Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
20
Jun '06

Amendemen UU Ketenagakerjaan batal


Pemerintah mengisyaratkan tidak akan melanjutkan amendemen UU Ketenagakerjaan, tetapi akan fokus menyelesaikan revisi UU Jamsostek guna penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan perbaikan iklim investasi.

Mennakertrans Erman Suparno menandaskan pemerintah akan lebih fokus pada pencarian solusi terhadap faktor utama yang menghambat investasi.

“Kami akan lebih fokus pada penataan sistem jaminan sosial tenaga kerja, termasuk soal pesangon yang jadi momok pengusaha serta mekanisme pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja outsourcing lewat revisi UU No. 3/1992. Bukan revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu kira-kira yang diinginkan Presiden Yudhoyono,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, kemarin.

Mennakertrans menambahkan kesejahteraan pekerja dalam revisi UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) juga akan berjalan beriringan dengan investasi yang masuk ke Indonesia.

“Hal itu tentu akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Erman, Depnakertrans tetap menunggu hasil kajian akademis dari lima perguruan tinggi mengenai faktor penghambat investasi yang dijadwalkan selesai pekan ketiga Juni serta hasil pertemuan bipartit nasional.

“Ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan melalui revisi UU Jamsostek.”

Bipartit batal

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan dalam pertemuan tiga konfederasi-yaitu KSBSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)-yang berlangsung kemarin memutuskan membatalkan pertemuan bipartit nasional.

Pelaksanaan pertemuan bipartit itu, menurut dia, terganjal oleh keinginan sebagian besar serikat pekerja dan serikat buruh untuk menyelenggarakan pertemuan pembahasan dengan pucuk pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bukan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

Rekson menjelaskan alasan penolakan serikat pekerja itu sesuai dengan aturan internasional, serikat pekerja seharusnya berunding dengan Kadin dalam eksistensi yang sama tinggi.

“Eksistensi Kadin ada karena diatur oleh UU No. 1/1985. Kami dengan UU No. 21/2000 tentang Kebebasan Berserikat. Sedangkan Apindo tidak ada, hanya diberikan mandat oleh Kadin.”

Mengenai pertemuan bipartit dengan Kadin, Rekson menandaskan pekerja sudah membuat keputusan final tidak akan membahas revisi UU Ketenagakerjaan. “Tidak akan ada pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Semua pihak, lupakan saja soal revisi UU itu.”

Dalam pertemuan internal Apindo beberapa waktu lalu pengusaha sepakat tidak akan memaksakan amendemen UU Ketenagakerjaan. DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menyarankan pemerintah agar tidak melanjutkan lagi rencana itu menyusul demonstrasi besar-besaran menentang amendemen UU tersebut.

Usulan pekerja

Rekson menambahkan saat ini pekerja dan buruh sudah memiliki draf kasar mengenai ketenagakerjaan dan kaitannya dengan investasi.

Draf itu akan diajukan dalam pertemuan bipartit nasional dengan Kadin. Rancangan itu mencakup a.l. masalah ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan, ekonomi biaya tinggi, kebebasan berserikat, pengawasan ketenagakerjaan, dan revisi sistem jaminan sosial tenaga kerja.

Rancangan kasar itu, menurut dia, akan dituntaskan oleh kaukus serikat pekerja sebelum tiga konfederasi tersebut mengajukan permintaan duduk bersama dengan Kadin guna membahas hal tersebut.

“Kami baru akan mengajukan kapan bipartit nasional kepada Kadin kalau delapan anggota KSPSI yang ditahan Polda Metro Jaya sudah dibebaskan.”

Sedangkan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menilai serikat pekerja belum satu suara untuk duduk bersama dalam pertemuan bipartit nasional dengan pengusaha (Apindo).

“Kami akan lihat bagaimana perkembangannya. Yang pasti, Kadin sudah menyerahkan tugas ini kepada Apindo. Bila serikat pekerja bisa satu suara untuk bipartit nasional dengan Apindo, kami akan menyelenggarakan pertemuan itu pada 28 atau 29 Juni,” ujarnya. (sylviana.pravita -at- bisnis.co.id)

Sumber : (Sylviana Pravita R.K.N.) Bisnis Indonesia via Uni Sosial Demokrat


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.