Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
10
Mei '06

Pemerintah siap terima basil pertemuan bipartit


Pemerintah menyatakan siap menerima apa pun hasil perte­muan bipartit yang akan digelar pada 12 Mei, termasuk bila bipartit tidak merekomendasikan amende­men UU Ketenagakerjaan.

Mennakertrans Erman Suparno mengatakan pemerintah menghargai pembahasan masalah ketenagakerjaan dan iklim investasi melalui pertemuan bipartit yang digagas peng usaha dan pekerja tersebut.

“Apapun hasilnya, pemerintah akan mengamini hasil pertemuan itu. Karena memang mereka yang paling mengerti apa yang dikehendaki kedua belah pihak, termasuk bila bipartit tidak merekomendasikan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan,” katanya kepada Bisnis ke marin.

Dia mengharapkan pertemuan bipartit juga mempertimbangkan masalah pengangguran dan perbaikan iklim investasi di Tanah Air. “Yang pasti pemerintah akan bersikap sangat terbuka. Apa pun hasil bipartit akan kami iya­kan [terima],” ujarnya.

Erman juga setuju dengan permintaan bi­partir agar kajian akademis oleh lima perguru­antinggi hanya dijadikan referensi bagi bi­partit. “ya, kajian akademisi itu nanti bisa di­jadikan bahan masukan saja, hanya referensi. Yang namanya referensi itu bisa dipakai, bisa juga tidak, kan.”

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan per­masalahan tumpang tindih pasal dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan baru akan dibahas bila bipartit sudah menemukan kesepakatan dalam pemetaan permasalahan ketenagakerjaan.

“Pada 12 Mei, agenda bipartit tahap awal ini hanya akan memilih mana dari lima paket kebijakan iklim investasi yang harus diprori­taskan pemerintah. Apakah RUU Perpajakan, RUU Investasi, RUU Bea Cukai, RUU In­frastruktur atau revisi UU Ketenagakerjaan. Tapi untuk revisi UU Ketenagakerjaan jelas tidak mungkin menjadi keputusan bipartit,” ungkapnya.

Dia menambahkan pengusaha dan buruh tetap akan menghargai hasil dari kajian aka­demisi, namun tidak akan menjadikan kajian itu sebagai pedoman pengambilan keputusan, baik dalam bipartit maupun dalam tripartit nasional.

“Bagaimana pun pemerintah tetap harus dilibatkan.Stempel pemerintah diperlukan un­tuk melegalisasi kesepakatan bipartit. Peme­rintah akan kembali terlibat dalam hubungan industrial ini dalam pertemuan tripartit setelah bipartit membuat keputusan.”

Pertemuan bipartit yang akan mengundang tiga konfederasi dari 188 serikat pekerja dan buruh se-Indonesia itu, kata Sofjan, juga akan membentuk tim kecil untuk menjembatani negosiasi dalam pembahasan ketenagakerjaan mengingat kuatnya pro-kontra dalam per­masalahan ketenagakerjaan tersebut.

Datangi DPR
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto mengungkapkan, sehari sebelum per­temuan bipartit atau 11 Mei pimpinan konfe­derasi serikat pekerja dan buruh akan me nemui Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD dan pimpinan seluruh fraksi di DPR untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis menge­nai penolakan amendemen UU Ketenaga­kerjaan.

“Kalau pernyataan dari DPR itu sudah kami terima, kami akan datang pada pertemuan bi­partit dengan tenang. ltu akan menjamin tidak akan ada agenda revisi UU Ketenagakerjaan dalam pertemuan bipartit,” ujarnya.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengata­kan tiga konfederasi, yakni KSPSI, KSBSI dan Kongres Serikat pekerja Indonesia (KSPI), su­dah sepakat untuk datang ke pertemuan bipar­titt ersebut. (sylviana.pravita -at- bisnis.co.id)
Sumber : (Sylviana Pravita) Bisnis Indonesia via Depdagri


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Dialog Oke, Asal Buruh Yang Ditahan Dilepas
Artikel selanjutnya :
   » » Suara Buruh Belum Bulat