditanya tentang ancaman pengusaha yang akan melaksanakan UU apa adanya jika PP tidak segera terbit akhir tahun ini, mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ada aturannya.

“Gak usah main ancamlah, kita rundingkan bersama, karena semua untuk kepentingan bersama,” kata Menakertrans.

Dia juga mengatakan, dialog tripartit nanti juga akan membahas persiapan revisi UU No.3 Tahun 1993 tentang Jamsostek, agar masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja menjadi lebih baik.

Sumber : (Muhammad Fauzi-Faw/OL-03) Media Indonesia


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Dibatalkan
Artikel selanjutnya :
   » » PP Ketenagakerjaan diminta terbit tahun ini