Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
10
Jun '06

Dampak Konvensi ILO No. 87 Terhadap Peran Organisasi Pekerja di Negara ASEAN


Salah satu akibat dari Revolusi industri adalah mulai berkurangnya peran manusia dalam proses produksi. Pengurangan peran ini ternyata berpengaruh besar pada banyak aspek dalam kehidupan manusia. Berpindahnya kerja dari penggunaan tenaga tangan kepada tenaga mesin telah menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan yang akibatnya memunculkan terminologi baru dalam kajian ilmiah sosiologi dengan menyebutnya sebagai masalah sosial. Masalah sosial yang muncul ini kemudian direspon oleh banyak pihak baik oleh negara, pengusaha, maupun pihak pekerja/buruh. Respon yang ditampilkan bermacam-macam sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Respon dari kelompok pekerja/buruh adalah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menempatkan mereka tetap sebagai salah satu aktor yang memegang peranan dominan dalam setiap proses produksi. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah dengan mengorganisir diri dengan membentuk perkumpulan yang kemudian memunculkan terminologi baru pula dengan sebutan Trade Union yang kemudian kita kenal sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sesuai dengan istilah yang kita adopsi ke dalam hukum positif Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Peranan yang dimainkan oleh SP/SB telah berlangsung sejak lama dan hampir bisa dikatakan bersamaan dengan berlangsungnya revolusi industri. Dalam melaksanakan perjuangannya, di seluruh dunia terdapat banyak varian yang muncul bergantung dengan sistem politik yang dianut oleh negara atau kawasan yang bersangkutan. Namun demikian pada dasarnya bentuk peranan yang dimainkan relatif sama. Mereka pada dasarnya bergerak pada 2 tujuan utama untuk membantu perbaikan standar hidup serta meningkatkan hak-hak asasi kelompok pekerja/buruh. Yang membedakan peranan antara SP/SB di tiap negara khususnya dari negara-negara yang sudah relatif matang dalam menjalankan konsep negara demokrasi dan yang belum adalah pada luas cakupan peranannya. Untuk negara yang sudah matang seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara eropa barat lainnya peranan SP/SB sudah mampu memainkan kedua peran utama tersebut dengan sangat seimbang. Sementara bagi negara-negara Asia dan Afrika serta kawasan eropa timur masih lebih banyak terpaku pada masalah utama yakni membantu perbaikan standar hidup bagi kaum pekerja/buruh. Hingga pada akhirnya perkembangan peran di negara-negara Asia, Afrika, dan eropa timur mulai menampakkan perubahan ketika kampanye demokratisasi yang dibawa oleh Amerika Serikat dan negara-negara eropa barat mulai diperkenalkan di kawasan tersebut.

Hingga kini kampanye demokratisasi yang dibawa ke kawasan Asia, Afrika serta eropa timur telah mulai menampakkan perubahan pada pola peranan yang dimainkan oleh SP/SB. Selain kampanye demokratiasi tersebut, kesadaran dari tiap-tiap negara di kawasan ini untuk meratifikasi konvensi-konvensi International Labour Organization (ILO) mempengaruhi dengan sangat signifikan perananan yang dimainkan oleh SP/SB. Meningkatnya peran SP/SB ini terutama juga dipengaruhi oleh Konvensi 87 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Konvensi ini menjadi sandaran yang sangat kuat bagi aktivis SP/SB untuk memainkan peranan yang lebih besar. Saat ini SP/SB di kawasan tersebut telah banyak terlibat dalam program-program meningkatkan hak-hak asasi kelompok pekerja/buruh. Dalam tulisan kali ini akan dibahas lebih lanjut peranan yang dimainkan oleh SP/SB di kawasan Asia Tenggara khususnya di dua negara yang sedang mengalami perubahan yang paling besar dalam perkembangan peranan SP/SB yakni Indonesia, dan Thailand. Dua negara ini merupakan tempat terjadinya perubahan pola peran dari SP/SB yang paling kuat saat ini. Sementara Filipina boleh dikatakan yang paling maju dalam konteks peran yang dimainkan sedangkan Malaysia. Vietman, serta Myanmar relatif sementara ini masih berada di belakang Indonesia dan Thailand serta Filipina yang paling maju di kawasan ini. Untuk itu dalam paper ini hanya akan dibahas SP/SB di dua negara, Indonesia dan Thailand, yang paling pesat perkembangannya hingga saat ini.

