Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
8
Mei '06

Solusi Soal Buruh Dirumuskan


Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja Ingin Berdialog secara Bipartit

Kalangan pengusaha dan pemimpin serikat buruh atau serikat pekerja pada dasarnya ingin berdialog secara bipartit untuk membicarakan dan mencari solusi masalah ketenagakerjaan, industri nasional, serta iklim investasi.

Kehendak baik itu diutarakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dan sejumlah pemimpin serikat buruh dan pekerja dalam kesempatan terpisah, akhir pekan lalu di Jakarta. Rencana ini muncul menyusul aksi unjuk rasa buruh secara besar-besaran pekan lalu menentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kami ingin mengajak pemimpin buruh itu untuk berdialog. Minggu depanlah. Kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah supaya semua cooling down dulu. Tidak bisa kalau begini terus sebab semangat kita kan untuk memperbaiki iklim usaha juga mengatasi masalah lapangan kerja,” papar Sofjan Wanandi.

Unjuk rasa besar-besaran pekan lalu, terutama aksi demo hari Rabu (3/5) yang berakhir ricuh di Gedung MPR/DPR, menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah di pihak pengusaha karena banyaknya buruh yang turun ke jalan, meninggalkan pekerjaan.

Sejumlah pabrik di Tangerang, Banten; dan di Jawa Barat dilaporkan terpaksa tutup karena buruhnya dipaksa ikut berunjuk rasa oleh oknum buruh lainnya. Bahkan, pihak Apindo dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan akan menggugat secara perdata ke pengadilan bagi serikat pekerja atau serikat buruh yang terbukti melakukan pemaksaan dan intimidasi terhadap buruh supaya ikut berunjuk rasa.

Buruh juga ingin dialog

Hari Sabtu (6/5) di Jakarta, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (K-SPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi menggelar rapat. Mereka pun menyatakan keinginan untuk berdialog dengan pengusaha.

Ada lima rekomendasi yang dihasilkan rapat. Pertama, reformasi perpajakan dan kepabeanan. Kedua, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Ketiga, masalah penyelundupan, korupsi, dan pungutan liar. Keempat, soal penegakan hukum. Kelima, infrastruktur yang rusak.

Keseriusan pemerintah terhadap persoalan tersebut diyakini bisa memperbaiki iklim investasi, memancing minat investor ke Indonesia sehingga lapangan kerja terbuka lebar, dan kesejahteraan buruh meningkat.

“Kami akan segera menyampaikan kesepakatan ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya, kami akan berdialog dengan tim pengkaji akademis dan pengusaha untuk membahas lebih dalam prioritas yang paling mendesak untuk dilaksanakan pemerintah,” kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban kepada Kompas seusai rapat.

Seluruh rekomendasi itulah yang nantinya akan dibahas bersama dalam forum tripartit nasional dengan pengusaha dan pemerintah. Sebelum sampai ke forum tripartit, serikat buruh menginginkan ada dialog tingkat nasional antara buruh, pengusaha, dan tim pengkaji dari lima universitas untuk membahas rekomendasi buruh. Di kesempatan ini, buruh dan pengusaha akan membahas lagi persoalan mana yang harus menjadi prioritas teratas dari lima persoalan itu.

“Forum ini penting sebagai dialog awal untuk merumuskan usulan prioritas perbaikan ekonomi secara komprehensif yang akan disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya, buruh dan pengusaha akan mendukung penuh segala upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas iklim investasi,” kata Sekretaris Jenderal K-SPI Said Iqbal.

Tanpa UU Nomor 13/2003

Meski seluruh peserta rapat memperlihatkan sikap yang antusias terhadap rencana bertemu pimpinan nasional dan menggelar dialog nasional kemudian, mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak membahas revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam forum tripartit nasional. Apabila itu terjadi, serikat buruh akan walk out dari forum tersebut.

Sementara itu, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Tenaga Kerja Irianto Sihombing mengatakan, sejauh ini pemerintah belum terlibat dalam rapat-rapat atau pembicaraan yang dilaksanakan serikat buruh.

“Jadi, kami sama sekali tidak terlibat dalam rapat serikat buruh pada hari Sabtu lalu. Pemerintah masih menunggu hasil kajian tim akademis,” kata Irianto.

Sumber : (ham/dis) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.






Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel sebelumnya :
   » » The Batak People: Sumatra, Indonesia

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions.php on line 590
Artikel selanjutnya :
   » » Lembaga Eksaminasi MA Tak Optimal