Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
10
Jul '06

PPNS Kehutanan Diancam Pasal Penggelapan Jika Tak Hadiri Sidang 12 Juli


Ketua Majelis Hakim kasus KM Masita untuk yang ketiga kalinya meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan H Silaban Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Kabupaten Karimun di persidangan pada 12 Juli mendatang. Jika tetap mangkir maka Silaban akan diancam pasal penghilangan barang bukti (BB).

“Tidak akan ada pemanggilan paksa. Panggilan paksa adalah kesalahan  tafsir, yang benar adalah jika setelah permintaan yang ketiga PPNS Kehutanan tidak juga hadir dalam persidangan nanti, maka majelis hakim beranggapan adanya upaya penghilangan BB, jadi tidak akan ada upaya pemanggilan paksa dari pihak kita,” ujar Yoserizal SH Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun (TBK) akhir minggu lalu.

Yoserizal mengatakan permintaan untuk menghadirkan PPNS Kehutanan dilakukan setelah majelis hakim melakukan pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan BB PPNS Kehutanan di Teluk Sitimbul beberapa waktu lalu. Dari hasil pengecekan itu ditemukan sejumlah perbedaan di antaranya dalam BAP disebutkan bobot KM Masita adalah 19 GT (Gross Tones) dengan merk mesin Mitshubishi sedangan hasil pengecekan ke lapangan bobot KM Masita adalah 82 GT dengan merk mesin Nissan Diesel.

Selain itu berdasarkan foto di BAP juga ditemukan perbedaan pada ukuran dan bentuk kapal.
Disebutkan, Majelis Hakim tidak akan melakukan upaya paksa jika Silaban tidak juga hadir pada persidangan mendatang. Yoserizal menjelaskan  selain bisa langsung diancam dengan pasal penghilangan BB, Silaban juga bisa dikenakan pasal lain jika masih ditemukan bukti-bukti baru.
“Yang jelas kasus ini dapat terus dikembangkan dan pihak terkait dapat diancam dengan pasal lainnya dalam KUHP,” tegasnya.

Namun Yoserizal tidak menjelaskan pihak mana yang paling bertanggung jawab dengan perbedaan BB tersebut karena persidangan baru dapat dilakukan setelah BAP dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sumber : (sm/hm) Sijori Mandiri, Karimun


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Adat “Adopan Dongan Anjuon Tutur”
Artikel selanjutnya :
   » » Pengaruh Budaya, Angka Kelahiran di Samosir Masih Tinggi