Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
14
Jul '06

Turunkan Bunga Jaminan Hari Tua, Dirut Jamsostek Dilaporkan Ke KPK



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Selain itu, kebijakan Dirut Jamsostek untuk melakukan penundaan investasi tahun 2005 juga dipersoalkan.

Agaknya, persoalan seolah tak berhenti mendera PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Setelah Direktur Umum (Dirut) Jamsostek sebelumnya, Achmad Djunaidi dibui karena korupsi, kali ini Dirut Jamsostek yang baru, Iwan P. Pontjowinoto yang mendapat batu ujian.

Karena membuat kebijakan untuk menurunkan bunga jaminan hari tua (JHT) peserta Jamsostek, Iwan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/7). Laporan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) itu diterima Gozali, Staf Sekretariat Pimpinan KPK.

Disampaikan Ketua Umum KSBSI Rekson Silaban, kebijakan Iwan untuk menurunkan JHT peserta Jamsostek lebih rendah dari bunga deposito bank melanggar praktek lama Jamsostek. Selama ini, Jamsostek selalu memberikan bunga JHT yang lebih tinggi dari bunga deposito umum.

Harusnya, pemberian bunga JHT yang lebih besar dari bunga deposito bank ini menurut Rekson perlu dipertahankan. Karena hal ini sejalan dengan falsafah, visi dan misi Jamsostek sebagai penyelenggara program Jamsostek. Antara lain, hasil pengembangan atau pengelolaan dana yang dihimpun dari peserta akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk benefit atau manfaat yang lebih baik. Salah satunya, bunga JHT.

Akibat kebijakan itu, urai Rekson, buruh peserta Jamsostek kehilangan manfaat dan menderita kerugian Rp288 miliar. Uniknya, kebijakan mengurangi manfaat JHT tersebut menurut penilaian Rekson sengaja dilakukan untuk memperlihatkan keuntungan besar Jamsostek tahun 2005. Karena, kelebihan manfaat tersebut dimasukkan kedalam pos laba perusahaan.

Kendati demikian, dari penelusuran hukumonline, Undang-Undang 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mengatur kewajiban penyelenggara, dalam hal ini PT. Jamsostek untuk memberikan bunga JHT lebih tinggi dari bunga deposito bank. Bahkan dalam peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah juga tidak ditemukan aturan spesifik soal bunga JHT yang lebih tinggi dari bunga deposito bank.


Kebijakan Lain

Selain kebijakan dalam penurunan JHT, Iwan juga dilaporkan atas kebijakannya membeli mobil baru, komputer dan pemberian honorarium pembicara yang tidak layak. Soal pemberian honorarium ini, Iwan disebutkan KSBSI meminta diupah Rp10 juta saat memberikan ceramah kepada pegawai saat diladakan Pendidikan dan Pelatihan untuk pegawai.

Hal ini dirasakan KSBSI aneh, pasalnya dalam sejarah Jamsostek tidak pernah Direksi dalam melakukan kewajibannya, seperti memberikan ceramah meminta bayaran sebesar itu. Kalaupun ada, hanya berupa bantuan transportasi yang nilainya tidak lebih dari Rp1 juta.

Seolah tak puas dengan kebijakan Jamsostek, KSBSI juga meminta agar dilakukan klarifikasi terhadap pernyataan Iwan bahwa Presiden menyetujui penundaan kegiatan investasi dan saham tahun 2005. Disinyalir, pernyataan ini untuk menghindari tanggung jawab bila terjadi kerugian atau jika target investasi tidak tercapai. Gampangnya, Iwan ingin berlindung dibalik Presiden.

Selain melaporkan soal kebijakan, KSBSI juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek informasi dan teknologi atau pekerjaan pengadaan server dan pekerjaan sewa jaringan Jamsostek yang penanganannya lambat. Padahal, kasus tersebut sudah setahun masuk Kejaksaan Agung.

Sumber : (Aru) Hukum Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » Direktur Jamsostek Diadukan ke KPK

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Dirjen Bea dan Cukai Diadukan ke KPK