Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
18
Agt '06

Vonis 1 tahun atas 17 anggota DPRD Depok


Pembela belum bersikap, PT langgar UU No 8/81

Kuasa hukum 17 mantan dan anggota DPRD Depok, Darmy Marasabesy, menegaskan pihaknya belum menentukan langkah hukum selanjutnya menyusul putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap kliennya. Sementara, PT Jabar dinilai kalangan pengamat UI, tak mematuhi ketentuan, UU No 8/1981.

Seperti diketahui Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) dilaporkan telah mengeluarkan putusan banding terhadap 17 terdakwa kasus korupsi APBD Kota Depok tahun 2002 senilai Rp7,35 miliar.

“Terus terang informasi [putusan banding PT Jabar] itu baru saya ketahui minggu-minggu ini. Itu pun dari rekan-rekan pers,” tutur Darmy ketika dihubungi Monde, kemarin.

Ditanya apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukannya, Darmy mengatakan belum bisa berbuat banyak, lantaran secara formal dirinya belum menerima salinan putusan PT Jabar.

“Saya kira ini masih bersifat info, saya sendiri belum menerima secara resmi amar putusannya. Kalo sudah dikirim pasti kami mendapatkannya dari PN Cibinong,” tutur Darmy.

Darmy, pembela atau kuasa hukum 17 terpidana kasus korupsi APBD Depok, selama ini dinilai cukup terbuka terhadap pers.

Dia menambahkan hal demikian masih terlalu dini untuk disikapi, “Saya kira masih prematur untuk disikapi. Untuk itu saya minta pengertian rekan-rekan pers. Kalo sudah diterima, kami akan terbuka kepada wartawan.”

Putusan banding PT Jabar tertanggal 13 Juli 2006 menyebutkan, 17 mantan dan anggota DPRD Depok masing-masing divonis hukum kurung satu tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

PT Jabar menerima permohonan banding terdakwa sekaligus memperbaiki putusan PN Cibinong yang sebelumnya memvonis 17 terdakwa dengan hukum kurung selama dua tahun potong masa tahanan dan denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Salahi aturan
Sementara itu menanggapi salinan putusan banding PT Jabar tertanggal 13 Juli yang hingga kini belum disampaikan ke PN Cibinong, pengamat hukum UI Rudi Satrio menilai hal demikian sudah menyalahi ketentuan pasal 243 ayat 2 UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Mestinya penyampaian salinan putusan banding dari PT Jabar ke PN Cibinong selama tujuh hari setelah diputuskan, artinya itu sudah tidak memenuhi ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981,” kata dia dihubungi Monde, tadi malam.

Lebih lanjut, diterangkannya, setelah menerima berkas putusan banding PT Jabar, PN Cibinong harus segera memberikan salinannya ke para pihak terkait, termasuk Kejari Depok dan kuasa hukum terdakwa.

Menurut Rudi, dalam UU 8/1981 memang hanya disebutkan kata ‘segera’. “Tapi kalo sampai sebulan belum disampaikan, berarti sudah tidak memenuhi kata ‘segera’. Padahal jarak antara Bandung dengan Depok tidak jauh.”

Tanggapan tak jauh berbeda dikemukakan pengamat hukum UI lainnya, Topo Santoso. Dia menjelaskan, semestinya asas peradilan di Indonesia berlangsung cepat dan murah, meski kenyataannya di lapangan tidak demikian.

“Soal kecepatan memang masih bermasalah. Untuk itu ke depannya lembaga peradilan perlu membenahi persoalan ini.”

Dia menyebutkan, lembaga peradilan di Indonesia di masa mendatang perlu melakukan terobosan, misalnya setiap putusan harus dapat diakses publik melalui jaringan internet.

“Di luar negeri hal ini sudah diterapkan, karena putusan pengadilan itu bukan dokumen rahasia, semua orang berhak mengetahui, termasuk para pihak yang terlibat,” ujar Topo.

Seperti diketahui surat putusan vonis PT Jabar kepada pimpinan dan anggota DPRD Depok periode 1999-2004, masing-masing bernomor 111/pid/2006/PT Jabar dan 112/pid/2006/PT Jabar tertanggal 13 Juli 2006.

Dalam putusan itu, para terpidana juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya antara Rp176,4 juta sampai Rp386,9 juta, sebagaimana putusan PN Cibinong.

Dikirim pekan depan
Berdasarkan keterangan Pejabat Humas PT Jabar, Soehartono, pihaknya tengah menyalin dan memperbaiki berkas putusan banding sebelum disampaikan ke PN Cibinong, Kejari Depok serta tembusan ke sejumlah pihak tekait, termasuk kuasa hukum terdakwa. Berkas itu akan disampaikan dalam pekan mendatang (Monde, 16 Agustus).

Tiga mantan pimpinan DPRD diminta membayar uang pengganti. Terpidana Sutadi (mantan ketua

DPRD) diminta membayar Rp386,9 juta, sementara Naming D Bothin (sekarang ketua DPRD) dan M Hasbullah Rahmad (sekarang Ketua Badan Kehormatan Dewan) masing-masing harus membayar Rp378,6 juta dan Rp378,9 juta.

Terpidana lainnya juga diminta mengembalikan uang negara yang mereka korupsi. Mereka adalah Bambang Sutopo (Rp292,9 juta), Bambang Prihanto (Rp 177,9 juta), Mazhab HM (Rp 331,9 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Machruf Aman (Rp210,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta ), Christian Silaban (Rp 165,1 juta), Haryono (Rp 178 juta).

Sumber : (Tim Monde) Monitor Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.