Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
15
Jul '06

Menakertrans Meminta Kisruh Jamsostek Diselesaikan


Direktur Utama PT Jamsostek, Iwan Pontjowinoto, tidak hadir pada keterangan pers tentang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kinerja perusahaan tersebut di Jakarta, Jumat (14/7). Keterangan pers itu hanya dihadiri Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, Andi Ahmad, beserta empat direktur lainnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Ahmad mengatakan, Dirut Jamsostek sedang menghadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, sehingga tidak bisa hadir pada temu pers tersebut. Sebelumnya, Erman Suparno meminta agar kisruh antara karyawan melalui Serikat Pekerja Jamsostek dengan Dirut PT Jamsostek segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

Kisruh bermula saat sejumlah perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak percepatan pengusutan berbagai penyimpangan di tubuh PT Jamsostek Persero.

Menurut Ketua Umum KSBSI, Rekson Silaban, kebijakan Dirut PT Jamsostek pada 2005 yang menurunkan bunga jaminan hari tua (JHT) peserta Jamsostek lebih rendah dari bunga deposito bank melanggar praktik yang telah lama ada. Praktik itu dinilai merugikan buruh peserta Jamsostek sebesar Rp 288 miliar.

Sementara itu, Menteri Negara BUMN, Sugiharto menyatakan, pihaknya baru menerima laporan dari Komisaris Jamsostek tentang mosi tidak percaya karyawan terhadap Dirut Jamsostek. Sugiharto menyatakan, kinerja Jamsostek saat ini lebih baik dari sebelumnya. Namun, pihaknya tetap akan melakukan penilaian terhadap masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan berbeda, Iskandar Rangkuti, Direktur Investasi Jamsostek, membantah adanya pengalihan dana JHT yang dilaporkan pihak KSBSI. Menurut Rangkuti di Jakarta, bahkan keuntungan investasi non-JHT sebesar 50 persen dimasukkan ke dana JHT yang diperuntukkan jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Rangkuti juga membantah data yang dilaporkan pihak KSBSI ke KPK. Menurut dia, itu hanya salah persepsi dan tidak ada temuan BPK terkait hal tersebut.

Sumber : (AMR) Metrotvnews.com, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.