Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
20
Apr '06

Papua Tak Perlu ”Restu” Dirikan Puskesmas Terapung


Pengadaan Puskesmas apung di Papua tidak perlu restu dari pemerintah pusat. Selagi daerah punya uang, puskesmas terapung pasti bisa diadakan oleh pemerintah daerah Papua. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakannya kepada SH, di Jakarta, Rabu (19/4).

Ini dikatakannya menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Papua Viktor Silaban (*dr. Tigor Silaban MKM.) di SH, Sabtu (15/4) lalu, yang mengatakan bahwa Departemen Kesehatan belum merestui puskesmas terapung di Papua.
“Apalagi di era otonomi khusus, sebenarnya daerah Papua mampu mengadakan puskesmas apung sendiri, bila uang dikelola secara baik. Kalau memang tidak mampu, baru minta pada pusat,” papar Siti Fadillah.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Sri Astuti menegaskan bahwa tidak benar Departemen Kesehatan tidak merestui pengadaan puskesmas-puskesmas. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Menko Kesra Sutedjo Yuwono.

Hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima dari pihak manapun permintaan itu. Menurutnya, permintaan itu tak perlu disampaikan ke pemerintah pusat. APBD bisa menanggulangi biaya pendirian puskesmas apung. Di satu sisi, ia mengakui bahwa daerah-daerah sulit terjangkau di Papua memang membutuhkan puskesmas terapung atau puskesmas keliling.
“Sampai sekarang kami belum menerima permintaan dari daerah baik provinsi ataupun kabupaten-kabupaten.,” ujarnya.

Ia menjelaskan daerah seperti di kawasan Sungai Mamberamo, Waropen, Asmat, Boven Digul, Merauke, dan Timika, memang merupakan daerah-daerah yang terisiolasi dari laju pembangunan sehingga perlu ada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Depkes sebenarnya baru saja memberikan 3 puskesmas apung untuk di Simeulue, Aceh, dan dan beberapa lagi untuk Kepulauan Riau. “Salah satu prioritas dari pembinaan kesehatan masyarakat saat ini adalah daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan daerah konflik,” demikian jelasnya.

Pada tahun anggaran 2006, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan dana otonomi khusus sebesar Rp 2,9 triliun. Untuk sektor kesehatan dan pendidikan, masing-masing memperoleh 15% dari dana tersebut.
“Apakah alokasi dana tersebut masih kurang, sehingga harus minta lagi ke pusat? Masakan tidak ada alokasi untuk puskesmas apung?“ demikian Menkes.
Sumber : (web warouw) Sinar Harapan, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.