Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
1
Mei '06

Presiden: Fasilitasi Peringatan Hari Buruh


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat kepolisian dan pemerintah daerah memfasilitasi perayaan Hari Buruh Internasional, 1 Mei, dengan tetap menegakkan hukum jika ada pelanggaran dan aksi destruktif.

Presiden berharap perayaan itu berjalan baik sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh dengan pengembangan dunia usaha.

“Lakukan langkah-langkah hukum bagi mereka yang mengotori dan mencemarkannya. Kita harus tegas karena demokrasi dan tegaknya hukum harus berjalan bersama,” kata Presiden di Kuwait, sebelum kunjungan kerja ke Qatar, Minggu (30/4).

“Saya mendukung kepedulian serta perjuangan meningkatkan nasib dan kesejahteraan buruh. Itu jadi tekad dan komitmen pemerintah, dunia usaha, dan semua yang memandang buruh penting,” ujarnya.

Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan, memberi hak-hak, perlindungan, memastikan keamanan dalam bekerja, tidak di-PHK, dan perusahaan tidak bangkrut. Untuk itu, pemerintah menata ketenagakerjaan bekerja sama dengan dunia usaha dan buruh. Presiden ingin peringatan Hari Buruh diletakkan dalam konteks itu.

“Saya dengar akan ada unjuk rasa. Dalam demokrasi itu wajar. Saya ingin letakkan dalam semangat baru bagaimana kita semua bersatu padu membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Yang harus kita cegah, perayaan itu jangan kontraproduktif dengan upaya besar bangsa dalam membangun ekonomi dengan perusakan dan pelanggaran hukum. Jangan cemari Hari Buruh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, jika melihat kondisi sekarang ini, aksi demo yang akan digelar puluhan ribu buruh dan pekerja Senin ini tidak ada relevansinya dengan perayaan Hari Buruh 1 Mei yang dilakukan di negara-negara sosialis seperti di China dan Rusia. “Di sana, perayaan Hari Buruh 1 Mei dilakukan dengan bergembira, bukan dengan unjuk rasa besar-besaran,” ujar Kalla sebelum rapat DPP Partai Golkar, Minggu di Jakarta.

Menyinggung masalah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kalla mengatakan sudah ada kesepakatan dengan konfederasi serikat pekerja dan buruh lain.

Buruh tak ingin rusuh

Para pengurus serikat buruh dan pekerja menyatakan, tidak menginginkan unjuk rasa dengan momen perayaan Hari Buruh Internasional di Jakarta rusuh. Perayaan ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional.

Tekad itu dikemukakan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dominggus Octavianus, Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional Joko Haryono, dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Muhammad Iqbal, Minggu di Jakarta. “Berlebihan kalau ada yang menganggap dalam aksi ini akan terjadi macam-macam. Kami ingin berunjuk rasa dengan damai,” kata Rekson Silaban.

Puluhan ribu buruh dan pekerja diperkirakan mengikuti unjuk rasa nasional ini. Awalnya, kegiatan akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Namun, setelah melihat perkembangan, mereka sepakat memecah konsentrasi massa ke beberapa tempat, seperti Gedung DPR, Gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Istana Negara, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah provokasi massa.

“Kami tak ingin bentrok dengan siapa pun. Karena itu, kami kecewa dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang malah akan mengerahkan massa tandingan dengan dalih mengamankan Ibu Kota,” kata Rekson Silaban.

Joko Haryono menambahkan, SPN masih memantau situasi di lapangan untuk memastikan tidak ada kelompok selain buruh yang berniat mengacaukan unjuk rasa pada hari Senin.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Depnakertrans Muzni Tambusai mengatakan, pemerintah membebaskan siapa saja untuk merayakan Hari Buruh Internasional ini. Namun, karena hari Senin bukanlah hari libur, para buruh diminta menaatinya sesuai prosedur.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP- BUMN) Bersatu FX Arif Poyuono mengatakan, rendahnya investasi asing justru akibat praktik negatif aparat negara.

Upah buruh, menurut Arif, di Indonesia hanya 9 persen dari biaya produksi, sedangkan biaya pungutan liar dan korupsi bisa mencapai 15 persen.

Sumber : (wisnu nugroho/ham/har) Harian Kompas, Kuwait


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.