Indonesia
SP/SB telah ada sejak lama. Dalam perkembangannya peranan SP/SB banyak mengalami pasang surut. Hingga berakhirnya masa Orde Baru pembentukan dan kemandirian SP/SB banyak mengalami hambatan dan tekanan, sehingga adanya SP/SB tidak banyak membantu perbaikan standar ketenagakerjaan di Indonesia ataupun meningkatkan hak-hak asasi tenaga kerja. Akhirnya pada Era Reformasi usaha perbaikan hak asasi dan standar ketenagakerjaan di Indonesia oleh pemerintah mulai terlihat.[1]

Bangkitnya gerakan pekerja/buruh di Indonesia dimulai sejak abad XIX (tahun 1879). Hal ini ditandai dengan lahirnya NIOG (Netherlands Onderwerpen Genoottschaft) sebagai SP/SB pertama yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda. Selanjutnya disusul dengan lahirnya SP/SB lain berdasarkan sektor dan profesinya. Pembentukan SP/SB di kalangan pekerja/buruh Belanda ini telah mendorong terbentuknya SP/SB di kalangan pekerja/buruh Indonesia. Pada tahun 1908 VSTP (Vereneging Van Spoor en Trem Personeel) SP/SB dari kalangan pekerja/buruh Indonesia dibentuk. Perkembangan gerakan pekerja/buruh terhenti pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945. Pada zaman Jepang ini pemerintah melarang pembentukan dan kegiatan SP/SB.

Setelah Indonesia merdeka, aktivitas SP/SB yang dilarang pada masa Jepang, mulai mendapatkan kesempatan untuk berkembang kembali. Pada masa itu pertumbuhan SP/SB di Indonesia berkembang sangat cepat, dan banyak partai politik yang membentuk SP/SB dengan tujuan untuk memperkuat posisinya dalam masyarakat. Antara lain misalnya adalah Nahdlatul Ulama (NU) membentuk SARBUMUSI, kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) membentuk KBM, Partai Komunis Indonesia (PKI) membentuk SOBSI2. Meskipun terjadi persaingan ketat antar SP/SB pada masa itu, namun mereka mempunyai peranan penting dalam mendorong peningkatan hak-hak asasi maupun standar ketenagakerjaan di Indonesia.[2]

Peranan penting yang kemudian dapat dilihat dari keberadaan SP/SB saat ini makin terasa ketika terjadi perubahan struktur politik di tanah air. Situasi politik yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pihak pekerja/buruh untuk membentuk SP/SB telah merangsang tumbuhnya SP/SB yang saat ini berjumlah lebih 60 buah. Berkembangnya jumlah keberadaan SP/SB juga tidak dapat dipungkiri dari ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lewat Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 atas Konvensi 87 International Labour Organization (ILO) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize yang dikeluarkan oleh ILO pada tanggal 17 Juni 1948. Ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah atas Konvensi ILO ini oleh Anne Banwell dalam studi kasusnya tentang peranan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dalam penyusunan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 sebagai “… as a result of both national and international pressure, one of the first acts of the incoming government was labor law reform”.[3]

Namun yang sebenarnya lebih signifikan untuk dikaji bukanlah dari segi kuantitas SP/SB melainkan pada kualitas peran yang dimainkan oleh para penggiat SP/SB dalam menjalankan fungsinya melayani anggota mereka dalam berbagai bentuk. Salah satu aktivitas yang dijalankan oleh para aktivis SP/SB selain menjalankan aktivitas “normative” atau rutin semacam menerima keluhan anggota, bernegosiasi dengan pengusaha dalam pembuatan Perjanjian Perburuhan/Perjanjian Kerja Bersama, ataupun mengorganisir aksi pemogokan, adalah terlibat aktif dalam melakukan lobby politik dalam penentuan kebijakan di sektor perburuhan.

Lobby-lobby politik yang dilakukan oleh SP/SB setelah periode Habibie menjadi presiden mengalami peningkatan yang sangat pesat dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas pihak SP/SB yang ikut serta dalam proses lobby tidak hanya didominasi oleh kelompok SP/SB yang sudah mapan seperti SBSI atau SPSI, namun juga melibatkan pemain baru seperti SP Farkes maupun SP TSK yang memainkan peran yang sangat impresif dalam lobby-lobby yang mereka lakukan.

Contoh nyata yang bisa ditampilkan di sini adalah peran yang dimainkan dengan sangat luar biasa bagi perkembangan sejarah perburuhan Indonesia yakni peran yang dilakukan oleh SBSI terhadap legislasi UU 21/00 dan peran GSSP terhadap proses penyusunan UMR di DKI pada tahun 2000.

