Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
20
Jun '06

Batal Revisi UU Naker, Rombak UU Jamsostek


Sikap mayoritas pekerja yang didukung sikap resmi DPR menolak revisi UU No. 3/2003 tentang Ketenagakerjaan tampaknya akan terkabul. Pemerintah mengisyaratkan tidak melanjutkan amandemen UU yang mengundang reaksi keras dari para buruh seluruh Indonesia itu.

Sebagai gantinya, pemerintah akan lebih fokus pada pencarian solusi terhadap faktor utama yang menghambat investasi. Dalam hal ini diputuskan meneruskan revisi UU Jamsostek (UU No. 3/1992) guna penyelesaian dua permasalahan sekaligus, yaitu ketenagakerjaan dan perbaikan iklim investasi.

“Yang akan disempurnakan adalah penataan sistem jaminan sosial tenaga kerja, termasuk soal pesangon yang jadi momok pengusaha serta mekanisme pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja outsourcing lewat revisi UU No. 3/1992. Begitu kira-kira yang diinginkan Presiden Yudhoyono,” ujar Menakertrans Erman Suparno, Selasa (20/6)

Pemerintah melihat, kesejahteraan pekerja dalam revisi UU No. 3/1992 tentang Jamsostek juga akan berjalan beriringan dengan investasi yang masuk ke Indonesia. “Hal itu lebih jauh akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri,” ujarnya, yakin.

Meski demikian, menurut Erman, Depnakertrans tetap menunggu hasil kajian akademis dari lima perguruan tinggi mengenai faktor penghambat investasi yang dijadwalkan selesai pekan ketiga Juni, juga hasil pertemuan bipartit nasional.
“Ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan melalui revisi UU Jamsostek.” katanya.

Tolak Apindo
Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan dalam pertemuan tiga konfederasi –KSBSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)—yang berlangsung kemarin, memutuskan membatalkan pertemuan bipartit nasional (antara pengusaha dengan pekerja).

“Hal itu karena keinginan sebagian besar serikat pekerja dan serikat buruh untuk menyelenggarakan pertemuan pembahasan dengan pucuk pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bukan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) pimpinan Sofyan Wanandi itu,” ujarnya.

Hal itu, menurut ia, sesuai aturan internasional bahwa serikat pekerja seharusnya berunding dengan Kadin dalam eksistensi yang sama tinggi. “Eksistensi Kadin ada karena diatur oleh UU No. 1/1985. Kami dengan UU No. 21/2000 tentang Kebebasan Berserikat. Sedangkan Apindo tidak ada, hanya diberikan mandat oleh Kadin.” alasannya.

Menyangkut agenda pertemuan bipartit dengan Kadin, Rekson menandaskan pekerja sudah membuat keputusan final tidak akan membahas revisi UU Ketenagakerjaan.
“Tidak akan ada pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Semua pihak hendaknya melupakan saja soal revisi UU itu,” tegasnya.

Dalam pertemuan internal Apindo beberapa waktu lalu pengusaha sepakat tidak akan memaksakan amendemen UU Ketenagakerjaan. DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menyarankan pemerintah agar tidak melanjutkan lagi rencana itu menyusul demonstrasi besar-besaran menentang amendemen UU tersebut.

Rekson menambahkan saat ini pekerja dan buruh sudah memiliki rancangan kasar mengenai ketenagakerjaan dan kaitannya dengan investasi. Draf itu akan diajukan dalam pertemuan bipartit nasional dengan Kadin.

Rancangan itu mencakup antara lain masalah ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan, ekonomi biaya tinggi, kebebasan berserikat, pengawasan ketenagakerjaan, dan revisi sistem Jamsostek.

Sementara itu Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menilai serikat pekerja belum satu suara untuk duduk bersama dalam pertemuan bipartit nasional dengan pengusaha (Apindo). “Kami akan lihat bagaimana perkembangannya. Yang pasti, Kadin sudah menyerahkan tugas ini kepada Apindo. Bila serikat pekerja bisa satu suara untuk bipartit nasional dengan Apindo, kami akan menyelenggarakan pertemuan itu pada 28 atau 29 Juni,” ujarnya.

Sumber : (jef) Surabaya Post, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.