Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
15
Agt '06

Kisruh Jamsostek - Kasak-kusuk Politik Uang


Luar biasa mengejutkan. Iwan P Pontjowinoto mengaku sudah tidak tahan lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Jamsostek (Persero). Dirinya mengaku lebih cepat keluar dari PT Jamsostek, justru lebih bagus.

Pernyataan Iwan ini terkait pengakuannya bahwa keputusan dan pendapatnya sudah tidak didengar lagi oleh jajaran direksi dan dewan komisaris PT Jamsostek. Dan Iwan merasa lelah memimpin PT Jamsostek.

Curahan hati Iwan Pontjowinoto ini diungkapkan secara eksklusif oleh Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (K-SPSI) Latief Nasution kepada Suara Karya.

“Saya sudah tidak tahan lagi menjadi Dirut PT Jamsostek. Bila saya keluar lebih cepat, maka lebih bagus. Saya sudah tidak didengar lagi oleh jajaran direksi lain dan dewan komisaris PT Jamsostek,” kata Latief menirukan pernyataan Iwan Pontjowinoto.

Pernyataan Iwan ini terungkap saat jajaran pengurus K-SPSI bertemu Iwan Pontjowinoto di Kantor Pusat PT Jamsostek, Jakarta, Jumat (11/8). K-SPSI sendiri menemui Iwan dalam rangka mempertanyakan tindak lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara PT Jamsostek dan K-SPSI tentang sosialisasi program Jamsostek.

“Jadi kalau Iwan sendiri sudah mengaku tidak tahan lagi menjadi Dirut PT Jamsostek, lalu kenapa Menteri Negara BUMN Sugiharto justru mempertahankannya? Ada apa ini? Orang yang tidak kuat jadi direktur kok malah dipertahankan,” kata Latief.

Latief menuturkan, tujuan pertemuan K-SPSI dengan Iwan sebenarnya hanya mempertanyakan tindak lanjut MoU tentang sosialisasi program Jamsostek yang ditandatangani tahun lalu tersebut. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksana yang diterima K-SPSI mengenai MoU yang penandatanganannya dilakukan Iwan dengan Ketua Umum K-SPSI Jacob Nuwa Wea itu.

Pertanyaan K-SPSI ke Iwan ini, menurut Latief, hanya sebatas klarifikasi dan kejelasan mengenai MoU tersebut. Apalagi di saat MoU antara PT Jamsostek dan K-SPSI belum terlaksana, di lain pihak Iwan Pontjowinoto menandatangani MoU sejenis dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban.

Menurut Latief, Iwan Pontjowinoto mengaku bahwa keputusan dan pendapatnya sudah tidak didengar lagi oleh jajaran direksi lain dan dewan komisaris PT Jamsostek. Ini lantas menyebabkan dirinya tidak bisa melakukan apa-apa.

“Saya tidak mengerti kenapa Iwan bisa berkata begitu. Padahal kan dia itu Dirut PT Jamsostek alias orang nomor satu di BUMN pekerja ini. Kalau saya nilai, pernyataan Iwan ini sama saja melimpahkan kesalahan jajaran direksi dan komisaris PT Jamsostek dengan pengurus K-SPSI. Padahal keputusan di tangan Iwan. Kalau memang baik dan sesuai dengan program kerja PT Jamsostek, pastinya kan akan didukung. Jadi ini sama saja provokator,” tutur Latief.

Lebih jauh Latief menjelaskan, bila tidak mau melaksanakan program atau keputusan tertentu yang diambilnya, Iwan seharusnya bisa menjawabnya secara bijak, tanpa membawa-bawa nama orang lain.

“Ini ingin mengundurkan sendiri segala. Kalau memang mau mundur, ya Iwan mundur saja. Namun anehnya Menneg BUMN Sugiharto justru tetap mempertahankan. Jadi muaranya memang kesalahan Menneg BUMN yang menjaga direktur suatu BUMN yang mengaku sudah tidak didengar lagi oleh jajarannya,” ujar Latief.

Tapi anehnya, kata Latief lebih lanjut, setelah mengungkapkan keluh-kesahnya sebagai Dirut PT Jamsostek tersebut, Iwan Pontjowinoto justru membelokkan pembicaraan dengan memaparkan program kerja PT Jamsostek tahun 2007 dihadapan pengurus K-SPSI.

“Ketika mendengarkan paparannya tersebut saya sudah tidak pedulikan lagi. Katanya mau mundur, namun ngomongi program jamsostek 2007. Saya jadi tidak mengerti maksudnya Iwan, karena di satu sisi sudah tidak tahan menjadi dirut, namun di sisi lain seakan-akan mau jadi Dirut PT Jamsostek sampai mati. Ini kan aneh,” ucap Latief.