SBSI ketika sedang dilakukannya pembahasan RUU Tentang SP/SB terlibat sangat aktif dalam melakukan lobby untuk mendesakkan ide-ide serta usulannya untuk diadopsi kedalam RUU yang sedang dibahas tersebut. Indikasi keterlibatan peran SBSI dalam proses penyusunan RUU tersebut dapat dilihat dari dibentuknya tim lobby khusus untuk RUU tersebut serta dari hasil studi kasus yang dilakukan oleh Anne banwell yang menyatakan:
An indication of seriousness with which SBSI views labor law reform is the resources, both human and otherwise, that the union has devoted to this issue. The lobby team consists of nine member sand is chaired by senior member of the union’s Central Management Board. The day-to-day leadership of the team rests with the Team Co-ordinator who is an officer in the union’s Tripartite Department. The remaining seven members of the team are lawyers who work for the legal aid or female/child department of the union.[4]

Keikutsertaan SBSI dalam proses legislasi UU21/00 ini memang merupakan bagian dari pogram inti yang direncanakan oleh mereka. Hal ini bisa dilihat dari paper yang disampaikan oleh Rekson Silaban, Deputy Chairman SBSI, pada saat menjadi pembicara dalam seminar on employment security Organized by Zenroren, 31 October 2000. Dalam papernya tersebut dijelaskan bahwa dua program inti yang direncanakan oleh SBSI meliputi:
1. Direct intervention and initiatives on the labour market for job creation and income security;
2. Action on political and institutional level[5]

Proses lobby yang dilakukan oleh tim lobby SBSI sebagai implementasi dari program yang kedua adalah dengan menghubungi anggota-anggota DPR yang memiliki visi serta konsep yang dipandang sama oleh SBSI dalam masalah perburuhan serta secara langsung hadir di DPR hampir setiap hari untuk memonitor pembahasan yang sedang berlangsung di DPR. Kepada para anggota DPR yang dihubungi, tim lobby mengajak mereka untuk berdiskusi membahas isu-isu yang sedang menjadi topik pembahasan baik di tingkat Panja maupun Pansus DPR. Dengan mengajak berdiskusi para anggota DPR, anggota tim lobby berusaha mempengaruhi para anggota DPR untuk memakai konsep-konsep yang ditawarkan tim lobby untuk diajukan dalam setiap pembahasan di DPR.

Selain melakukan pendekatan terhadap anggota DPR, tim Lobby juga membuat rancangan tandingan yang disusun oleh tim intern SBSI yang kemudian dipakai untuk mempengaruhi opini yang berkembang di masyarakat. Draft rancangan tandingan ini kemudian dikomunikasikan ke publik dengan mengadakan pembahasan yang disebut sebagai “Temu media massa SBSI” dimana ketua SBSI Muchtar Pakpahan, Dr. A.Uwiyono seorang pakar perburuhan dari Universitas Indonesia dan seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, Irsyad Sudiro, bertemu dengan sekitar 20 wartawan untuk membicarakan inti-inti pokok Draft tandingan yang disusun oleh SBSI. Satu hal khusus yang dipandang sebagai sebuah kesuksesan oleh tim lobby SBSI jika dilihat dari UU yang akhirnya dihasilkan oleh DPR adalah dimasukkannya terminologi “Serikat Buruh” kedalam UU yang dihasilkan oleh DPR.

Selain SBSI yang turut aktif dalam proses pembahasan RUU SP/SB, patut dicatat juga apa yangdilakukan oleh GSSP (Gabungan Serikat-Serikat Pekerja) dalam proses penyusunan UMR DKI pada tahun 2000. GSSP merupakan sebuah koalisi lima buah SP/SB yang terdiri dari SBSI, SPSI-Reformasi, GASBIINDO, SPMI, Serta PPMI. Hasil yang berhasil diraih oleh GSSP ini dalam penentuan UMR DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah ketika mereka berhasil mendesakkan perubahan komposisi dalam Dewan Ketenagakerjaan Daerah (DKD) yang selama ini perwakilan Pekerja/Buruh selalu diwakili oleh SPSI. Setelah melalui pembicaraan yang sangat alot dan panjang, pada tanggal 10 April 2000, Dalam rapat yang dilakukan di kantor Gubernur yang menghadirkan pejabat Depnaker, APINDO, serta GSSP disepakati untuk membentuk DKD dan komisi-komisi yang baru beranggotakan anggota yang lebih representatif.[6]

Kesepakatan yang dicapai pada tanggal 10 April ini menjadi titik balik dari penyusunan UMP DKI Jakarta pada tahun 2000. Karena setelah kesepakatan ini pembahasan tentang UMP menjadi lebih lancar dikarenakan pihak pekerja/buruh merasakan keterwakilan yang lebih representatif dibandingkan sebelumnya.

