Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
31
Mei '06

Tim Akademis Revisi UU Ketenagakerjaan Mulai Minta Masukan Buruh dan Pengusaha


Penelitian sebagai dasar melakukan revisi UU Ketenagakerjaan terus dilakukan oleh tim akademik. Buruh meragukan independensinya, tetapi Tim yakin bisa independen.

Pemerintah sudah memutuskan untuk menyerahkan kajian revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ke tangan sebuah tim independen dari lima universitas negeri. Mulai hari Senin (29/5) dan Selasa (30/5), tim independen sudah mulai meminta pandangan dari sejumlah pihak.

Tim independen sudah mengadakan pertemuan dengan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta. Sehari kemudian tim mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari  konfederasi buruh. Tetapi yang hadir hanya dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia-Serikat Pekerja Nasional (KSPI-SPN).

Dalam pertemuan yang dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Salemba, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) hanya menyerahkan selebaran yang menunjukkan pernyataan sikap mereka terhadap pertemuan itu.

Dalam surat pernyataan resminya, Rekson Silaban selaku Ketua Umum KSBSI meminta maaf karena memilih tidak datang dengan beberapa alasan. Dalam pemikiran KSBSI, akan lebih baik dan objektif bila tim independen tersebut meminta masukan dari serikat pekerja/buruh atas inisiatif mereka, bukan atas instruksi pemerintah. “Kami kuatir dengan melihat pengalaman sebelumnya pemerintah akan menjadikan pertemuan itu sebagai alat legitimasi untuk mengatakan sudah ada analisis akademis terhadap UU No.13/2003,” ungkap Rekson dalam surat tersebut yang khawatir pertemuan itu menjadi alasan meneruskan revisi.

Selain itu juga KSBSI menyatakan tidak tepat jikalau revisi ini diprioritaskan untuk dituntaskan, padahal UU ketenagakerjaan baru berjalan 3 tahun dan dari pihak buruh sendiri merasa UU selama ini banyak merugikan buruh.

Dengan begitu KSBSI menyimpulkan bahwa logika dibalik revisi UU No.13/2003 pada akhirnya akan lebih menggemukkan pengusaha dengan mengurangi beban finansial pengusaha tanpa memperhitungkan beban ekonomi buruh.

Menanggapi hal tersebut, Armida S.Alisjahbana, selaku Ketua Tim Independen dari kelima universitas itu menyakan bahwa jangan hal ini diartikan secara parsial. Maksudnya adalah tim independen ini mengkaji secara bersama-sama, bukan kajian per universitas. Selain itu Armida yang juga merupakan Profesor ekonomi dari FE Universitas Padjajaran (Unpad), menyanggah kalau ada invisible hand pemerintah melalui tim kajian ini untuk menggoalkan revisi UU No.13/2003. ”Kami hanya berangkat dari UU Ketenagakerjaan No.13/2003, bukan berpijak pada draf revisi-nya,” ujarnya meyakinkan bahwa sebagian besar anggota tim independen tersebut belum melihat draf yang beredar selama ini.

Lebih lanjut, Armida mengungkapkan saat ini pihaknya baru memulai menngumpulkan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk keluhan-keluhan dan mempertimbngkan perkembangan yang terjadi dalam lingkup perburuhan di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pihak tim independen akan berbagi tugas melakukan survey dan dialog dengan pihak pengusha dan buruh di masing-masing daerah di kota para dosen-dosen itu berada. Tentu saja survey dan dialog itu tidak meminggirkan kondisi perburuhan di kota seluruh Indonesia. ”Sekarang ini kami mengumpulkan masukan dari pihak nasinal terlebih dahulu dengan mengundang Konfederasi besar di pusat. Setelah itu kami akan berdiskusi dengan pihak serikat pekerja di daerah,” ujarnya mengakui tentu tidak seluruh serikat pekerja menjadi populasinya, hanya beberapa yang dijadikan sampel.

Ketika ditanya tentang hasil kajian yang tidak mecerminkan suara buruh karena tidak keseluruhan menjadi sampel ditambah sikap buruh apatis terhadap kajian yang membahas UU Ketenagakerjaan tersebut, Armida justru mempertanyakan sikap buruh yang tidak mau diajaka urun rembug. Pihak tim independen, menurut Armida akan terbuka menerima masukan apapun sebagai bahan pertimbangan,. ”Kami akan mengkaji UUK tersebut dengan menggunakan kajian ekonomi, hukum dan sosiologis,” terangnya menginformasikan dari keseluruhan 14 orang anggota tim terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, hukum, dan sosiologi.

Dalam melakukan pengkajian-pun, pihak tim perlu melihat kecenderungan dan dinamika kondisi perburuhan yang terjadi disuatu daerah. Armida mencontohkan seperti di daerah Bandung yang banyak perkebunan, pabrik sepatu, dan lahannusaha yang kental sekali dengan sektor ekonomi. Karakteristik dari kondisi perekonomian setiap daerah yang berbeda itulah yang perlu dicermati lebih hati-hati. Situasi ketenagakerjaan beserta seluruh aspek-aspeknya yang terkait dengan ketenagakerjaan itulah yang menjadi agenda kerja tim ini selanjutnya.

Ketika ditanya soal apakah tim independen ini akan mempertimbangkan hasil kajian konferensi ILO tersebut, Armida mengaku tidak tahu pasti apakah akan melakukan itu atau tidak. Hanya saja dalam metodenya, dirinya mengakui akan mengadakan studi komparatif dengan situasi perburuhan yang ada di negara lain. ”Pada dasarnya melakukan kajian ini memerlukan banyak diskuasi yang melibatkan banyak pihak dan ini baru dalam tahap awal,” ungkapnya.

Sumber : (CRR) Hukum Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.