Lebih jauh latief mengatakan, pertemuan terakhir dirinya dengan Iwan Pontjowinoto ini semakin menguatkan dugaan bahwa Iwan P Pontjowinoto gagal menjadi Dirut PT Jamsostek. Ini bisa dilihat dari banyaknya program, namun tidak ada satupun yang jalan.

Latief lalu menyebutkan sejumlah program-program yang sudah dibuat MoU-nya namun tidak jalan, seperti sosialisasi program dan kepesertaan Jamsostek. Begitu juga tentang pembangunan puluhan klinik Trauma Center, rumah pekerja, nomor induk peserta (NIB), dan kartu pintar Jamsostek.

“Pada pertemuan dengan Iwan Pontjowinoto kemarin, saya katakan kepadanya bahwa dia tak lebih dari tuan (mister) MoU, tapi tak ada realisasinya,” kata pengurus organisasi yang beranggotakan lebih dari 5 juta pekerja ini.

Kasak Kusuk

Meski kisruh kepemimpinan di PT Jamsostek belum berakhir, beberapa pihak sudah mulai melakukan gerakan-gerakan dan bahkan sudah ada yang meraup keuntungan. Fakta ini terungkap dari hasil investigasi Suara Karya melalui berbagai kalangan.

Melemahnya posisi Iwan Pontjowinoto sebagai Dirut PT Jamsostek karena mosi tidak percaya yang dilontarkan Serikat Pekerja PT Jamsostek (SPJ) serta melunturnya dukungan dari jajaran direksi dan komisaris PT Jamsostek, membuat beberapa pihak mulai kasak-kusuk.

Di satu sisi, ada yang berusaha mendekati lingkaran istana Presiden dan Wakil Presiden bahkan Kementerian Negara BUMN dalam rangka meluluskan keinginannya menggantikan posisi Iwan Pontjowinoto sebagai Dirut PT Jamsostek.

Ini terjadi karena sebelum Iwan dinobatkan sebagai Dirut PT Jamsostek pada April 2005 lalu, banyak pihak yang juga menginginkan posisi yang sama. Pihak-pihak yang gagal menduduki posisi Dirut atau jajaran direksi lainnya di PT Jamsostek lainnya itu, saat ini sudah melakukan gerakan-gerakan pendekatan. Khususnya di lingkaran pengambil keputusan terakhir, yakni di lingkungan Menneg BUMN, Wakil Presiden, dan Presiden.

Entah bagimana hasilnya gerakan-gerakan beberapa pihak ini. Namun yang pasti, masalah jadi atau tidaknya Iwan Pontjowinoto dicopot sebagai Dirut PT Jamsostek akhirnya tetap dikeluarkan melalui keputusan Menneg BUMN yang sebelumnya mendapat persetujuan Presiden atau Wakil Presiden.

Sementara itu, kisruh di PT Jamsostek ini juga ternyata membawa berkah kalangan legislatif di Senayan. Berdasarkan informasi dan rumors yang beredar di Senayan itu, beberapa pihak mulai mengeluarkan jurus money politic, memberikan sejumlah uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah untuk setiap fraksi di Komisi IX DPR (membidangi ketenagakerjaan) dan Komisi VI DPR (membidangi BUMN).

Entah benar atau tidak informasi tersebut, namun dari rumors itu disebutkan bahwa dua fraksi terbesar di DPR menyatakan menolak pemberian sejumlah uang. Hal ini dikarenakan, para anggota DPR dari dua fraksi tersebut tidak mau terseret dalam kisruh di PT Jamsostek ini. Sementara itu, Suara Karya sendiri belum berhasil mendapatkan informasi apakah fraksi-fraksi lainnya di DPR juga menolak pemberian uang tersebut.

Namun hingga saat ini, kisruh kepemimpinan di PT Jamsostek belum bisa dituntaskan secara penuh. Menneg BUMN pun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Sementara di internal BUMN pekerja ini juga masih terjadi konflik. SPJ tetap menginginkan Iwan Pontjowinoto mundur. Di lain pihak, Dewan Komisaris PT Jamsostek juga belum menghasilkan suatu rekomendasi ke Menneg BUMN selaku perwakilan pemerintah terkait kisruh di PT Jamsostek antara SPJ dan Iwan Pontjowinoto ini.

Sumber : (Andrian Novery) Suara Karya Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.