Jika kita cermati dua contoh dari SBSI dan GSSP jelas sekali terhadap pergeseran peran yang ditampilkan oleh SP/SB di Indonesia. Saat ini peranan yang mereka mainkan tidak hanya terfokus pada peran-peran “normative” sebagaimana yang mereka kerjakan dahulu. Namun kini telah melangkah pada peran-peran yang banyak membutuhkan keterampilan penguasaan terhadap isu-isu yang berkembang setiap hari. Masih banyak lagi contoh peranan yang dimainkan oleh SP/SB yang lain yang tidak hanya terpaku pada peran-peran “normative”. Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan politik tanah air yang meratifikasi Konvensi ILO 87 yang berikutnya memungkinkan bagi tumbuh dan berkembangnya SP/SB yang memilki kapasitas untuk mengambil peran yang lebih luas lagi dari sebelumnya.

Thailand
Peran yang dimainkan oleh SP/SB Thailand dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai perwakilan pekerja relatif telah lebih dahulu dibanding apa yang ditampilkan oleh SP/SB di Indonesia saat ini. Tidak ditemukan data yang cukup mendukung kapan atau apakah Thailand meratifikasi Konvensi ILO 87 atau tidak. Namun yang jelas perkembangan SP/SB di Thailand dapat dilihat dari data yang menunjukkan jumlah SP/SB yang terdaftar di Thailand pada tahun 1975 sudah mencapai angka 922 buah. 514 diantaranya adalah house union, serta 408 adalah industrial union. Yang dimaksud dengan house union adalah SP/SB yang terdapat dalam sebuah perusahaan dimana anggotanya berjumlah minimal 10 orang dan bekerja pada perusahaan yang sama. House union biasanya untuk pekerja tingkat manajemen menengah.

Namun tidak ada definisi yang jelas tentang kategori manajemen menengah sehingga sedikit membingungkan dengan istilah manjemen menengah. Sedangkan yang dimaksud dengan industrial union adalah SP/SB yang terdiri dari minimal sejumlah 10 orang yang bekerja untuk perusahaan yang berbeda namun masih dalam industri yang sama.[7] Pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja di Thailand mencapai 31 juta orang dengan sekitar 40 persen terkonsentrasi di sektor agrikultur.

Peranan SP/SB menjadi sangat signifikan berkaitan dengan krisis ekonomi yang melanda Thailand pada tahun 1997. Ketika krisis dimulai dan Pemerintah Thailand memutuskan meminta bantuan pada IMF, dimulailah periode dimana SP/SB memainkan peranan yang sangat penting dengan berhadap-hadapan langsung dengan kebijakan IMF. Salah satu langkah yang ditempuh IMF adalah dengan meminta Pemerintah menutup 56 Perusahaan Keuangan yang berimbas pada PHK terhadap 50.000 pekerja kelas menengah di Thailand. Berikutnya masih di tahun 1997, proyek-proyek konstruksi dihentikan yang mengakibatkan PHK ribuan pekerja di sektor tersebut. Pada akhir tahun 1997 sekitar 3 juta pekerja/buruh (10 persen dari jumlah tenaga kerja) kehilangan pekerjaan.

Program utama dari IMF sehubungan dengan bantuan senilai 17,2 Milyar Dollar AS untuk memperbaiki ekonomi Thailand dari krisis adalah Privatisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemasukan pemerintah untuk membayar hutang dan meningkatkan efisiensi, meningkatkan teknologi, meningkatkan pelayanan pada industri kunci yang selama ini dioperasikan oleh pemerintah seperti listrik, telekomunikasi, transport, dan suplai air. Akibat dari program ini, banyak masyarakat Thailand menolak menjual asset BUMN mereka kepada asing – sebagai salah satu akibat dari privatisasi. Para aktivis SP/SB melihat akan ada banyak dampak ikutan dari program ini dan akan sangat memberatkan bagi masyarakat seperti kenaikan harga, PHK massal, dan akses yang akan berkurang untuk pelayanan bagi masyarakat miskin.

