Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Minggu
11
Jun '06

Pemkot Depok Kehilangan Pajak Penghasilan dari Sektor Hiburan



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Pemerintah Kota Depok kehilangan pajak penghasilan dari sektor hiburan, puluhan miliar karena petugas Dinas Pendapatan Daerah setempat takut memungut pajak dari pengelola tempat hiburan.

Di Depok terdapat sekitar 50 pengusaha tempat hiburan beromzet Rp6 miliar-Rp15 miliar tiap bulan tidak membayarkan iuran pajak.

“Kami tidak berani memungut pajak tempat hiburan karena takut kepada masyarakat Kota Depok,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok Muhammad Thamrin, di Depok, Minggu (11/6).

Pajak hiburan dimaksud, pajak hiburan diskotik, kafe yang tak memiliki izin operasional dan beroperasi malam hari. Penegasan itu diungkapkan saat diminta konfirmasinya sehubungan dengan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Depok, enam bulan terakhir, periode Januari-Juni 2006.

Anggaran /Target APBD 2006 Kota Depok sebesar Rp65,1 miliar dan baru teralisasi Rp20,4 miliar. Target PAD yang terealisasi itu, baru Januari-April. Sedangkan realisasi target Mei-Juni 2006 belum dikalkulasi.

Thamrin mengatakan, pajak penghasilan daerah di 24 jenis, di antaranya Izin Mendirkan Bangunan (IMB) dari seharusnya sudah terkumpul 33% baru terealisasi 11,42% dari Rp11,5 miliar.

Begitupun dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) Januari-April 2006 seharusnya sudah terealisasi sebesar 33%, baru terealisasi 13,99% dari target Rp3,15 miliar dan Parkir tepi jalan umum, terkalkulasi baru 21,76% dari seharusnya 33% dari Rp83,3 juta. Pajak hotel baru terkumpul Rp377,5 juta dari target yang ditetapkan Rp1,1 miliar. Pajak Restoran, terkumpul baru sebesar Rp4 miliar dari yang ditargetkan Rp11,2 miliar.

Begitu juga dengan pajak hiburan dari target Rp1 miliar baru terealisasi Rp393 juta. Pajak hiburan dimaksud adalah pajak hiburan yang tidak ada dampak negatif terhadap Pemerintah Daerah kota Depok di antaranya adalah Bioskop, pertunjukan kesenian, pengelolaan musik dan tari.

Sedangkan klub malam seperti diskotik, kafe, tidak dikutip pajaknya, walaupun penghasilannya cukup besar, katanya. Thamrin tidak merinci berapa diskotik, kafe yang beroperasi di wilayahnya.

Tapi, Jack Silaban pengelola kafe Lamora (Silaban Simamora) yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta-Bogor perbatasan Kampung Gandaria, Kelurahan Pelayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis mengatakan, klub malam yang beroperasi di wilayah Kota Depok sedikitnya berjumlah 50 buah dengan omzet minimal Rp4 juta-Rp10 Juta per tempat hiburan, per malam atau Rp200 juta-Rp500 Juta per satu malam atau sebesar Rp6 miliar-Rp15 miliar per bulan.

Di Kecamatan Cimanggis klub malam berjumlah belasan buah. Yaitu Lamora Kafe di Kelurahan Tugu, Jerico Kafe milik Pardengke Manullang di Jalan Juanda, Widuri Kafe, Bagabe Kafe milik Pane di simpangan Depok, Maya Kafe Kelurahan Harjamukti di perbatasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kata Jack Silaban.

Lainnya, kata Jack kafe dangdut yang tidak beridentitas cukup marak beroperasi di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Curug, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis beromzet jutaan rupiah per malam. Selain di Kecamatan Cimanggis, juga di Jalan PRI Panjang, Kecamatan Sawangan dengan omzet puluhan juta per malam. Pernah aparat gabungan merazia klub malamnya karena membuka kegiatan tanpa se-izin Dinas Pariwisata Kota Depok.

Tapi, kegiatan kafe tetap dibuka untuk menyambung hidup keluarga dan lapangan kerja pengangguran di Kota Depok yang saat ini berjumlah 86.000 orang. Sama dan pengelola diskotik dan kafe di Kota Depok bersedia untuk membayar pajak hiburan kepada Pemerintah Kota Depok. Tapi dengan isyarat, Pemerintah Kota Depok harus melegalkan tempat usahanya dan menerbitkan surat izin operasional.

Pemerintah Kota Depok rugi kalau tidak mengutip pajak hiburan klub malam untuk menambah PAD. “Toh, kita tetap buka usaha setiap hari dan hanya tutup bulan puasa dan lebaran setiap tahun,” katanya.

Silaban menjelaskan lagi, dilihat dari segi etika usaha yang dilakoninya tidak melanggar jam malam sesuai ketentuan yang berlaku hingga pukul 02.00 WIB dini hari. Juga tidak menjual minuman keras berkadar alkohol di atas 5, serta tidak mempekerjakan tenaga kerja perempuan berpakaian seksi.

Thamrin mengakui cukup besar penghasilan diskotik dan kafe tapi tidak dipungut pajaknya karena takut kepada masyarakat Kota Depok. Mereka akan mencap Pemerintah Kota Depok melegalkan diskotik dan kafe kalau dipungut pajaknya.

“Lebih baik tidak dikutip pajak kalau mendatangkan resiko dibelakang,” katanya.

Oleh: Kisar Radjagukguk

Sumber : (KG/OL-02). Media Indonesia


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » 33 toddlers infected with HIV in Papua, Indonesia

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Pak GM : Kerjasama dengan UNITA-Czech University Kesempatan untuk Memajukan Tapanuli