Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
31
Mei '06

Buruh Ragukan Tim Independen Revisi Undang-Undang Pekerja


Hasil kajian dianggap bisa propemerintah.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia meragukan kemandirian tim independen bentukan pemerintah yang bertugas mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keraguan buruh karena kajian itu bukan inisiatif mereka, tapi permintaan dari pemerintah.

“Kajian itu merupakan proyek yang di-outsourcing kepada tim independen,” kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Rekson Silaban di Jakarta kemarin. Tim bentukan pemerintah ini terdiri atas lima universitas, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Sumatera Utara.

Rekson khawatir hasil kajian itu lebih propemerintah karena pemerintah yang membayar tim independen. Dia mempertanyakan kenapa lima perguruan tinggi itu tidak mengambil inisiatif sebelum diminta pemerintah. Rekson juga mempertanyakan keterlibatan Universitas Indonesia yang dia nilai tidak memiliki problem besar.

Menurut dia, seharusnya Universitas Indonesia mengkaji undang-undang lain yang lebih penting, seperti undang-undang Jamsostek, undang-undang investasi, undang-undang pengawasan tenaga kerja, atau undang-undang pengupahan. “Itu jauh lebih signifikan daripada revisi ini,” katanya.

Menanggapi keraguan buruh ini, ketua tim independen, Armida S. Alisjahbana, mengatakan timnya bersifat netral. “Kami tidak punya kepentingan apa-apa,” katanya. Tentang lima perguruan tinggi yang menjadi anggota tim, kata dia, karena kelimanya adalah universitas negeri.

Armida mengatakan tim itu merupakan gabungan lima universitas dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ada 14 orang pakar di bidang ekonomi, hukum, dan sosiologi yang akan mengevaluasi aspek ketenagakerjaan. Karena itu, dia melanjutkan, kajian yang dilakukan bersifat menyeluruh. “Bukan hanya revisi undang-undang tenaga kerja,” katanya.

Untuk memperdalam kajian, kata Armida, timnya tidak hanya mempelajari naskah perundang-undangan. Tim akan melakukan penelitian lapangan dengan melihat langsung situasi buruh yang diterjunkan ke pabrik-pabrik.

Sumber : (Nieke) Koran Tempo, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.