Menghadapi hal ini SP/SB Mendesak pemerintah untuk melindungi pekerja di sektor ini. Hasilnya pada tahun 2000 Parlemen Thailand mengeluarkan UU yang disebut dengan State Enterprises Labor Relation Act. UU ini membolehkan pekerja BUMN untuk membentuk trade union dan membolehkan mereka untuk membuat PKB. Jadi dengan UU ini pekerja BUMN memiliki dasar hukum yang kuat untuk bernegosiasi dengan pihak manajemen. Salah seorang pimpinan pekerja Somsak Kosaisook mengatakan ”Dulu tidak ada demokrasi sama sekali. Pemerintah memaksakan aturan dan kami harus mengikutinya dengan sangat terpaksa. Sekarang kita bisa menentukan apakah kita mau menjual BUMN kita atau tidak”.[8] Menurut ahli hukum perburuhan pada Universitas Thammasat, Bangkok, Nikam Chandravitum, UU Perburuhan sebelumnya, The 1975 Labour Relation Act membedakan pekerja pada dua sektor yakni sektor publik dan privat. UU ini hanya membolehkan pekerja pada sektor privat untuk membentuk Trade Union dengan mengklasifikasikannya pada House Union dan Industrial Union.

Terlihat sekali di sini bagaimana pihak SP/SB begitu dalam keterlibatannya dalam proses penentuan kebijakan publik di sektor perburuhan. Namun demikian pada tingkatan seperti inipun masih terdapat kritik yang tajam terhadap peranan SP/SB di Thailand. Somboon Sapsarn, wakil dari State Enterprise Relations Federation mengatakan bahwa semua SP/SB yang berasal dari BUMN menolak Privatisasi hanya karena ketakutan terhadap kemanan nasib pekerjaannya. Mantan wakil presiden Konfederasi SP/SB BUMN, Banyat Klinsuwan mengatakan kesetujuannya dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pimpinan SP/SB seharusnya lebih professional. Harus mampu mengidentifikasi permasalahan dan membuat target yang jelas. Saat ini SP/SB hanya turun tangan ketika telah terjadi perselisihan.[9]

Kesimpulan

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia dan Thailand dalam hal peranan SP/B sangat identik. Perubahan peran yang dimainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan yang datang tiba-tiba ketika terjadinya krisis politik yang berasal dari krisis ekonomi yang dimulai di Thailand pada tahun 1997.

Di Indonesia perubahan yang tejadi memungkinkan kebebasan yang lebih besar bagi pembentukan SP/SB. Tidak dapat dipungkiri kebebasan yang ada diakibatkan oleh ratifikasi yang dilakukan atas Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat. Selain ratifikasi ini, perubahan struiktur politik serta kampanye demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM mengakibatkan perubahan pola peranan yang dimainkan oleh SP/SB. Terjadi pergeseran yang cukup jauh dari peran yang selama ini dimainkan pada wilayah “normative” hak-hak pekerja kini sampai pada peran mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di sektor perburuhan.

Di Thailand isu utama yang dimainkan oleh SP/SB juga tidak berbeda terlalu jauh. Perubahan akibat dari krisis ekonomi yang mereka hadapi sejak tahun 1997 memberi peluang munculnya desakan untuk meperbolehkan pekerja BUMN untuk memilki hak yang sama dalam berorganisasi dengan mereka yang bekerja di sektor privat. Hak yang diperoleh akibat dari munculnya UU yang baru ini memungkinkan mereka memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam proses penentuan kebijakan dalam BUMN Thailand.
** 07-11-2002**

[1] Uwiyono dalam artikelnya berjudul Serikat Pekerja/buruh/Serikat Buruh (SP/SB)dan peningkatan Hak-Hak Asasi Serta Standar Ketenagakerjaan di Indonesia, dipublikasikan dalam situs http://202.159.18.43/jsi/101uwiyono.htm
[2] Ibid
[3] Anne Banwell, SBSI and the Trade Union Bill, Case Study II, Jakarta: 2001, hal 1.
[4] Ibid, hal 7
[5] Lihat Artikel Rekson Silaban dalam Seminar yang Dilaksanakan oleh Zenroen dengan judul Employment Security and The Role of Trade Unions, An Indonesia Point of View on the Challenges on The Labour Market, sebagaimana yang dipublikasikan dalam situs:
http://www.zenroren.gr.jp/english/sympo/e-24.htm
[6] Anne Banwell, GSSP dan Kampanye Upah Minimum DKI Jakarta 2000l, Case Study I, Jakarta: 2001, hal 8.
[7] Lihat publikasi di Labour Journal pada situs http://www.amrc.org.hk/alu/Alu39/013911.html
[8] Sebagaimana dikutip pada situs http://www.hartford-hwp.com/archives/54a/030.html
[9] Op.cit Labour Journal

Penulis : Muhammad Al Aula
Sumber :  Blog Aula-Widati


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.