Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
1
Mei '06

Demo di Batam - Hak Buruh Kontrak Harus Dilindungi


Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam dengan tertib di Batam, Senin (1/5). Dalam aksi itu, mereka meminta pemerintah menjamin perlindungan hak-hak buruh, termasuk buruh kontrak.

“Dalam revisi UU Ketenagakerjaan, pengertian outsourcing diperluas. Pemerintah harus melindungi hak-hak buruh kontrak,” kata Koordinator Wilayah SBSI Kepulauan Riau Bambang Yulianto saat berorasi di kantor Walikota Batam.

Kepala bidang Penempatan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Luhut  Marbun menjelaskan, buruh yang bekerja di Batam umumnya bekerja dengan status kontrak selama dua tahun. Hal itu  diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri.

Dalam pasal 48 Keputusan itu diatur bahwa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pasal 37 berlaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Pasal 37 mengatur masalah surat persetujuan penempatan yang harus diperoleh oleh lembaga pelayanan penempatan swasta dalam menempatkan buruh di suatu perusahaan.

Padahal, dalam Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai kontrak selama dua tahun atau perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

Berdasarkan penjelasan pasal 59 UU No 13/2003, pengertian PKWT itu dibedakan dengan pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan yang bersifat tetap merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan merupakan bagian dari proses produksi dalam satu perusahaan atau bukan merupakan pekerjaan musiman.

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Rekson Silaban mengungkapkan, kontrak sebenarnya berlaku untuk pekerjaan yang bersifat sementara, bukan pekerjaan pokok atau pekerjaan produksi suatu perusahaan. “Namun, sekarang ini, bahkan, ada perusahaan yang melakukan kontrak dengan buruh yang direkrut perusahaan pemasok tenaga kerja hanya selama enam bulan,” katanya.

Rekson menambahkan memang ada beberapa ketentuan seperti Keputusan Menteri yang bertentangan dengan UU. “Pemerintah pun kurang mensosialisasikan sejauhmana ketentuan-ketentuan seperti Keputusan Menteri itu sudah direview atau belum,” katanya.

Selain itu, pengawasan di bidang ketenagakerjaan dengan adanya otonomi daerah sangat lemah. “Masing-masing daerah bisa menerjemahkan sendiri ketentuan di bidang ketenagakerjaan,” kata Rekson.

Sumber : (Ferry Santoso) KCM, Batam


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Demo di Batam - Hak Buruh Kontrak Harus Dilindungi”

  1. Tanggapan achmad:

    adanya sistem buruh kontrak merupakan strategi pemerintah untuk membayar hutang budinya pada perusahaan-perusahaan besar sebagai aplikasi dari kontrak politik yang telah dijanjikan pemerintah kepada para pengusaha dan konglomerat sebelumnya. oleh karena itu jangan sampai kita ditipu dengan berbagai policy pemerintah yang tidak rasional dan cenderung melakukan penipuan terhadap rakyat kecil termasuk kaum buruh.

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Buruh Ikut Demo Kena Sanksi
Artikel selanjutnya :
   » » Workers promise peaceful rally