Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
28
Apr '06

Sidoarjo Ingin Transaparansi, Surabaya Oke


Surabaya-SidoarjoKonflik pengelolaan Terminal Purabaya antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo, dibahas di “meja perundingan”. Hal itu terjadi dalam diskusi terbatas yang digelar Metropolis Jawa Pos di Graha Pena, kemarin.

Pembicaraan yang dibumbui saling gojlok itu, berlangsung gayeng dan jauh dari ketegangan. Dalam disuksi tersebut, tim pemkot dipimpin Wawali Arif Afandi. Dia datang bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Mas Bambang Suprihadi, Kabid Sarana dan Prasarana Bappeko Togar Arifin Silaban, serta beberapa staf. Sedangkan tim Sidoarjo dipimpin Wabup Saiful Ilah, Sekkab M. Rochani, Kepala Bappekab Vino Rudy Muntiawan, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Tito Pradopo, dan Kepala Dishub Fatchur Rozi.

Selain utusan dari Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo, dialog juga dihadiri mantan Alisjahbana (pimpro pembangunan Terminal Purabaya tahun 1990-1991 lalu), serta pakar transportasi dari ITS Ir Hita Priya Suprayitna.

Ketika diminta menyampaikan permasalahan yang dikeluhkan Pemkab Sidoarjo soal Purabaya, Saiful sempat guyon.. “Sing panas kan antara Pak Bambang (Wali Kota Bambang D.H., Red) dan Pak Win (Bupati Win Hendrarso, REd). Saya sama Pak Arif Afandi kan tidak ada masalah,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, masalah pengelolaan Terminal Purabaya menjadikan hubungan antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo sempat memanas. Pihak Sidoarjo menginginkan agar kesepakatan sharing pendapatan yang memberikan 70 persen untuk Surabaya dan 30 persen untuk Sidoarjo, ditinjau ulang. Sidoarjo minta sharing 50:50.

Juga sempat beredar kabar bahwa RTRW Sidoarjo menyebutkan bahwa kasawan Bungurasih (terminal) akan dijadikan lokasi permukiman. Karena itu, Surabaya bersiap membangun Terminal Purabaya baru ditempat lain.

Saiful mengungkapkan, Pemkab Sidoarjo sebenarnya menginginkan agar dalam pengelolaan Terminal Purabaya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan, upaya itu sudah dilakukan sejak wali kota dijabat Sunarto Sumoprawiro. Namun, sampai sejauh ini belum ada titik temu.

“Gak usah geger. Bagi roto gitu lho pak. Memang Suroboyo sing mbangun, tapi dalane sing rusak yo nang Sidoarjo (Bagaimana baiknya saja. Kalau bisa ya dibagi rata. Memang Surabaya yang membangun, tapi, jalan yang rusak di Sidoarjo, Red)” kelakarnya. Gak usah pindah. Suroboyo iku gak punya tanah. Arepe pindah ndok endi? Nanti beli di Sidoarjo lagi,” sambungnya yang disambut tawa peserta diskusi.

Sekkab Sidoarjo M. Rochani menambahkan, prinsipnya Pemkab Sidoarjo sangat menghendaki agar pengelolaan terminal oleh Pemkot Surabaya selama ini dapat dilakukan secara open management atau transparan. Dengan begitu, Sidoarjo juga bisa mengetahui sebetulnya berapa arus keluar masuk pendapatan dari hasil pengelolaan terminal. “Selama ini kami kesulitan,” ujarnya.

Kepala Bappekab Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan menimpali, alasan Pemkot Surabaya di balik rencana membangun terminal baru, karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo yang menyebutkan bahwa kawasan Bungurasih bakal dijadikan kawasan permukiman, kurang berdasar. Yang benar, kata dia, dalam dokumen RTRW, kawasan Bungurasih menjadi wilayah kawasan jasa, perdagangan, dan permukiman. “Tapi yang sering dimunculkan permukiman,” katanya. Soal rencana Sidoarjo yang bakal membangun terminal baru di Krian, Vino juga menepis bahwa belum ada rencana itu.

Sementara itu, Wawali Arif Afandi juga tidak kurang akal untuk menjawab uneg-uneg utusan Pemkab Sidoarjo itu. Menyangkut masalah bagi hasil 70:30, misalnya. Kata dia, sebetulnya Sidoarjo sudah cukup enak dengan ketentuan sharing itu. Betapa tidak. Menurut Arif, tidak ikut membangun dan mengelola, tetapi ikut menikmati.

“Karek meneng thok, wis enthuk bagian Rp 2 miliar (Tinggal diam saja sudah dapat bagian Rp 2 miliar, Red),” ujarnya.

Soal keluhan ongkos sosial yang ditanggung Sidoarjo, kata Arif, kalau mau jujur, sebetulnya Pemkab Sidoarjo juga tidak sepenuhnya dirugikan. Sebab, keberadaan Terminal Purabaya juga ikut mendongkrak sektor perekonomian. Namun demikian, pemkot tetap membuka pintu kerja sama dengan Sidoarjo. Tapi, dengan menggunakan pendekatan bisnis. Maksudnya, nilai investasi yang ada di-apprasial dan nanti menjadi semacam saham bagi kedua belah pihak.

“Jadi, kalau nanti ada rencana perluasan terminal, maka Sidoarjo siap investasi berapa? Maka, bagi hasilnya juga dihitung berdasarkan investasi itu,” paparnya.

Wawali tidak menampik bahwa sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terburuk, pemkot juga tengah melakukan proses lelang feasible study (studi kelayakan) pembangunan terminal baru. “Namun itu bukan jaminan bahwa dipastikan pindah. Kalau hasil studi kelayakannya tidak memungkinkan, maka tentu tidak jadi membangun,” tambah Arif.

Kepala Dishub Pemkot Bambang Suprihadi menambahkan, sebetulnya kalau dikalkulasi, tidak sebanding antara biaya operasional dan pendapatan. Dia menungkapkan, rata-rata pendapatan per tahun sekitar Rp 6 miliar, sementara kebutuhan operasional mencapai Rp 8 miliar.

Sumber : (hud/sat) Jawa Pos, Surabaya


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Au Fil Du Congres
Artikel selanjutnya :
   » » Jalan ke Terminal Pancurbatu Rusak Parah