Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
6
Jul '06

Pengadilan Terbitkan Surat Resmi Penetapan


Atas Ketidakhadiran PPNS Kehutanan

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun akhirnya menerbitkan surat resmi untuk menghadirkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kehutanan, Kabupaten Karimun, Silaban SH. Keluarnya surat penetapan ini terkait dengan ditemukannya barang bukti kapal yang diduga telah tertukar atau tidak sesuai dengan berkas perkara.

”Awalnya kita memang minta yang bersangkutan (Silaban SH, red) datang ke pengadilan guna didengar keterangannya dalam sidang terkait temuan kita di lapangan hanya secara lisan. Namun, pada saat jadwal yang kita tentukan yang bersangkutan tidak bisa hadir,” ujar Yoserizal, SH, hakim pemegang perkara kepada Batam Pos, Rabu (5/7).

Disebutkan, dikeluarkannya surat penetapan secara resmi ini bukan sebagai tersangka. Karena, pihaknya memang tidak berhak untuk menetapkan sebagai tersangka. Lagi pula, surat ini ditujukan bulan kepada PPNS Kehutanan, melainkan peada kejaksaan untuk menghadirkan yang bersangkutan di depan persidangan.

”Sudah dua kali kita minta Silaban SH hadir. Tapi, pada saat sidang dibuka yang bersangkutan tidak hadir karena ada tuga keluar kota. Dan, yang kedua pada Rabu pekan lalu yang bersangkutan juga tidak bisa hadir. Dan, hari ini (kemarin, red) yang bersangkutan kembali tidak bisa hadir disebabkan sakit. Memang, alasan sakit ini dikuatkan dengan surat keterangan dokter,” kata Yos sapaannya.

Menurut Yos, dalam hal ini bukan wewenang majelis hakim untuk menetapkan PPNS Kehutanan sebagai tersangka dan memerintahkan untuk disidik berkaitan dengan temuan pihak majelis hakim di lapangan. Kecuali, jika yang bersangkutan melakukan sumpah palsu, maka pengadilan atau majelis hakim dapat meinta polisi untuk melakukan penyidikan.

”Kita berharap pada persidangan Rabu pekan depan PPNS kehutanan dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya. Sehingga, masalah ini dapat segera ada keputusan. Apalagi, mengingat pemeriksaan terhadap terdakwa nakhoda KM Mashitah sendiri sudah berakhir dan tinggal menunggu vonis. Vonisnya sendiri tidak bisa kita jatuhkan disebabkan adanya temuan lain di lapangan terkait kasus yang sama,” paparnya.

Sesuai berita koran ini beberapa waktu lalu, dipanggilnya SIlaban SH selakku PPNS Kehutanan pada saat majelis hakim yang dipimpin Yoserizal, SH turun ke lapangan melihat barang bukti KM Mashitah yang dititipkan kepada pihak penyidik untuk dijaga telah ditukar. Dengan kata lain, barang bukti ini juga dianggap telah sengaja dihilangkan.

Sumber : (san) Batam Pos Online, Poros


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.