Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
13
Jul '06

Dirut Jamsostek dan Mantan Dirut PJKA Diadukan ke KPK


Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengadukan Direktur Utama PT Jamsostek Iwan P Pontjowinoto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami meminta KPK segera mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi di tubuh PT Jamsostek,” kata Ketua Umum KSBSI Rekson Silaban di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Rekson memaparkan sejumlah penyimpangan yang dilakukan Iwan antara lain, pada 2005 ia mengeluarkan kebijakan bunga Jaminan Hari Tua (JHT) lebih rendah dari bunga deposito bank.

Bunga JHT ditetapkan 8%, sedangkan bunga deposito sebesar 9,2%. Kebijakan ini, katanya, melanggar praktik sebelumnya yakni JHT selalu lebih tinggi dari bunga deposito.

“Akibatnya peserta Jamsostek dirugikan meskipun di sisi lain, PT Jamsostek diuntungkan. PT Jamsostek seolah-olah diuntungkan padahal itu didapat dari pengalihan dana manfaat JHT ke dalam pos laba,” katanya. Rekson menyebut kerugian buruh peserta Jamsostek ditaksir mencapai Rp288 miliar.

Rekson juga mengadukan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Iwan dalam transaksi pembelian seperangkat peralatan komputer yang nilainya Rp18,9 juta.

“Saat itu, Maret 2005, ia belum menjabat dirut. Ia diangkat pada April 2005,” katanya.

Rekson menambahkan Iwan juga terlibat dalam penyimpangan pengadaan dua mobil, yaitu satu unit Nissan Terrano dan satu unit Kijang Innova, padahal itu tidak dimasukkan dalam pos anggaran.

KSBSI pun meminta KPK melakukan supervisi penanganan perkara korupsi dalam pengadaan server dan sewa jaringan WAN yang melibatkan Iwan, yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Korupsi PJKA

Sementara itu, Komite Anti Manipulasi Pajak dan Aset Rakyat (Kampar) mengadukan mantan Dirut PJKA (PT KA) Anwar Suprijadi ke KPK.

Koordinator Kampar, Faizal Assegaf, mengatakan Anwar diadukan karena semasa menjabat dirut, terjadi praktik manipulasi berupa ketidakjelasan penerimaan tunjangan karyawan yang berasal dari Askes dan Taspen (dana pensiun).

Menurut Faizal, ketidakjelasan dana pensiun itu untuk sekitar 10 ribu mantan karyawan PT KA.

Sementara itu, tak satu pun pimpinan KPK yang menemui pelapor kedua kasus itu.

Sumber : (Agustinus-Aka/OL-03) Media Indonesia, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Silaban Mengaku BB dan Terdakwa Palsu
Artikel selanjutnya :
   » » Tuak dalam Masyarakat Batak Toba