Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
4
Sep '06

Hakim “Ad Hoc” Pengadilan Hubungan Industrial Belum Digaji 6 Bulan


Sebanyak 159 hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial di 33 provinsi dan Mahkamah Agung yang mulai bekerja sejak April 2006 hingga sekarang belum digaji. Hal ini terjadi akibat pemerintah belum mengatur tentang tunjangan kehormatan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial.

“Keterlambatan dan ketidakpastian mengenai pembayaran tunjangan kehormatan yang seharusnya sudah mereka terima memprihatinkan. Apindo akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerhatikan kesejahteraan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto di Jakarta, Sabtu (2/9).

Keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Pengurus Nasional Apindo yang dipimpin Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, di Jakarta, Jumat (1/9).

Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial berasal dari perwakilan Apindo, serikat-serikat buruh, dan pemerintah sebagai representasi Tripartit. Dari ketiga unsur itu, hanya wakil pemerintah yang merupakan hakim karier, sisanya adalah wakil buruh dan pengusaha.

Pengadilan Hubungan Industrial terbentuk sejak 14 Januari 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Akan tetapi, pengadilan ini baru efektif bekerja sejak April 2006 setelah ada Keputusan Presiden Nomor 31/M/2006 tentang pengangkatan 155 hakim ad hoc di 33 provinsi dan 4 hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Djimanto mengatakan, pemerintah hendaknya serius memberikan penghargaan kepada hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Sebab, mereka berperan penting dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di antara buruh dan pengusaha.

“Kami sangat berharap hakim-hakim ad hoc ini bisa bekerja dengan tenang. Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum dengan proses penyelesaian perkara hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan berbiaya wajar,” kata Djimanto.

Kasus menumpuk

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban mengatakan, kelambanan pemerintah menetapkan tunjangan kehormatan bagi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dapat menimbulkan penyelewengan hukum. Sebab, hakim ad hoc dari unsur buruh dan pengusaha tidak memiliki pendapatan tetap seperti hakim karier yang mewakili unsur pemerintah.

Kondisi ini juga menyebabkan hakim ad hoc tidak dapat berkonsentrasi pada tugasnya. Menurut Rekson, hakim ad hoc dari unsur buruh akhirnya harus membagi waktu mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka.

Dampaknya, penyelesaian persoalan hubungan industrial menjadi lamban sehingga banyak kasus yang menumpuk. K-SBSI meminta pemerintah segera menyelesaikan aturan administrasi dan kesejahteraan para hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tersebut.

“Hakim ad hoc ini memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas hukum hubungan industrial. Tanpa pengadilan ini, sengketa buruh dan pengusaha akan sulit diatasi secara adil,” kata Rekson.

Sumber : (ham)  Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.