Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
16
Jun '06

DPRD Medan akan Susun Perda Rayonisasi Minah


DPRD Medan akan menyusun peraturan daerah (perda) tentang Rayonisasi Minyak Tanah (minah) Juli mendatang untuk mengantisipasi kelangkaan minah di Medan. Perda itu nantinya sebagai payung hukum sistem rayonisasi ini.

Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi D DPRD Medan dengan Pertamina UPMs I Medan dan Hiswanamigas di Aula Pertamina Jalan Putri Hijau Medan Rabu (15/6).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D HM Subandi B.Sc, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi D Tegap Sembiring anggota Jansen Silaban, Tahi Sinambela, Abdul Rahim Siregar, Jamhur Abdullah, Zulkifli Husein dan Ir Yusran Lubis. Sedangkan dari Pertamina Suherimanto Kepala Penjualan, dan dari Hiswanamigas hadir Haris Gazali.

Pada pertemuan itu diperoleh kesimpulan, salah satu cara untuk menanggulangi kelangkaan minah yang sering terjadi di Medan harus diterapkan sistem rayonisasi. Setelah rayonisasi diterapkan, pihak pangkalan maupun agen yang ada di lapangan dapat dikontrol. “Salah satu jalan untuk mengantisipasi kelangkaan minah adalah dengan menerapkan sistem rayonisasi. Sebab kita sudah berulangkali melakukan rapat namun tidak ada hasilnya,” kata Zulkifli.

Menurut dia, melalui sistem rayonisasi nantinya apa yang sering dikeluhkan masyarakat akibat kelangkaan minah akan terjawab. Sebab, pada sistem rayonisasi setiap mobil tangki yang mengangkut dan menyalurkan minah tidak boleh menjual minyak di sembarangan tempat, karena sudah diatur wilayahnya.
Selain itu untuk lebih memudahkan pemantauan, setiap mobil tangki yang menyalurkan minyak akan diterakan daerah mana layanannya untuk menyalurkan minah. “Ini perlu mengantisipasi terjadinya penumpukan minyak di satu lokasi sementara di lokasi lain kekurangan,” kata Zulkifli.

Ketua Komisi D HM Subandi juga mengatakan, dengan terbentuknya sistem rayonisasi masyarakat bisa langsung memantau tempat-tempat agen maupun pangkalan minah resmi. “Jadi jika terjadi kelangkaan warga tidak perlu lagi melakukan demo atau minta penjelasan ke dewan, cukup mendatangi agen dan penyalur minah yang ditetapkan sesuai jumlah penduduk di wilayah tersebut,” kata Subandi.
Subandi menambahkan, jika sistem rayonisasi sudah berjalan, penyaluran minah akan termonitor. Sebab masing-masing kecamatan atau kelurahan sudah dianggarkan berapa liter kebutuhan per minggu dan berapa liter per jiwa. “Saya yakin jika ini terlaksana, kelangkaan minah yang selama ini belum teratasi akan lebih mudah kita atasi,” kata Subandi.

Usulan pihak dewan untuk membuat perda yang menjadi payung hukum bagi sistem ini disambut baik Pertamina dan Hiswanamigas. “Jika hal itu untuk mengantisipasi kelangkaan minah di Medan kita mendukung dibuat payung hukumnya,” kata Suherimanto dari Hiswanamigas.

Sumber : (budi satria) Medan Bisnis Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Akhirnya Pengusaha & Buruh Sepakat
Artikel selanjutnya :
   » » Persiapan Masuk Kuliah